Apresiasi dan Tantangan TNI di Tengah Pandemi

Delapan dan 10 responden mengaku puas pada upaya TNI menangani pandemi Covid-19 di tiap daerah. Namun, TNI juga diingatkan untuk menjalin kebersamaan dengan masyarakat dalam upaya pertahanan dan keamanan negara.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Salah seorang pelajar yang mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 dari tenaga kesehatan KRI dr Soeharso di Pelabuhan Jayapura, Senin (13/9/2021). TNI AL melaksanakan kegiatan vaksinasi di Pelabuhan Jayapura selama dua pekan.

Tentara Nasional Indonesia memperoleh apresiasi di tengah peran serta dalam upaya pengendalian pandemi. Di balik penilaian dan citra positif yang diraih, publik mengingatkan tantangan internal dan eksternal yang perlu menjadi perhatian TNI di tengah situasi saat ini.

Apresiasi publik pada TNI terekam dalam jajak pendapat Litbang Kompas pada 21-24 September 2021. Di tengah pandemi, publik menilai TNI telah melakukan ragam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Apresiasi ini tergambar dalam tingginya tingkat kepuasan publik pada TNI. Sebanyak 8 dari 10 responden menyatakan kepuasannya pada upaya TNI dalam melakukan pengendalian pandemi di setiap daerah. Kepuasan ini diungkapkan oleh responden dari berbagai latar belakang sosial.

Apresiasi publik yang muncul tidak terlepas dari berbagai upaya pengendalian pandemi yang dilakukan oleh TNI di berbagai daerah. Sejak awal, TNI memang telah dilibatkan sebagai bagian dari kekuatan terintegrasi dalam menangani pandemi.

Tingginya tingkat kepuasan ini sebangun dengan citra TNI yang semakin membaik di tengah pandemi. Bahkan, dalam survei tatap muka yang dilakukan Litbang Kompas pada April 2021, citra TNI mencapai 95,5 persen, lebih baik dibandingkan sejumlah lembaga tinggi negara lainnya.

Apresiasi publik yang muncul tidak terlepas dari berbagai upaya pengendalian pandemi yang dilakukan TNI di sejumlah daerah. Sejak awal, TNI memang telah dilibatkan sebagai bagian dari kekuatan terintegrasi dalam menangani pandemi.

Keterlibatan TNI salah satunya tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Aturan yang disahkan pada 13 Maret 2020 ini turut serta menyertakan unsur TNI dalam pembentukan gugus tugas.

Pada 4 Agustus 2020, Presiden Joko Widodo kembali menerbitkan instruksi yang memperluas peran TNI hingga ke tingkat daerah. Dalam upaya peningkatan disiplin pada protokol kesehatan, kepala daerah diminta melakukan koordinasi dengan TNI.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, TNI juga diminta memberikan dukungan dalam pelaksanaan program vaksinasi. Artinya, TNI memainkan banyak peranan dalam upaya penanggulangan pandemi sejak Maret 2020 hingga saat ini.

Baca juga: PSI: Negara Harus Berikan Hidup Layak bagi Prajurit TNI dan Polri

Ragam peran

Implementasi dari berbagai peraturan ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Program utama yang dirasakan publik adalah vaksinasi. Sebanyak sepertiga responden dalam jajak pendapat mengaku merasakan dan lebih dekat dengan TNI dalam satu tahun terakhir berkat program vaksinasi.

Di sejumlah daerah, vaksinasi memang kerap diselenggarakan TNI bersama petugas gabungan lainnya. Bersamaan dengan penyelenggaraan program serbuan vaksinasi, sejumlah bantuan bahan kebutuhan pokok juga turut dibagikan kepada warga yang membutuhkan.

TNI bersama aparat gabungan lainnya juga turut menjangkau daerah perbatasan untuk memberikan vaksinasi. Program ini salah satunya dilakukan tim Kesehatan Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 131/Brs yang melakukan vaksinasi di Distrik Muara Tami, Jayapura. Distrik ini berbatasan langsung dengan Papua Nugini.

Selain vaksinasi, 28,9 persen responden juga merasakan kehadiran TNI di tengah-tengah masyarakat terkait upaya penegakan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Artinya, pelibatan TNI untuk menegakkan kedisiplinan masyarakat dirasakan oleh masyarakat di akar rumput.

Di balik apresiasi dan ragam peran yang dilakukan oleh TNI selama pandemi, publik mengingatkan sejumlah tantangan lain yang perlu diantisipasi. Tantangan muncul dari dua sisi, yakni dari internal TNI dan sisi eksternal yang berkaitan dengan ancaman bagi persatuan dan pertahanan negara.

Dari sisi internal, publik menilai TNI masih berhadapan dengan persoalan kesejahteraan. Lebih dari sepertiga (36,8 persen) responden menilai kesejahteraan prajurit menjadi hal utama yang harus dievaluasi.

Sebagai komponen yang memengaruhi kualitas dan profesionalitas, kesejahteraan prajurit memang menjadi isu yang tak luput dari perhatian berbagai pihak. Pada HUT Ke-74 TNI pada Oktober 2019, misalnya, Presiden menekankan kembali komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan dan fasilitas TNI. Salah satu komitmen yang dilakukan adalah menaikkan anggaran pertahanan dalam APBN (Kompas, 6 Oktober 2019).

Dari sisi internal, publik menilai TNI masih berhadapan dengan persoalan kesejahteraan. Lebih dari sepertiga (36,8 persen) responden menilai kesejahteraan prajurit menjadi hal utama yang harus dievaluasi.

Jika pada tahun 2015 anggaran belanja bidang pertahanan mencapai Rp 101,4 triliun, pada tahun 2021 telah mengalami kenaikan sebesar 35,4 persen menjadi Rp 137,3 triliun. Meski demikian, kenaikan anggaran ini tidak serta-merta menjamin perbaikan kesejahteraan prajurit secara signifikan mengingat anggaran tersebut harus dibagi pada sektor lainnya dalam komponen pertahanan negara.

Persoalan ini juga menjadi perhatian Komisi I DPR RI, terutama terkait kebutuhan rumah bagi prajurit. Ke depannya, diharapkan seluruh prajurit TNI dapat memiliki hunian sebagai kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi.

Selain kesejahteraan, 3 dari 10 responden dalam jajak pendapat menilai kedisiplinan prajurit juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam internal jajaran TNI. Kedisiplinan yang dimaksud adalah terkait upaya untuk menekan konflik yang melibatkan TNI.

Munculnya harapan ini tidak terlepas dari beberapa konflik atau penyerangan yang terjadi antara oknum TNI dan Polri di sejumlah daerah. Selain itu, konflik antara TNI dan masyarakat, termasuk persoalan lahan, juga diharapkan dapat ditekan. Hal ini perlu mendapat perhatian agar TNI dan masyarakat menjadi komponen yang saling mendukung dalam upaya pertahanan dan keamanan negara.

Keinginan agar TNI terus dekat dan bergandengan dengan masyarakat juga disampaikan oleh publik terkait pergantian Panglima TNI jelang akhir tahun ini. Lebih dari separuh responden (59,3 persen) berharap, Panglima TNI yang baru nantinya dapat menjadikan TNI sebagai kesatuan yang kian dekat dengan masyarakat. Artinya, konflik atau gesekan antara TNI dan berbagai elemen masyarakat perlu ditekan pada berbagai daerah.

Baca juga: Kapal Perang China Mondar-mandir di Laut Natuna Utara, Nelayan Ketakutan

ARSIP ALIANSI NELAYAN NATUNA

Tangkapan layar dari video nelayan menunjukkan kapal destroyer China, Kunming-172, berlayar di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, Senin (13/9/2021). Kehadiran kapal-kapal China di Laut Natuna Utara meningkat sejak akhir Agustus 2021.

Tantangan eksternal

Selain tantangan internal, publik menilai terdapat sejumlah tantangan eksternal yang perlu menjadi prioritas dan perhatian utama dari TNI di tengah situasi saat ini. Tantangan pertama adalah terkait kedaulatan maritim. Lebih dari sepertiga (36,1 persen) responden dalam jajak pendapat menilai kedaulatan dan pertahanan perairan wilayah hak berdaulat di Indonesia perlu diperkuat.

Munculnya pandangan ini tentu tidak dapat dilepaskan dari persoalan masuknya kapal asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.   Berdasarkan catatan Kompas, kondisi serupa memang telah beberapa kali terjadi di perairan Indonesia selama satu tahun terakhir.

Tahun lalu, pada Oktober 2020, dua kapal berbendera Filipina juga ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan di perairan ZEE Wilayah Pengelolaan Perikanan 717, yaitu Teluk Cenderawasih dan Samudra Pasifik. Pada akhir Agustus 2021, kapal survei dan penjaga pantai China juga terpantau lalu lalang di sekitar lokasi pengeboran minyak lepas pantai di kawasan Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau.

Ancaman berikutnya adalah gangguan kelompok bersenjata yang dapat mengancam keutuhan dan persatuan bangsa. Sebanyak 33,5 persen responden menilai hal ini menjadi tantangan utama TNI saat ini.

Munculnya pandangan ini tidak terlepas dari kondisi yang terjadi di Papua beberapa bulan terakhir. Pada 2 September 2021 lalu, misalnya, empat anggota TNI AD di Pos Koramil Kisor, Kabupaten Maybrat, Papua Barat, gugur akibat serangan kelompok kriminal bersenjata.

Baca juga: TNI Janji Profesional Atasi Penyerangan Pos Koramil di Maybrat

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Salah satu dari 10 korban serangan kelompok kriminal bersenjata di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, yang tiba di Jayapura pada Jumat (17/9/2021).

Selain ancaman fisik, perkembangan teknologi saat ini juga tak luput dari perhatian publik. Kondisi ini dikhawatirkan oleh sebagian responden (16,8 persen) akan mengancam pertahanan negara jika tidak diantisipasi. Artinya, penguasaan TNI terhadap teknologi menjadi harapan publik untuk mengantisipasi ancaman seperti perang siber dan radar guna memperkuat pertahanan dan keamanan negara.

Apresiasi dan munculnya ragam pandangan terkait tantangan yang perlu menjadi perhatian TNI menunjukkan bahwa publik menaruh perhatian yang begitu besar pada lembaga TNI. Kondisi ini tentu menjadi modal sosial di tengah perayaan HUT Ke-76 TNI agar dapat bergerak bersama dengan masyarakat, terutama dalam menghadapi situasi pandemi dan kondisi geopolitik saat ini.