Disiplin Prokes dan Vaksinasi Menjadi Kunci di Papua Barat
Pengendalian Covid-19 di Papua Barat relatif menunjukkan tren perbaikan. Meskipun demikian, disiplin menerapkan protokol kesehatan dan meningkatkan cakupan vaksinasi masih menjadi pekerjaan rumah di provinsi ini.
Oleh
Yohan Wahyu
·5 menit baca
KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Warga antre saat mengikuti pemberian dosis kedua vaksin Covid-19 di Puskesmas Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Manokwari, Papua Barat, Selasa (20/4/2021).
Secara umum wajah pengendalian pandemi di Papua Barat relatif senapas dengan pengendalian secara nasional. Meskipun kecenderungan pengendalian yang sudah membaik ini relatif stabil, Papua Barat masih dihadapkan pada upaya menjaga disiplin protokol kesehatan sekaligus menggenjot vaksinasi.
Indeks pengendalian Covid-19 yang dikeluarkan oleh Litbang Kompas merekam bagaimana sejak pertengahan Juli 2021 skor indeks pengendalian di Papua Barat cenderung sama atau sejalan dengan skor nasional. Bahkan, beberapa pekan, skor pengendalian Covid-19 di provinsi ini relatif berada di atas rata-rata nasional.
Meskipun demikian, data di pekan-pekan terakhir ini, indeks pengendalian Covid-19 di Papua Barat malah cenderung menurun di bawah rata-rata nasional. Data paling akhir per 22 November 2021 menyebutkan, indeks pengendalian di provinsi ini berada di skor 79.
Angka ini relatif stabil selama tiga pekan terakhir. Padahal, empat pekan sebelumnya, Papua Barat sempat berada dalam skor tertingginya sejak indeks ini diukur pertengahan Juli lalu, yakni berada di skor 82.
Dengan data terakhir skor di angka 79, memang ada kecenderungan penurunan. Angka ini relatif berada dua poin di bawah rata-rata nasional yang mencapai skor 81. Meskipun demikian, dibandingkan Papua, penanganan pandemi di Papua Barat relatif lebih baik berdasarkan skor indeks pengendalian yang dikeluarkan Litbang Kompas ini.
Dua aspek yang diukur dalam indeks pengendalian Covid-19 ini, yaitu manajemen infeksi dan manajemen pengobatan, juga menunjukkan tren serupa dengan angka skor umumnya.
Papua Barat secara umum hampir senada dengan fluktuasi rata-rata skor nasional. Dalam manajemen infeksi, Papua Barat relatif mengalami tren positif karena skornya cenderung meningkat terus sejak indeks ini diukur.
SAFWAN RAHARUSUN UNTUK KOMPAS
Suasana di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari, Papua Barat, pada Rabu (28/7/2021). Rumah sakit ini sempat mengalami krisis oksigen untuk penanganan pasien Covid-19.
Pada pertengahan Juli, saat awal penghitungan indeks ini dilakukan, skor Papua Barat dalam penanganan manajemen infeksi berada di angka 18, terpaut satu poin dengan skor rata-rata nasional yang mencapai angka 17. Menariknya, skor Papua justru lebih tinggi, yaitu 27.
Kondisi di Papua Barat selama lima bulan terakhir ini menunjukkan tren kenaikan dalam hal manajemen infeksi. Data di pekan terakhir, skor manajemen infeksinya mencapai 37, hampir sama dengan rata-rata nasional yang berada di skor 38.
Angka 37 ini relatif yang tertinggi yang dialami Papua Barat sepanjang indeks ini diukur. Sementara skor Papua cenderung berada di bawah skor Papua Barat meskipun di awal-awal indeks ini diukur skornya lebih tinggi.
Salah satu faktor yang turut berdampak pada manajemen infeksi ini adalah begitu masifnya kampanye penerapan protokol kesehatan (prokes) yang dilakukan pemerintah daerah setempat.
Sebab, berdasarkan data Monitoring Kepatuhan Protokol Kesehatan, sejumlah daerah di Papua Barat masih tergolong lebih rendah dibandingkan wilayah-wilayah lainnya.
Di Manokwari, misalnya, yang notabene ibu kota provinsi, data pekan terakhir November ini menunjukkan, kepatuhan memakai masker berada di angka 83,9 persen.
Angka ini relatif masih di bawah rata-rata daerah ibu kota provinsi yang mencapai 90 persen ke atas. Tentu, masih terekam dalam memori publik bagaimana di pertengahan Juli lalu, saat varian Delta menyerang, Papua Barat termasuk provinsi yang mengalami lonjakan kasus.
Saat serangan varian Delta mengguncang, Papua Barat tak lepas dari terpaan virus ini yang membuat kasus melonjak dan pasien tak tertangani. Catatan Kompas menyebutkan, Papua Barat sempat mencapai jumlah kasus Covid-19 harian tertinggi pada pertengahan Juli lalu.
Data per 14 Juli 2021, saat varian Delta sedang mencapai puncaknya, kasus Covid-19 di Papua Barat sebanyak 602 kasus, yang tersebar di satu kota dan sembilan kabupaten (Kompas, 15/7/2021).
Menurut laporan Kompas, tingginya kasus harian ini dipicu minimnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Selain itu, tingginya jumlah kasus Covid-19 juga tidak lepas dari pemeriksaan Covid-19 yang masif di setiap fasilitas kesehatan. Pemerintah daerah menggenjot tes Covid-19 untuk melakukan pencegahan terhadap maraknya kasus Covid-19 ketika itu.
KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Vaksinator menyuntikkan dosis kedua vaksin Covid-19 kepada warga di Puskesmas Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Manokwari, Papua Barat, Selasa (20/4/2021).
Untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat, pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 di Daerah.
Dengan peraturan ini, pemerintah melibatkan pendekatan budaya dalam menerapkan sanksi. Dalam Pasal 7 peraturan ini, misalnya, disebutkan, bagi masyarakat hukum adat yang melanggar protokol kesehatan akan dikenakan sanksi adat dan agama sesuai dengan realitas hukum adat yang berlaku di setiap lingkungan masyarakat hukum adat.
Sementara masyarakat secara umum dikenai ancaman sanksi kerja sosial, seperti penanaman pohon di sekitar kawasan pesisir pantai, hutan, serta daerah aliran sungai dan gunung.
Tentu, selain sanksi adat dan sanksi sosial, ancaman denda tetap diterapkan, yakni denda administratif sebesar Rp 25.000. Harapannya, pendekatan budaya dan sosial ini lebih mengena dan berdampak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.
Selain protokol kesehatan, Papua Barat juga dihadapkan pada program vaksinasi yang relatif masih rendah dibandingkan rata-rata provinsi lain di Indonesia. Data per 23 November 2021 merekam, Papua Barat termasuk lima provinsi terendah dalam cakupan vaksinasi dosis pertama.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, vaksinasi di Papua Barat baru mencapai 40,8 persen untuk dosis pertama, jauh lebih rendah dibandingkan provinsi lain.
Sementara vaksinasi dosis keduanya juga masuk kategori 10 provinsi terendah, yakni baru mencapai 26,2 persen, masih jauh dari target di atas 50 persen masyarakat yang sudah harus divaksin.
Angka tersebut sebenarnya relatif lebih baik dibandingkan awal-awal program vaksinasi yang memang ada kecenderungan terlalu lambat. Apalagi setelah Papua Barat dikunjungi Presiden Joko Widodo yang meninjau pelaksanaan vaksinasi di Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, awal Oktober lalu. Masyarakat pun antusias mengikuti program vaksinasi massal tersebut.
Presiden Joko Widodo memerintahkan supaya vaksinasi di Papua Barat dipercepat agar para pelajar dan mahasiswa segera melaksanakan pembelajaran tatap muka.
Dalam arahannya saat itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan supaya vaksinasi di Papua Barat dipercepat agar para pelajar dan mahasiswa segera melaksanakan pembelajaran tatap muka.
Pada akhirnya, dengan kondisi yang saat ini relatif stabil dan membaik, upaya pencegahan tetap menjadi kunci, yakni disiplin menerapkan protokol kesehatan sekaligus tetap menggenjot program vaksinasi sebagai upaya perlindungan terhadap potensi penularan Covid-19 yang masih tetap berpeluang mengancam kesehatan masyarakat. (LITBANG KOMPAS)
