Optimalkan PPKM Darurat Bersama Akar Rumput

Keberhasilan PPKM darurat dalam menekan laju penyebaran Covid-19 sangat ditentukan oleh kedisplinan masyarakat dan kesiagaan di akar rumput.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pos penyekatan PPKM darurat Kalideres, Jakarta Barat, Senin (5/7/2021). Meski pemerintah telah mengumumkan PPKM darurat sejak akhir pekan lalu, mobilitas dan aktivitas warga di luar rumah termasuk untuk bekerja masih sangat tinggi. Selain disiplin menjalankan protokol kesehatan, kepatuhan warga mengikuti PPKM darurat akan membantu percepatan pemulihan pandemi Covid-19. Selama PPKM darurat pada 3-20 Juli 2021, Kepolisan Daerah Metro Jaya menyiapkan 63 titik penyekatan di sejumlah wilayah.

Keberhasilan PPKM darurat dalam menekan laju penyebaran Covid-19 sangat ditentukan oleh kedisplinan masyarakat. Kesiagaan di akar rumput yang dilandasi pada kesadaran individu maupun kepedulian komunal harus dibangun.

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat dipilih pemerintah pusat untuk menekan ledakan kasus positif Covid-19. Pembatasan darurat itu diberlakukan untuk wilayah Jawa dan Bali yang memiliki tren pertumbuhan kasus sangat tinggi.

Sejak minggu terakhir bulan lalu, statistik Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 mencatat tren peningkatan kasus secara nasional tak kurang dari 20-an ribu kasus per hari. Empat hari awal saat PPKM Darurat diberlakukan (3-6 Juli 2021), jumlah kasus harian bahkan menyentuh di angka lebih dari 31 ribu.

Di banyak daerah seperti yang banyak diinformasikan, pelayanan kesehatan pun kolaps karena banyak menerima pasien dalam waktu singkat dan bersamaan. Merespon hal itu, sebagian daerah menambah kapasitas rumah sakit rujukan, dan termasuk mendirikan rumah sakit lapangan darurat.

Tak sampai di situ, layanan kesehatan juga kian kewalahan menangani pasien Covid-19 akibat terbatasnya sarana dan prasarana mulai dari ketersediaan ruang perawatan dan isolasi, tabung oksigen hingga layanan mobil ambulans.

Adanya mutasi baru virus Covid-19 yang telah menyebar ke daerah seperti varian virus Delta hingga Kappa semakin memperumit penanganan pandemi.

Seluruh pemerintah provinsi di wilayah Jawa Bali diwajibkan menerapkan kebijakan pembatasan sesuai dengan ketentuan lonjakan kasus Covid-19 di daerah kabupaten atau kota.

Ketegasan dan koordinasi dalam menerapkan aturan pembatasan dalam struktural pemerintahan juga telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15/2021 tentang PPKM Darurat.

Secara garis besar, instruksi Mendagri berisikan 13 diktum sebagai acuan pelaksanaan PPKM Darurat, termasuk  merincikan 122 kabupaten/kota di provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali yang memberlakukan pembatasan.

Kementerian Kesehatan telah memberi imbauan kepada masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan. Terutama bagi pasien tanpa gejala untuk melakukan isolasi secara mandiri di tempat tinggal masing-masing.

KOMPAS/SEKAR GANDHAWANGI

Penyedia jasa telemedik Halodoc memaparkan peningkatan layanan kesehatan yang mereka alami sepanjang 2020 pada pertemuan daring, Senin (1/3/2021).

Dengan begitu, prioritas layanan rumah sakit dapat diperuntukkan bagi pasien yang bergejala atau memiliki komorbid sehingga mendapat penanganan lebih optimal.

Meskipun penanganan dilakukan secara mandiri di rumah, secara resmi juga telah diinformasikan bahwa Kementerian Kesehatan melalui sejumlah kerja sama dengan berbagai platform layanan menyediakan layanan konsultasi dan berobat secara daring dengan berbagai aplikasi.

Diantara aplikasi itu adalah Alodokter, GetWell, Good Doctor, GrabHealth, Halodoc, KlikDokter, KlinikGo, dan lainnya. Total ada 11 platform layanan kesehatan digital yang dapat dimanfaatkan warga dengan gratis.

Baca juga : Pemerintah Menilai PPKM Darurat Berjalan Lancar

Kesiagaan Akar Rumput

Jika sudah begitu, peran di tataran komunitas masyarakat juga harus diperkuat agar menjadi jalan keluar penanganan kasus Covid-19 yang sangat genting. Sudah seharusnya pula kesadaran di tengah masyarakat untuk memitigasi ancaman Covid-19 dapat lebih tersistem baik dan menjadi tanggung jawab bersama.

Di berbagai komunitas masyarakat, tanggung jawab bersama ini telah banyak diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti membentuk tim atau Satuan Tugas (Satgas) dari warga atau posko penanggulangan Covid-19 yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat di sekitar lingkungan. Tujuan utamanya adalah untuk dapat memitigasi dengan siaga penuh kasus Covid-19 yang dialami warga.

Dalam pemetaan yang dilakukan Gugus Tugas Penanganan Covid-19, kondisi penularan dalam komunitas masyarakat dapat dibagi dalam kelompok potensi transmisi Covid-19 berdasarkan jumlah rumah tinggal yang terpapar Covid-19.

Mulai dari potensi penularan di tataran komunitas masyarakat yang tergolong rendah (1-5 rumah terkonfirmasi positif), sedang (6-10 rumah terkonfirmasi positif), hingga tinggi (>10 rumah terkonfirmasi positif).

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Foto udara suasana Jalan Sudirman saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jakarta Selatan, Selasa (6/7/2021). Pemerintah memperkirakan bahwa mobilitas masyarakat perlu diturunkan hingga 50 persen untuk menekan laju penularan Covid-19. Pemerintah daerah yang melaksanakan PPKM darurat, khususnya DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, diminta segera melakukan intervensi. Pemprov DKI Jakarta siap mencabut izin usaha dan sanksi pidana bagi perusahaan di luar sektor esensial dan kritikal yang memberlakukan bekerja dari kantor atau WFO selama PPKM darurat.

Pendekatan penanganan pada tiap kondisi tersebut pun berbeda dan tetap menuntut kerja bersama dan sikap tanggap dari kelompok masyarakat agar potensi penyebaran dapat diredam.

Kerja sama masyarakat tentu tetap harus dalam garis koordinasi RT, RW, atau pun desa dan kelurahan setempat. Dengan begitu, langkah penanganan dapat lebih tersistem baik dan dilakukan dengan tanggap, termasuk ketika ada warga yang melakukan isolasi mandiri, memerlukan pertolongan darurat, ataupun kematian akibat Covid-19 di lingkungan sekitar.

Dalam pemberlakuan kebijakan pembatasan sebelumnya, PPKM Mikro, bahkan pemerintah juga telah membuat ketentuan alur koordinasi dari supervisi kecamatan hingga ke unit RT lingkungan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat.

Selain langkah mitigasi penanganan, pada saat ini peran aktif dari masyarakat juga begitu diperlukan untuk dapat semakin menggencarkan program vaksinasi agar berjalan lebih cepat.

Kedisiplinan

Membangun kepedulian dan inisiatif masyarakat untuk andil dalam upaya menghadapi Covid-19 memang tidaklah mudah. Momentum pembatasan kegiatan yang kembali diberlakukan di tengah kegentingan kondisi pandemi sekarang seharusnya dapat menjadi pembelajaran dan penguat kesadaran di akar rumput.

Semua pihak tentu sepakat untuk tak mau lagi jatuh pada jurang kesalahan yang sama. Ledakan kasus Covid-19 yang dialami Indonesia saat ini sebetulnya telah banyak diprediksi setelah kegagalan membendung arus mobilitas yang tinggi saat mudik hari raya Idul Fitri Bulan Mei lalu.

Survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan bahkan mendapati tak kurang dari 18 juta orang yang nekat untuk melakukan perjalanan mudik meskipun pemerintah telah melarang.

Masifnya arus pergerakan manusia saat masa mudik lalu seolah memupuskan segala harapan menekan angka penyebaran virus dengan pembatasan aktivitas yang telah dilakukan sejauh ini.

Padahal ketika pada masa mudik tersebut, pemerintah juga telah mengambil langkah antisipasi dengan menerapkan penyekatan di banyak titik akses jalur perbatasan antar wilayah.

Benar saja, lebih dari dua pekan setelah berakhirnya masa mudik, tren kasus positif Covid-19 di sejumlah daerah di Jawa menunjukkan peningkatan signifikan sejak awal Juni lalu. Tak sedikit pula ketika dilakukan tracing, banyak kasus positif yang muncul pada kluster keluarga atau kolega dekat.

Kedaruratan situasi pandemi sekarang semestinya menjadi cermin pembelajaran dan tak dapat dimungkiri sebagai buah dari ketidakdisiplinan masyarakat untuk mematuhi aturan penanggulangan pandemi.

Hingga kini, memupuk kesadaran bersama memang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan segera agar semua pihak dapat berperan aktif dalam penanggulangan Covid-19.

ISTIMEWA/HUMAS POLRESTA DENPASAR

Tim yustisi PPKM darurat Covid-19 di Kota Denpasar, Selasa (6/7/2021), mengadakan operasi gabungan yustisi PPKM darurat Covid-19 di pos penyekatan Umaanyar, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.

Hal yang juga tak kalah pentingnya, keputusan PPKM Darurat selama lebih dari dua pekan (3-20 Juli 2021) sebagai langkah strategis yang telah diterapkan harus dibarengi penegakan yang tegas dan berkeadilan. Upaya penegakan ini menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan pemerintah.

Merujuk pada hasil jajak pendapat Litbang Kompas bulan Mei 2020  tentang pembatasan kegiatan masyarakat jelang masa mudik, optimalisasi ketegasan dan komitmen petugas dalam penegakan aturan di lapangan menjadi hal yang mendapat sorotan paling besar oleh responden (31 persen).

Kedisiplinan tiap individu terhadap aturan-aturan penanggulangan perlu dilandasi dengan tanggung jawab dan kepedulian sesama. Dengan demikian, kesadaran dan kerja bersama tadi akan semakin mempersempit ruang penyebaran Covid-19 dan dapat menang melawan pandemi. (LITBANG KOMPAS)

Baca juga : Keseimbangan Bekerja dan Berwisata Saat Pandemi