logo Kompas.id
RisetKomitmen Negara Mewujudkan...
Iklan

Komitmen Negara Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

Kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat menjadi esensi tugasnya. Demokrasi dalam negara akan memiliki makna kemanusiaan jika terjadi pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Oleh
Rendra Sanjaya
· 6 menit baca

Pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia sejak awal 2020, telah meruntuhkan nyaris seluruh sendi perekonomian. Hingga akhir 2020-an, setidaknya 3 hingga 4 juta orang kehilangan pekerjaan. Potensi pengangguran bahkan diprediksi mencapai 4-5 juta jiwa hingga 2021.

JudulNegara Dan Politik Kesejahteraan: Reorientasi Arah Baru Pembangunan
PenulisA Muhaimin Iskandar
PenerbtPT Gramedia Pustaka Utama
Tahun terbit2021
Jumlah halaman/ISBN xiv + 321 halaman/ 978-602-06-5163-7

https://dmm0a91a1r04e.cloudfront.net/oMJ6ypqhdn1lKWTi_ERo3rBYp4c=/1024x1635/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F10%2FWhatsApp-Image-2021-10-08-at-8.25.29-PM_1633699670.jpeg
Kompas

Halaman muka buku berjudul \'Negara dan Politik Kesejahteraan: Reorientasi Arah Baru Pembangunan\'

Berkaca pada kondisi tersebut, kehadiran negara dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat menjadi sangat penting. A Muhaimin Iskandar dalam Negara Dan Politik Kesejahteraan: Reorientasi Arah Baru Pembangunan (GPU, 2021) menyebutkan, kehadiran negara merupakan esensi tugas negara.

Iklan

Negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah serta memajukan kesejahteraan umum. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut, arah politik kesejahteraan harus berdasarkan komitmen negara dalam memberikan akses, kemampuan serta peluang kepada warganya.

Demokrasi dan kesejahteraan

Demokrasi yang sehat idealnya akan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya terkait ekonomi dan sosial, namun terkait dengan berbagai aspek multidimensi.

Sayangnya, ada tiga hal yang menyebabkan rusaknya demokrasi di Indonesia, yakni korupsi, money politic, dan politisasi birokrasi. Ketiga hal tersebut harus diminimalisir jika kesejahteraan hendak dicapai. Reformasi birokrasi diyakini menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah pusat serta daerah.

Pada lingkungan yang tidak stabil, maka sangat diperlukan value creation policies, yakni pemerintahan yang diarahkan kepada tiga perbaikan lingkungan yakni lingkungan masyarakat, organisasi pemerintah daerah, dan hadirnya daerah yang memiliki daya saing tinggi.

Penggerak pembangunan

Pembangunan dapat dicapai dengan penguatan tiga sektor, yakni pertanian, pendidikan, dan demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan. Ketiga sektor ini akan menjadi kekuatan utama untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Politik pembangunan pertanian menuju pembangunan berkelanjutan, harus diletakkan sebagai strategi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam dapat menjadi platform pembangunan jika digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan dari terpaan pandemi Covid-19. Bahkan tren ekspor sektor ini mengalami peningkatan. Sayangnya, regenerasi petani berjalan lambat. Lebih dari 60 persen petani di atas 45 tahun dengan pendidikan dominan lulus sekolah dasar (SD). Kondisi ini dapat memengaruhi produktivitas dan daya saing sektor pertanian serta upaya mewujudkan pertanian yang berkelanjutan, yaitu pertanian yang ramah lingkungan.

Pada sektor pendidikan, hal pertama yang disampaikan Muhaimin dalam bukunya adalah pendidikan untuk semua. Hal ini sejalan dengan gerakan education for all (EFA) yang dideklarasikan oleh UNESCO. Pendidikan yang ideal sejatinya berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Pendidikan pun dapat menunjang kesuksesan secara ekonomi atau finansial setiap individu.

Sayangnya, akses terhadap pendidikan masih belum merata. Tak sedikit masyarakat yang tidak dapat mengenyam pendidikan karena masalah ekonomi.  Pemenuhan kebutuhan pendidikan sebagai hak asasi manusia, minimal pada tingkat pendidikan dasar harus menjadi paradigma yang perlu dibangun pada bidang pendidikan. Hal ini sesuai dengan MDGs (Millenium Development Goals), yang diperbarui menjadi SDGs (Sustainable Development Goals) mengenai pendidikan dasar universal dan kesetaraan gender.

Pendidikan harus dipandang sebagai proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik.  Sehingga, pendidikan menjadi wahana strategis untuk mengembangkan segenap potensi individu demi cita-cita membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Pendidikan nasional juga harus diarahkan untuk membentuk karakter dan wawasan kebangsaan peserta didik. Karakter dan wawasan kebangsaan menjadi landasan penting untuk persatuan dan kesatuan di Indonesia.

Fokus utama dalam pembangunan pendidikan adalah penguatan anggaran. Dengan anggaran yang mencukupi maka akan dihasilkan lulusan-lulusan bermutu dan berdaya saing kuat. Sehingga pada tahun 2030 diharapkan Indonesia dapat memetik manfaat dari bonus demografi.

Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Hal ini terlihat dari data BPS yang menunjukkan perlambatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM tahun 2020 hanya tumbuh 0,03% dibandingkan tahun sebelumnya yakni 71,92.

Laporan IPM juga dirilis setiap tahunnya secara global oleh United Nation Development Programme (UNDP). IPM Indonesia tahun 2020 menduduki peringkat ke 107 dari 189 negara. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat kelima. IPM Indonesia kalah dari Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand.

Kondisi tersebut menunjukkan kualitas SDM Indonesia berada pada kondisi menengah bawah. Artinya, kualitas SDM Indonesia masih harus meningkatkan  daya saingnya.

Demokrasi ekonomi dan Ekonomi Kerakyatan

Demokrasi ekonomi erat kaitannya dengan gagasan kedaulatan di bidang ekonomi yang telah dikenal di Indonesia. Konsep ini terdiri dari tiga aspek, yakni akses ke sumber daya ekonomi, tingkat pendapatan, dan partisipasi pekerja dalam kegiatan ekonomi.

Penekanan demokrasi ekonomi adalah untuk kesejahteraan rakyat, bukan individu, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Pembangunan demokrasi ekonomi ini harus dipandu oleh sistem ekonomi masyarakat yang memberdayakan ekonomi rakyat. Sehingga, pemerintah harus memperkuat UMKM.  UMKM yang kuat diharapkan akan mendorong iklim investasi menjadi lebih baik.

Semangat idealisme seharusnya menjadi semangat untuk mewujudkan ekonomi rakyat yang kuat. Semangat idealisme terkait komitmen yang wajib dilakukan, bukan retorika semata. Sejumlah program yang dilakukan pemerintah dinilai masih belum menyentuh langsung para pelaku UMKM. Hal ini tampak dengan masih rendahnya partisipasi UMKM Indonesia dalam e-commerce dan masih lemahnya dasar hukum bagi UMKM di Indonesia.

Penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19  berdampak pula pada UMKM. Lagi-lagi kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap pelaku UMKM, terutama yang terdampak langsung pandemi Covid-19.

Selain itu, pandemi Covid-19 juga mengakibatkan peningkatan kemiskinan dan kesenjangan, serta pengangguran.  Pemerintah perlu mendorong pertumbuhan yang inklusif. Selain itu, peranan infrastruktur pun menjadi salah satu aspek yang penting untuk digiatkan agar dapat meningkatkan mobilitas masyarakat.

Peran Partai Politik

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat bukanlah semata-mata menjadi tugas eksekutif.  Legislatif yang duduk mewakili partai politik dinilai menjadi pihak yang juga dapat menjawab tuntutan dari masyarakat.

Partai politik memiliki peran yang tidak kalah strategis dibandingkan legislatif dan eksekutif . Partai politik membawa beragam aspirasi masyarakat konstituennya yang diharapkan dapat diwujudkan. Namun, apakah partai politik telah berhasil mewujudkan visinya  kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat? Semua tergantung kinerja partai politik  dan budaya politiknya.

Upaya partai politik untuk mewujudkan visi kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat, tidak cukup dengan melakukan kaderisasi kepemimpinan internal maupun nasional. Namun, partai politik harus mampu mengimplementasikan visi kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat dalam kehidupan nyata.

Peran strategis lain yang dapat dilakukan oleh partai politik adalah untuk mengawal dan menjaga komitmen negara mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarat dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Salah satunya kebijakan terkait postur keuangan negara, baik APBN maupun APBD, demi meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Salah satu tantangan dalam pembangunan adalah kondisi geografis dan luasnya wilayah Indonesia. Pembangunan yang dilakukan Indonesia pun tak selamanya berjalan lancar. Bahkan, pada era sebelumnya, pembangunan terpusat di Pulau Jawa. Akibatnya, pengentasan kemiskinan di seluruh Indonesia sulit tercapai. Di sinilah perlunya partai politik melakukan pengawasan terhadap pemerintah agar pembangunan dapat berjalan dengan optimal. (Litbang Kompas)

Editor:
santisimanjuntak
Bagikan