”Reshuffle” Kabinet, Keseimbangan Stabilitas Kinerja dan Politik
Perombakan kabinet selalu dihadapkan pada bagaimana presiden menyeimbangkan kebutuhan akselerasi kerja kabinet dan akomodasi politik. Apakah perombakan kabinet kali ini mampu meningkatkan performa kinerja pemerintah?
Presiden Joko Widodo melakukan perombakan Kabinet Indonesia Maju dengan melantik dua jabatan menteri dan tiga wakil menteri. Komposisi jajaran kementerian yang tetap mengakomodasi partai membutuhkan pembuktian kepada publik, apakah perombakan ini murni untuk perbaikan kinerja atau sekadar berbagi-bagi kekuasaan politik.
Perubahan anggota kabinet Indonesia Maju dilakukan untuk pos jabatan Menteri Perdagangan yang kini dipimpin oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Pergantian kedua dilakukan presiden pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang memercayakan mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto untuk menakhodai lembaga tersebut.
Penambahan barisan partai pendukung dalam kabinet ini tentu semakin memudahkan langkah pemerintah untuk melanjutkan roda pemerintahan dan sejumlah agenda politik di waktu mendatang.
Selain jabatan menteri, pada Rabu Pahing itu Presiden Joko Widodo juga merombak tiga jabatan wakil menteri. Seperti yang diketahui, ada penambahan dua jabatan untuk wakil menteri, sementara satu pos jabatan wakil menteri telah eksis sebelumnya.
Perubahan pertama dilakukan untuk jabatan Wakil Menteri ATR/BPN. Wakil kementerian tersebut kini dijabat kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni. Sekretaris Dewan Pembina PSI itu menggantian rekan sejawat partainya, Surya Tjandra yang sudah menjabat sejak awal kepemimpinan Presiden Jokowi periode kedua.
Selanjutnya, perubahan dilakukan dengan menambah pos jabatan untuk Wakil Menteri Dalam Negeri yang dipercayakan pada Wempi Wetipo. Mantan Bupati Jayawijaya yang juga merupakan politisi PDI-P itu sebelumnya menjabat Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak 2019 lalu.
Ketiga, penambahan wakil menteri juga dilakukan pada Kementerian Ketenagakerjaan. Pada jabatan ini, presiden mendapuk Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor. Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini pun menjadi yang pertama kali dilantik dalam catatan sejarah pemerintahan Indonesia.
Baca juga: Harmoni Politik ”Reshuffle” Kabinet Presiden Jokowi
Memperbaiki kinerja
Seperti yang banyak dikemukakan elite istana, tujuan utama perombakan jajaran menteri dan wakil menteri kabinet itu dilakukan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan berjalan. Dalam pembahasaannya, untuk melakukan refreshing yang tentunya telah dilakukan pertimbangan atas evaluasi kerja-kerja kementerian.
Pergantian menteri perdagangan menjadi momentum yang dinilai banyak pihak tepat di tengah persoalan harga kebutuhan pokok yang membelit masyarakat. Kenaikan harga minyak goreng, misalnya, yang telah sangat berlarut tanpa penyelesaian. Belum lagi lonjakan harga di beberapa komoditas bahan pangan yang juga banyak dikeluhkan akhir-akhir ini.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memberikan keterangan kepada wartawan seusai dilantik Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/6/2022).
Dalam keterangannya seusai pelantikan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan, presiden secara khusus memintanya mengurai persoalan kenaikan harga minyak goreng.
Sosok yang akrab disapa Zulhas itu lebih lanjut menguraikan arahan presiden yang memfokuskan pada ketersediaan dan harga minyak goreng yang beredar di masyarakat.
Penyelesaian masalah minyak goreng dan harga kebutuhan pokok itu tentu menjadi agenda utama menteri perdagangan baru itu untuk segera diatasi. Pada Kamis (16/6/2022), tampak Zulhas telah mulai bekerja memantau sejumlah ketersediaan dan harga minyak goreng juga bahan pokok lainnya di sejumlah pasar tradisional.
Penyelesaian masalah minyak goreng dan harga kebutuhan pokok itu tentu menjadi agenda utama menteri perdagangan baru itu untuk segera diatasi.
Selain di bidang perdagangan itu, presiden tampaknya juga ingin mengoptimalkan kerja-kerja yang berkaitan dengan urusan agraria. Seperti yang diketahui, persoalan pertanahan ini juga terus menjadi komitmen pemerintahan Presiden Jokowi sejak periode pertama lalu.
Melalui reforma agraria pemerintah telah membagikan ribuan sertifikat kepada masyarakat di tiap daerah sebagai bukti legalitas kepemilikan.
Kini, dengan memilih Hadi Tjahjanto sebagai pucuk pemimpin Kementerian ATR/BPN diharapkan berbagai program strategis keagrariaan dapat terealisasi sesuai target.
Dalam keterangannya, presiden menyatakan latar belakang panglima militer yang dimiliki Hadi dapat lebih menguasai lapangan dan menyelesaikan berbagai hambatan yang ditemui kementerian di lapangan. Termasuk pula terkait penyelesaian pengadaan lahan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Pembangunan dan pemindahan ibu kota ke wilayah Kalimantan itu memang menjadi proyek penting pemerintah saat ini. Rencana pelaksanaan dengan sejumlah tahapan jangka panjang menjadikan proyek IKN membutuhkan konsistensi kerja berkelanjutan dan tentunya sumber daya yang tegas dan berkomitmen.
Baca juga: Tantangan Besar Menanti Kabinet Hasil Perombakan
Stabilitas politik
Di luar kerja-kerja fundamental pemerintah lewat kementerian dan lembaga negara tersebut, presiden juga berupaya terus menjaga stabilitas politik nasioal. Konsolidasi politik di tataran elite ini menjadi penting agar dukungan pada pemerintahan tetap kuat hingga menuntaskan seluruh pekerjaannya di akhir periode.
Di sisi lain, dukungan itu juga penting untuk terus meneguhkan posisi tawar pada koalisi pemerintahan berjalan dalam menghadapi sejumlah agenda politik di waktu mendatang.
Masuknya Ketua Umum PAN Zulhas sebagai Menteri Perdagangan dan beberapa jajaran wakil menteri dari partai politik tentu tak dapat dimaknai hanya sebagai upaya penguatan kinerja pemerintahan.
Pelantikan menteri dan wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022). Presiden Joko Widodo melantik Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan, Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Raja Juli Antoni menjadi Wakil Menteri ATR/BPN, Wempi Watimpo menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Afriansyah Noor menjadi Wakil Menteri Tenaga Kerja.
Jika ditarik dalam beberapa bulan ke belakang, masuknya PAN dalam gerbong pemerintah sudah menguat mulai akhir tahun lalu.
Sejak resmi menyatakan sebagai bagian dari partai pendukung pemerintah pada akhir Agustus 2021, wacana mengenai masuknya PAN dalam jajaran kabinet terus menguat dengan sejumlah pertemuan yang dilakukan antara Zulhas dan presiden. Perombakan kabinet yang dilakukan di paruh periode pemerintahan ini selayaknya menjadi jawaban bagi PAN.
Masuknya PAN menggenapi jumlah porsi menteri kabinet yang berasal dari partai politik menjadi 18 menteri dari 35 kementerian. Jika proporsikan, besaran jumlah menteri dari partai politik itu telah melebihi separuh anggota Kabinet Indonesia Maju.
Masuknya PAN menggenapi jumlah porsi menteri kabinet yang berasal dari partai politik menjadi 18 menteri dari 35 kementerian.
Besaran proporsi menteri dari partai itu pun meningkat jika dibandingkan pada Kabinet Indonesia Kerja periode kepemimpinan pertama Presiden Jokowi, yang mencakup sekitar dua perlima bagian dari total 34 kementerian.
Selain itu, penguatan dukungan partai pada pemerintah pun terbaca dari adanya penambahan jabatan wakil menteri untuk PBB. Partai basis Islam non-parlemen ini sejak awal Pemilu 2019 lalu memang telah menyatakan dukungannya pada calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma’aruf Amin, tetapi baru sekarang mendapatkan pos jabatan di dalam kabinet.
Melihat hal itu, kehati-hatian presiden dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan memperkuat kinerja dan stabilitas politik sangat terbaca dengan memberikan penambahan pos jabatan bagi dua partai, PAN dan PBB, tanpa menggeser jajaran menteri atau wakil menteri dari partai yang sudah lebih dulu eksis.
Penambahan barisan partai pendukung dalam kabinet ini tentu semakin memudahkan langkah pemerintah untuk melanjutkan roda pemerintahan dan sejumlah agenda politik di waktu mendatang.
Hal itu pun termasuk pula saat presiden menggeser jabatan wakil menteri untuk John Wempi Watipo ke Kementerian Dalam Negeri yang bersinggungan dengan urusan pemilu.
Di periode kepemimpinan kali ini pun, Presiden Jokowi cukup banyak memberikan porsi jabatan wakil menteri untuk partai politik. Dari 15 wakil menteri, enam di antaranya diisi untuk mengakomodasi kader partai.
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri seusai pelantikan dua menteri dan tiga wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022). Presiden melantik Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan, Hadi Tjahjanto menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Raja Juli Antoni menjadi Wakil Menteri ATR/BPN, Wempi Watimpo menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Afriansyah Noor menjadi Wakil Menteri Tenaga Kerja.
Posisi menteri ataupun wakil menteri sejatinya memang merupakan jabatan politis yang penunjukannya menjadi hak perogratif presiden sebagai kepala pemerintahan. Perombakan kabinet diperlukan untuk perbaikan kinerja pemerintahan dan tentu juga tidak akan terlepas dari maksud politis.
Namun, sejatinya penempatan jajaran kabinet tersebut semestinya tetap menitikberatkan pada kepentingan kerja kementerian dan kemaslahatan masyarakat luas. (LITBANG KOMPAS)
Baca juga: Reshuffle Kabinet Pemerintahan Jokowi dari Masa ke Masa
