Kewaspadaan Mewarnai Pengendalian Pandemi di Papua
Kewaspadaan tetap menjadi keharusan di tengah masih rendahnya kondisi pengendalian di Papua dibandingkan kondisi rata-rata nasional. Disiplin protokol kesehatan dan menggenjot vaksinasi menjadi kunci.
Oleh
Yohan Wahyu
·6 menit baca
Kompas/Wawan H Prabowo
Warga menyaksikan pertandingan sepak bola PON Papua 2021 antara Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur tanpa memakai masker di Stadion Mandala, Jayapura, Papua, Kamis (30/9/2021).
Pergerakan penanganan Covid-19 di Provinsi Papua mengalami fluktuasi. Hal ini sedikit banyak memberikan sinyal belum stabilnya kondisi pandemi di wilayah ini. Kewaspadaan tetap menjadi keharusan di tengah masih rendahnya kondisi pengendalian di Papua dibandingkan kondisi rata-rata nasional.
Fakta ini tergambar dari Indeks Pengendalian Covid-19 Litbang Kompas yang merekam bagaimana Provinsi Papua mengalami naik turun dalam skor yang diraihnya. Di awal pengukuran pada pertengahan Juli lalu, Papua relatif tidak jauh berbeda dengan kondisi rata-rata nasional, bahkan skornya sedikit di atasnya.
Namun, jika melihat tren selama lima bulan terakhir ini, dinamika skor yang dialami Papua relatif lebih menonjol dibandingkan provinsi tetangganya, Papua Barat, dan rata-rata nasional.
Papua mengalami penurunan pada akhir September dan awal Oktober. Jika sebelumnya per 20 September skor yang diraih mencapai 72, pada awal Oktober skornya menurun di angka 60.
Tentu jika dikaitkan dengan aktivitas publik saat itu, awal Oktober di Papua digelar Pekan Olahraga Nasional XX yang merupakan event nasional pertama yang dilakukan masif kedua setelah Pilkada 2020 di masa pandemi.
Padahal, pada bulan Juli lalu, melonjaknya kasus positif Covis-19 akibat varian Delta yang melanda hampir semua wilayah di Indonesia juga dialami oleh Papua.
Data Kementerian Kesehatan menyebutkan, naiknya kasus varian Delta juga mengakibatkan kenaikan kasus positif Covid di Indonesia. Provinsi Papua tercatat mengalami kenaikan hingga empat kali lipat dibandingkan kondisi sebelumnya.
Laporan Kompas merekam, ada lonjakan kasus juga yang menjadikan tenaga kesehatan di Papua terpapar, baik dokter maupun perawat. Mereka tersebar di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Mimika.
KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH
Aparat keamanan bertugas menjaga di Arena Panjat Tebing PON Papua 2021 di Kota Timika, Kabupaten Mimika, Senin (4/10/2021). Di tengah pandemi Covid-19 dan isu keamanan dari kelompok kriminal bersenjata, sukarelawan kesehatan dan aparat keamanan menjadi elemen penting di balik penyelenggaraan PON Papua 2021.
Kasus tenaga kesehatan ini mengakibatkan salah satu rumah sakit, yakni Rumah Sakit Provita di Kota Jayapura, sempat menghentikan pelayanan karena 52 tenaga medisnya terpapar Covid-19.
Pengelola Rumah Sakit Provita tidak lagi menerima pasien baru untuk rawat inap ataupun warga yang ingin berobat di sejumlah layanan poliklinik, seperti kandungan, neurologi, dan penyakit dalam (Kompas, 17/7/2021).
Kondisi ini semakin mengkhawatirkan ketika memasuki masa perhelatan PON di Papua. Pemerintah Provinsi Papua pun sempat menetapkan empat daerah di wilayahnya melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 pada 3-30 Agustus 2021.
Empat daerah itu adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Merauke. Penetapan PPKM level 4 berdasarkan surat edaran Gubernur Papua Lukas Enembe.
Tidak heran jika kemudian fase yang mengkhawatirkan ini juga tergambar dari menurunnya indeks pengendalian Covid-19 di Papua saat memasuki masa pelaksanaan PON tersebut.
Selain penerapan PPKM level 4, pemerintah daerah juga memberlakukan kebijakan ganjil genap kendaraan bermotor yang diterapkan di empat daerah yang menjadi tuan rumah PON.
Tren skor pengendalian pandemi di Papua memang relatif dinamis. Angkanya masih berada di bawah skor rata-rata nasional. Jika merujuk data sejak indeks ini diukur, rata-rata skor Papua masih berada di bawah skor Papua Barat dan rata-rata nasional.
Jika skor rata-rata Papua mencapai 62, di Papua Barat tercatat berada di angka 73. Sementara rata-rata nasional sepanjang lima bulan terakhir berada di angka 67.
Jika merujuk skor indeks pengendalian Covid-19 di Papua per 22 November 2021, angkanya mencapai angka 72. Skor ini tercatat terendah kedua secara nasional. Papua hanya sedikit lebih baik dari skor Provinsi Lampung yang berada di angka 67.
Gubernur Papua Lukas Enembe (kanan) menyerahkan bendera pataka kontingen Provinsi Papua kepada Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Mathius Fakhiri di Stadion Mandala Jayapura, Kamis (9/9/2021). Mathius ditunjuk sebagai Ketua Kontingen Provinsi Papua dalam Pekan Olahraga Nasional XX di Papua.
Dari tren pergerakan indeks yang diukur, kondisi Papua memang belum beranjak kembali pada kondisi terbaiknya yang pernah dialami pasca-perhelatan PON. Saat itu skornya sempat membaik di angka 75. Sayang, dalam pekan-pekan terakhir November ini skornya justru cenderung menurun.
Data indeks pengendalian di Papua ini relatif juga sebangun dengan dua aspek yang ada di dalamnya, baik aspek manajemen infeksi maupun aspek manajemen pengobatan.
Di dua aspek ini Papua juga relatif masih di bawah Papua Barat dan rata-rata nasional. Praktis, dari data indeks ini terlihat kondisi pengendalian Covid-19 di Papua memang belum terlalu stabil, bahkan cenderung berpotensi naik kembali jika kewaspadaan luput dari pergerakan di lapangan.
Penerapan protokol kesehatan di Papua akan tetap menjadi kunci sekaligus benteng untuk mengurangi potensi lonjakan kasus. Apalagi rekam jejak protokol kesehatan saat pelaksanaan PON XX yang sudah disiapkan seketat mungkin, tetap saja ditemukan terjadinya pelanggaran.
Laporan Kompas menyebutkan, penerapan PPKM Level 4 yang begitu ketat di Papua relatif efektif membuat terapi kejut agar masyarakat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan.
Saat pemberlakuan PPKM tersebut, setidaknya puluhan pelanggar protokol kesehatan sempat ditahan sehari di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Abepura, Kota Jayapura, Papua.
Salah satu alasan penahanan adalah karena pelanggar tidak bisa membayar denda Rp 200.000 setelah melanggar aturan dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.
Benteng menghadapi potensi lonjakan lainnya adalah vaksinasi. Selain dihadapkan pada kondisi pengendalian yang relatif terus dinamis, Papua juga dihadapkan pada program vaksinasi yang perlu terus digenjot. Pasalnya, Papua menjadi provinsi paling rendah di Indonesia cakupan vaksinasinya.
Untuk vaksinasi dosis pertama, data per 23 November 2021 menyebutkan, Papua baru mencapai 25,7 persen. Hal yang sama terjadi pada data dosis kedua yang baru mencapai 18,7 persen.
Kondisi yang sama sebenarnya juga dialami oleh provinsi tetangganya, Papua Barat, yang masuk dalam lima provinsi paling rendah cakupan vaksinasinya.
Meskipun demikian, vaksinasi di Papua Barat relatif masih jauh lebih baik dibandingkan Papua.
Kompas/Bahana Patria Gupta
Sukarelawan vaksinasi Polri bersiaga dalam vaksinasi Covid-19 di Pasar Lama Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (9/11/2021).
Di Papua Barat, vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 40,8 persen, sementara vaksinasi dosis kedua mencapai 26,2 persen. Namun, praktis, kedua provinsi ini sama-sama belum memenuhi target di atas 50 persen masyarakat yang sudah harus divaksin.
Padahal, jika mengacu data Kementerian Kesehatan, stok vaksin yang disediakan di Papua relatif masih aman dan belum berada dalam kondisi kelangkaan. Data Kementerian Kesehatan menyebutkan, di sejumlah wilayah kabupaten di Papua masih ada daerah yang penggunaan vaksinnya masih jauh dari ketersediaan yang ada.
Di Kabupaten Puncak Jaya, misalnya, dari stok vaksin yang mencapai 13.000 dosis, baru 1.000 vaksin yang disuntikkan. Artinya, baru 7,7 persen dosis vaksin yang digunakan.
Kabupaten Puncak Jaya tercatat paling rendah penggunaan vaksinnya dibandingkan kabupaten lain di Papua. Kabupaten Nabire dan Kabupaten Boven Digoel relatif lebih baik dan capaiannya paling tinggi, yakni di atas 80 persen penggunaan dosis vaksin dari stok yang tersedia. Sementara di ibu kota provinsi, Kota Jayapura, penggunaan vaksin dari stok yang ada baru mencapai 50 persen.
Masih rendahnya capaian di Papua ini pada akhirnya memang diperlukan upaya yang keras lagi untuk menggenjot pencapaian vaksinasi. Keterlibatan semua pihak untuk mengampanyekan pentingnya vaksinasi diperlukan untuk meningkatkan cakupan vaksinasi.
Bagaimanapun, selain disiplin protokol kesehatan, vaksinasi juga menjadi kunci dari upaya pengendalian terhadap pandemi di Papua. Tentu, ini semua sebagai bagian dari kewaspadaan yang tetap diperlukan agar tidak terjadi kembali lonjakan kasus Covid-19 di wilayah ini. (LITBANG KOMPAS)
