Program vaksinasi membutuhkan percepatan. Informasi cara mendaftar, kualitas pelayanan, dan tentu ketersediaan vaksin menjadi hal yang paling membutuhkan perbaikan dan kejelasan buat publik.
Oleh
Arita Nugraheni
·5 menit baca
Penyelenggaraan vaksinasi Covid-19 mendapatkan sorotan dari publik. Program vaksinasi membutuhkan percepatan. Informasi cara mendaftar, kualitas pelayanan, dan tentu ketersediaan vaksin menjadi hal yang paling membutuhkan perbaikan dan kejelasan buat publik. Animo masyarakat untuk mendapatkan vaksin perlu dukungan integrasi data.
Program vaksinasi nasional hampir genap berjalan tujuh bulan setelah vaksin pertama diberikan kepada Presiden Joko Widodo pada 13 Januari 2021. Data per 6 Agustus 2021 menyebutkan, capaian vaksinasi nasional sebesar 23,79 persen untuk vaksinasi dosis 1 dan 11,08 persen untuk vaksinasi dosis 2 dari target vaksinasi untuk 208.265.720 jiwa. Artinya, proses vaksinasi Covid-19 belum ada seperempat jalan.
Merujuk hasil jajak pendapat Kompas akhir Juli lalu, publik menaruh perhatian pada proses penyelenggaraan vaksinasi Covid-19. Dua hal yang disorot adalah terkait pendaftaran dan kualitas pelayanan saat vaksinasi.
Dari 510 responden yang diwawancara, seperempatnya menyampaikan tidak mengetahui cara untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksin. Sementara 17,9 persen cukup beruntung karena mengaku secara otomatis didaftarkan oleh petugas Satgas Covid-19 setempat.
Terkait pendaftaran, Komite Penangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) dan Kementerian Kesehatan telah bekerja sama dengan platform penyedia jasa tiketing loket.com.
Di laman ini masyarakat dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksinasi di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Sayangnya, upaya integrasi data pelaksanaan vaksin melalui platform tersebut belum memenuhi ekspetasi. Saat diakses pada 5 Agustus 2021, acara-acara yang menyelenggarakan vaksinasi hanya tersedia di wilayah DKI Jakarta. Di Jawa Barat pun hanya tersedia satu acara vaksinasi di Kabupaten Bekasi.
Di Banten dan Jawa Timur, informasi terkait vaksinasi yang ditampilkan sudah kadaluwarsa. Informasi terkini pelaksanaan vaksin yang ditampilkan tertanggal pada bulan Juli. Sementara di Jawa Tengah bahkan tidak tersedia acara vaksinasi sama sekali.
Kompas/Priyombodo
Petugas polisi berjaga-jaga di antrean warga yang mengikuti vaksin Covid-19 dosis pertama di gerai vaksin presisi oleh Polri di depan pusat perbelanjaan Ramayana, Ciledug, Kota Tangerang, Banten, Selasa (3/8/2021). Vaksinasi Covid-19 massal diminati warga.
Laman Pedulilindungi.id sebagai platform integrasi data masyarakat penerima vaksin yang turut menyediakan pendaftaran untuk vaksinasi Covid-19 juga belum dapat diandalkan.
Fasilitas kesehatan yang melayani vaksinasi Covid-19 belum sepenuhnya terintegrasi. Pada pencarian fasilitas kesehatan di Jawa Tengah, misalnya, terdapat 98 lokasi yang ditemukan. Namun, 25 lokasi di antaranya hanya menyebutkan kecamatan, bukan spesifik merujuk pada fasilitas kesehatan.
Jumlah penyedia dan lokasi vaksinasi diyakini lebih banyak dari dua sumber utama resmi yang diakui oleh Satgas Penanggulangan Covid-19. Menurut penelusuran penulis, informasi pelayanan vaksinasi Covid-19 banyak ditemukan dari media sosial ataupun platform pesan singkat. Sayangya, informasi ini bersifat sporadis dan tidak terintegrasi.
Dalam upaya membantu pemerintah dalam percepatan vaksinasi Covid-19, lembaga ataupun perkumpulan umum menggelar acara vaksinasi. Sebagai contoh, vaksinasi yang diadakan oleh alumni di sekolah-sekolah untuk kerabat ataupun warga sekitar.
Namun, penyebarannya menjadi terbatas menyentuh kalangan tertentu semata. Ketimpangan informasi membuat masyarakat tidak memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan vaksin.
Mengutip hasil jajak pendapat Kompas edisi 2 Agustus 2021, program vaksinasi lebih banyak diikuti oleh kelompok responden dengan kategori ekonomi menengah-atas dibandingkan mereka yang berada di kelompok ekonomi bawah.
Pada kelompok responden ekonomi bawah tercatat 40,4 persen menyatakan sudah divaksin. Sementara proporsi yang sudah menerima vaksin di kelompok ekonomi atas lebih tinggi, yakni 55,3 persen.
Kesenjangan yang sama juga terlihat dari latar belakang pendidikan. Dari kelompok responden berpendidikan rendah, baru 35,1 persen yang mengaku sudah divaksin. Sementara dari kelompok berpendidikan atas sudah mencapai 71,2 persen.
Padahal, masyarakat kelas bawah justru lebih urgen menerima vaksin. Kelompok masyarakat ini relatif tidak mendapatkan ”hak istimewa” untuk dapat bekerja di rumah.
Masyarakat di sektor yang membutuhkan keterampilan teknis dan harus tetap ke kantor atau ke pabrik, pengemudi, dan masyarakat lainnya mau tidak mau harus tetap mengandalkan mobilitas untuk mendapatkan penghasilan.
Selain soal pendaftaran, publik juga menyoroti pelaksanaan vaksinasi. Kelompok terbesar, yakni 31,1 persen, mengatakan bahwa pengaturan registrasi dan antrean menjadi hal yang paling perlu diperbaiki dari pelayanan vaksin. Menyusul kemudian soal kualitas petugas medis (16.9 persen) dan jarak lokasi vaksinasi (16,1 persen).
Terkait alur registrasi telah diatur dalam Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK/2.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Alur ini berlaku di puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan, dan lokasi lainnya yang menyelenggarakan vaksinasi.
Secara umum, ada empat tahap saat proses vaksinasi, yakni pendaftaran dan verifikasi data (meja pertama), skrining anamnesa untuk melihat kondisi penyerta dan pemeriksaan fisik sederhana (meja kedua), injeksi vaksin (meja ketiga), dan pencatatan serta observasi (meja keempat).
Namun, di tengah membeludaknya antrean, proses vaksinasi justru menciptakan potensi penularan karena terabaikannya protokol jaga jarak.
Pengamatan penulis pada proses vaksinasi di KPP Kelas 1 Tanjung Priok, Jakarta, menggambarkan kurang terkendalinya antrean karena jadwal atau waktu vaksinasi peserta yang tidak jelas.
Sinkronisasi antara waktu hadir dan pelaksanaan vaksin menyebabkan panjangnya antrean dan waktu tunggu hingga dua jam.
KOMPAS/RADITYA HELABUMI
Petugas membagikan formulir pendaftaran kepada warga untuk mengikuti vaksinasi Covid-19 di pos pelayanan vaksin untuk umum yang berada di depan Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin (21/6/2021).
Tak hanya itu, alur vaksinasi juga tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang dianjurkan.Orang yang mendapatkan giliran untuk mendapatkan injeksi vaksin, misalnya, belum dites fisik sederhana. Sementara orang yang belum mendapatkan giliran justru sudah mendapatkan pengecekan fisik.
Tidak hanya soal pendaftaran dan alur vaksinasi, pemerintah juga perlu memperhatikan kualitas tenaga kesehatan yang bertugas.
Lalu, bagaimana potret kesiapan tenaga medis saat ini dalam menyukseskan target vaksinasi yang harapannya tercapai akhir tahun? Dapatkan kita menjadi kekebalan komunal sesuai target? (LITBANG KOMPAS)
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F06%2Ff76f94af-6863-49b3-aa43-080807fbf026_jpg.jpg){kind=logo}
