Jajak Pendapat Litbang ”Kompas”: Penyelenggaraan Haji Diapresiasi Publik

Penyelenggaran haji oleh pemerintah mendapatkan apresiasi. Meski demikian, sejumlah aspek tetap perlu diperbaiki.

KOMPAS/ILHAM KHOIRI

Jemaah melakukan tawaf di lantai dua Masjidil Haram, Mekkah, Senin (27/6/2022) siang waktu setempat. Jemaah haji dari sejumlah negara berdatangan ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji pada awal Juli 2022.

Publik memberikan apresiasinya pada penyelenggaran ibadah haji tahun ini. Sejumlah harapan perbaikan layanan ibadah haji di sejumlah aspek pun disematkan publik pada pemerintah. Kewaspadaan pada penularan Covid-19 juga perlu ditingkatkan, khususnya menjelang kepulangan jemaah haji nanti.

Antusiasme dan apresiasi ini terekam dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas di awal Juni lalu. Hal ini untuk melihat bagaimana publik mengikuti agenda penyelenggaraan haji yang baru pertama dibuka kembali setelah dua tahun tidak digelar.

Puncak ibadah haji sendiri akan berlangsung pada akhir pekan ini. Pemberangkatan jemaah haji Indonesia sendiri sudah dimulai pada 4 Juni hingga 3 Juli. Seluruh jemaah kemudian akan pulang ke Tanah Air pada 14 Agustus 2022.

Publik memberikan apresiasinya pada penyelenggaran ibadah haji tahun ini.

Hasil jajak pendapat merekam, delapan dari 10 responden menilai baik penyelenggaraan ibadah haji yang dikelola pemerintah Indonesia lewat Kementerian Agama ini. Meski demikian, sejumlah aspek dirasa tetap memerlukan perbaikan.

Hal ini terlihat dari tingkat kepuasan tiap aspek yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kepuasaan secara umum. Aspek diseminasi informasi dan akomodasi ibadah haji cenderung dianggap sudah baik. Namun, aspek pengelolaan daftar tunggu calon jemaah haji dianggap belum memuaskan.

Dari sisi informasi, sebanyak 71,1 persen responden menyebut kinerja pemerintah telah baik dalam menyampaikan syarat, ketentuan, dan prosedur untuk mengikuti ibadah haji. Aspek ini mendapatkan apresiasi tertinggi di antara aspek lainnya.

Tahun ini, syarat ibadah haji bertambah seiring dengan situasi pandemi Covid-19. Jemaah haji harus telah divaksin Covid-19 lengkap, dinyatakan negatif Covid-19 dari hasil tes PCR, dan berusia di bawah 65 tahun. Informasi ketentuan usia ini pun terdistribusikan dengan baik melalui berbagai kanal. Sebanyak 4 dari 10 responden mengetahui ketentuan baru ini.

Dari aspek akomodasi, apresiasi disampaikan oleh sebanyak 69,3 persen responden. Kerja sama antar pemerintah Indonesia dan Arab Saudi diharapkan terus membaik untuk memberikan kenyamanan bagi jemaah dalam menjalankan ibadah haji.

Laporan pewarta Kompas dari Mekkah menyebut upaya perbaikan akomodasi telah ditunjukkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Perbaikan fasilitas untuk jemaah salah satunya dilakukan dengan penambahan daya listrik demi menjaga stabilitas penyejuk ruangan. Di tahun sebelumnya, penyejuk ruangan menggunakan mesin kompresor yang lebih banyak mengeluarkan angin ketimbang hawa dingin.

Meski demikian, sejumlah ketidaknyamanan turut terekam. Salah satunya adalah ruangan kamar yang terlalu sempit sehingga tidak ideal untuk beristirahat. Kamar berukuran 5 meter x 8 meter masih diisi dengan lima tempat tidur (Kompas, 26/6/2022).

Baca juga: Wapres: Penyelenggaraan Haji Tahun Ini Jadi Penilaian

Daftar tunggu

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi membuka pintu bagi 1 juta jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Indonesia mendapatkan 100.051 kuota haji. Artinya, anggota jemaah haji dari Indonesia mencapai 10 persen dari total tamu yang akan hadir ke Tanah Suci.

Data per 21 Juni 2022 menyebutkan, 56.172 anggota jemaah atau 56 persen telah berada di Arab Saudi. Tahun ini menjadi momen sukacita bagi jemaah haji dari luar wilayah Arab Saudi yang mengalami penundaan ibadah selama dua tahun pandemi Covid-19.

Aspek pengelolaan antrean ibadah haji sayangnya masih membutuhkan perbaikan. Hanya separuh (52 persen) yang memberikan apresiasi di bidang ini. Dari jumlah tersebut, yang menyatakan sangat baik pun hanya 6,8 persen. Lebih sedikit dibandingkan kepuasan pada aspek lainnya yang mencapai 10 persen.

Pengelolaan daftar tunggu jemaah haji semakin menantang di tengah pembatasan usia jemaah haji. Dengan aturan pembatasan usia, sekitar 50.636 anggota jemaah haji Indonesia tahun 2022 harus menunda keberangkatannya.

Tidak hanya itu, negosiasi kuota juga menjadi aspek krusial. Pemerintah perlu menunjukkan ketangkasan bernegosiasi demi mempercepat antrean calon jemaah haji yang berada di daftar tunggu hingga belasan tahun.

Harapannya, alokasi tambahan sebanyak 10.000 kuota yang ditawarkan pemerintah Arab Saudi dapat dijadikan momen perbaikan dalam mempercepat penyerapan calon jemaah haji untuk berangkat ke Tanah Suci.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Calon jemaah haji melakukan thawaf saat manasik haji di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/5/2022). Ibadah haji kembali dapat dilakukan setelah dua tahun ditiadakan akibat pandemi. Kemenag menyebutkan tercatat total ada 89.715 anggota jemaah yang telah melakukan pelunasan dan konfirmasi keberangkatan pada musim haji 1443 H/2022 M. Kemenag pada tahun ini menyiapkan kuota haji Indonesia berjumlah 100.051 jemaah. Jumlah itu terdiri dari 92.825 kuota jemaah haji reguler, dan 7.226 kuota jemaah haji khusus. Lalu disiapkan juga 1.901 kuota untuk petugas.

Sayangnya, Pemerintah Indonesia tidak menggunakan kuota tambahan haji 10.000 jemaah dari Arab Saudi karena keterbatasan waktu yang sangat mepet untuk menyiapkan proses keberangkatan jemaah tambahan.

Meski belum dianggap baik, publik menaruh harapan pada perbaikan di aspek pengelolaan daftar tunggu haji. Sebanyak 82,3 persen responden yakin pemerintah akan terus mengupayakan alokasi kuota dan kemudahan beribadah haji bagi umat Islam di Indonesia di masa akan datang.

Baca juga: Jemaah Haji dan Umrah Didorong untuk Ramah Lingkungan

Pandemi Covid-19

Di tengah situasi yang membaik, protokol kesehatan Covid-19 perlu diperkuat menjelang kepulangan jamaah haji ke Tanah Air. Tingginya kasus positif Covid-19 pada jemaah umrah yang pulang ke Tanah Air pada Maret 2022 lalu diharapkan menjadi alarm kewaspadaan.

Pemerintah perlu menjawab keraguan publik pada konsistensi penerapan protokol kesehataan Covid-19. Survei Nasional Kompas pada Januari 2022 merekam, sebanyak 31,3 persen responden menganggap pemerintah tidak konsisten menerapkan kebijakan penanggulangan wabah Covid-19.

Lebih lagi, separuh responden survei merasa penting untuk melakukan perjalanan haji dan umrah di tahun 2022 ini. Artinya, pemerintah perlu memberikan jaminan bahwa perjalanan spiritual masyarakat muslim Indonesia ke Tanah Suci tidak akan memicu peningkatan kasus Covid-19.

Jajak pendapat pada awal 2022 ini juga merekam animo tertinggi untuk beribadah haji ataupun umrah berasal dari generasi tua. Keinginan untuk beribadah ke Mekkah ini secara rinci disampaikan oleh 44,3 persen generasi baby boomers, 38,8 persen generasI X, dan 33,1 persen generasi Y. Hanya 11,1 persen dari gen Y yang mengingkan hal serupa.

Tantangan memutus rantai penularan Covid-19 semakin besar dengan mayoritas jemaah haji yang memang berusia lanjut. Animo masyarakat yang terbukti tak pernah surut untuk beribadah ke Tanah Suci ini, diharapkan dapat dibarengi dengan konsistensi pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19. (LITBANG KOMPAS)

Baca juga: Ritualitas Haji Menuju Kesadaran Pluralitas dan Kemanusiaan Universal