logo Kompas.id
RisetSoal Transparansi, Pelaku...
Iklan

Soal Transparansi, Pelaku Usaha Masih Menilai “Buruk”

Keterbukaan informasi menjadi suatu prasyarat bagi kemajuan ekonomi suatu wilayah. Namun, masih belum tampak korelasi keterbukaan informasi terhadap kemakmuran wilayah provinsi.

Oleh
Bestian Nainggolan
· 1 menit baca
https://dmm0a91a1r04e.cloudfront.net/Yx8A6dz_h5Eyx1NJ7v5_Jj3bGmo=/1024x683/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F02%2F83eaf42b-ccb2-41f9-9498-68e9c2a2f0b5_jpg.jpg
Kompas/Hendra A Setyawan

Wilayah pinggiran Ibu Kota menjadi incaran developer untuk pembangunan perumahan bersubsidi, seperti di kawasan Kuripan, Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (19/2/2020). Keterbukaan informasi proyek-proyek pemerintah diperlukan pengusaha untuk menangkap peluang usaha.

Transparansi informasi publik, khususnya yang berkait dengan informasi berdimensi ekonomi, menjadi indikator terburuk dalam penilaian pelaku usaha di setiap provinsi.

Ada problem krusial yang tersirat dalam hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2021 yang baru saja dipublikasikan Komisi Informasi Pusat (KIP) beberapa saat lalu. Paling mencolok, sebagaimana yang juga disinggung Ketua KI Pusat, Gede Narayana, terkait dengan skor keterbukaan informasi pada lingkungan ekonomi yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan kondisi lingkungan fisik politik maupun dimensi hukum.

Editor:
totosuryaningtyas
Bagikan