Menimbang Potensi Besar Nikel Indonesia

Konsekuensi apakah yang penting dicermati Indonesia sebagai negara produsen nikel bijih nikel terbesar dunia?

KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR

Presiden Joko Widodo, Jumat (29/5/2015), meresmikan pabrik nikel Pig Iron PT Sulawesi Mining Investment, di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Sebagai negara dengan kekayaan bahan tambang nikel terbesar di dunia, Indonesia memegang kunci penting bagi kelangsungan produksi kendaraan listrik di masa depan.

Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2019, produksi bijih nikel Indonesia sekitar 800.000 ton. Nominal ini menduduki peringkat satu dunia yang terpaut hampir 400.000 ton dari produsen kedua dunia yang diduduki oleh Filipina.

Jika dibandingkan dengan produsen ketiga dunia yang diduduki Rusia lebih jauh lagi selisihnya. Negara beruang merah itu hanya mampu memproduksi sekitar 270.000 ton setahun.

Dari segi cadangan nikelnya, Indonesia diperkirakan memiliki deposit 72 juta ton. Berdasarkan data United State Geological Survey (USGS) dan Badan Geologi Kementerian Ekonomi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan ini menempati posisi pertama di dunia.

Proporsi cadangan nikel Indonesia mencapai 52 persen dari total cadangan dunia saat ini yang sebesar 139 juta ton. Posisi selanjutnya ditempati Australia dengan porporsi cadangan nikel lebih kurang 15 persen dan Rusia sekitar 5 persen dari total cadangan nikel global.

Cadangan sekitar 72 juta ton di Indonesia itu berada di wilayah tambang yang sudah memiliki izin usaha produksi operasi pertambangan (IUP OP) dan smelter. Padahal, masih ada potensi cadangan lainnya di luar wilayah IUP atau kontrak karya (KK) yang jumlahnya sangat besar.

Berdasarkan laporan Kementerian ESDM tahun 2020, daerah yang memiliki potensi cadangan nikel di luar wilayah operasi pertambangan di Indonesia itu jumlahnya 4,5 miliar ton. Jumlah ini sangatlah besar karena lebih dari 30 kali lipatnya cadangan nikel dunia saat ini.

Baca juga : Nikel Indonesia, Jantung Baterai Kendaraan Listrik Dunia

Berumur panjang

Dengan cadangan sebesar itu, Indonesia memiliki usia produksi nikel hingga beberapa dekade mendatang. Seberapa panjangkah usia produksi nikel Indonesia?

Hal tersebut bergantung pada pemilihan proses ekstraksi bijih nikel. Apabila bijih nikel dipisahkan dengan proses pyrometallurgy atau pemisahan logam dari bijihnya dengan cara pemanasan pada temperatur tinggi, diperkirakan umur cadangannya mampu diproduksi hingga sekitar 27 tahun ke depan.

Namun, jika ekstraksi bijih nikel menggunakan proses hydrometallurgy atau menggunakan reagen pelarut yang dilakukan pada temperatur relatif rendah, diperkirakan cadangan nikel Indonesia mampu berproduksi hingga 73 tahun ke depan hingga kisaran tahun 2093.

Perbedaan proses ekstaksi bijih nikel pada endapan laterit tersebut menghasilkan output produksi yang berbeda. Pada rencana industri hilir nikel di Indonesia, proses pyrometallurgy akan menghasilkan anekan produk stainless steel.

Proses hydrometallurgy akan menghasilkan sejumlah produk, seperti campuran logam berbasis nikel, pelapisan logam, dan baterai. Dari rencana industri hilir ini dapat diindikasi bahwa proses ekstraksi hydrometallurgy adalah yang memiliki daya saing yang tinggi di kancah internasional.

Dengan proses hydrometallurgy, Indonesia berpeluang besar untuk menghasilkan bahan baku utama pembuatan baterai kendaraan. Artinya, Indonesia berpeluang menjadi produsen terbesar baterai kendaraan listrik di dunia di masa mendatang. Peluang itu terutama ada pada baterai Lithium tipe Nickel Cobalt Aluminum Oxide (NCA) dan Nickel Manganese Cobalt Oxide (NMC) yang mengutamakan penggunaan material nikel.

Baca juga : Mengubah Pola Konsumsi Energi Transportasi

Kebijakan akseleratif

Melihat besarnya potensi sumber daya nikel tersebut mendorong pemerintah membangun kebijakan yang revolusioner. Pada Agustus 2019, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

Dengan terbitnya kebijakan ini, pemerintah berupaya akseleratif secepat mungkin agar mampu memproduksi baterai kendaraan listrik dan juga merakit unit kendaraan berbasis baterai listrik (KBL) di Indonesia. Pemerintah pun segera membentuk konsorsium BUMN untuk menangani proyek hilirisasi nikel menjadi baterai.

Konsorsium ini terdiri dari PT Aneka Tambang yang merupakan anak perusahaan MIND ID berkolaborasi dengan PT Pertamina dan PT PLN. Ketiga perusahaan ini selanjutnya membentuk perusahaan holding  PT Indonesia Battery agar lebih leluasa dalam mengembangkan usaha dan juga menggandeng mitra-mitra investornya.

Untuk sementara, ada dua investor yang berkomitmen untuk membangun industri baterai di Indonesia, mulai dari hulu hingga hilir. Perusahaan tersebut adalah LG Energy Solution dari Korea Selatan dan China’s Contemporary Amperex Technology (CATL) dari Tiongkok. Investasi yang digelontorkan kedua perusahaan itu mencapai Rp 174 triliun.

Meskipun investasi dari kedua perusahaan asing itu besar, pemerintah tetap berkomitmen untuk optimalisasi produksi di dalam negeri. Pemerintah memastikan jika perusahaan tersebut diwajibkan mengolah 60 persen nikel yang akan digunakan untuk memproduksi baterai listrik, harus diproses di Indonesia.

Daya saing

Hanya saja, keunggulan komoditas nikel tersebut harus mampu meningkatkan daya saing Indonesia secara luas. Artinya, jangan sampai potensi besar nikel itu hanya menjadi komoditas yang memberikan keuntungan besar bagi pemodal asing yang memiliki kemampuan teknologi pengolahan mutakhir. Produsen dalam negeri juga harus dilibatkan dan diberikan stimulan agar mampu bersinergi dengan para investor asing dan konsorsium baterai Indonesia.

Program percepatan program KBL berbasis baterai untuk transportasi yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 55/2019 tersebut bisa sangat menguntungkan investor besar. Dalam perpes itu disebutkan ada lima program KBL berbasis baterai untuk transportasi.

Program itu mencakup percepatan pengembangan industri KBL berbasis baterai dalam negeri, pemberian insentif, dan penyediaan infrastruktur pengisian listrik dan pengaturan tarif tenaga listrik untuk KBL berbasis baterai. Selain itu, ada juga program pemenuhan terhadap ketentuan teknis KBL berbasis baterai dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Melalui program tersebut ada harapan besar bagi Indonesia untuk tumbuh menjadi produsen baterai listrik ataupun industri perakitan kendaraan listrik. Hanya saja, jika dicermati dari langkah-langkah kebijakannya, ternyata sangat besar peluangnya bagi industri luar negeri untuk dapat terlibat dalam kegiatan hulu hingga hilirnya.

Dalam program percepatan pengembangan industri KBL berbasis listrik ada sejumlah butir yang berpotensi menguntungkan investor besar. Salah satunya adalah tentang ”Industri kendaraan dan industri komponen kendaraan bermotor yang telah memiliki izin usaha industri dan fasilitas manufaktur dan perakitan dapat mengikuti program percepatan KBL berbasis baterai untuk transportasi jalan”.

Aturan ini berpeluang sangat menguntungkan investor besar manufakturing kendaraan di Indonesia yang notabene milik prinsipal asing. Perusahaan-perusahan ini hampir bisa dipastikan dapat mengikuti progam KBL berbasis baterai ini tanpa memiliki kendala yang berarti.

Berbeda halnya dengan industri di dalam negeri yang relatif sangat jauh tertinggal dari sisi teknologi ataupun permodalan. Jadi, perlu peranan pemerintah agar industri di dalam negeri dapat terlibat dalam percepatan pengembangan industri KBL berbasis baterai tersebut.

Dalam konteks tersebut, bagian lain dari isi Perpres No 55/2019 yang menekankan penguatan industri domestik menjadi kunci. Dalam perpres itu disebutkan bahwa ”perusahaan industri komponen kendaraan bermotor dan/atau perusahaan industri komponen KBL berbasis baterai dalam negeri wajib mendukung dan melakukan kerja sama dengan industri KBL berbasis baterai dalam negeri”.

Artinya, segala sesuatu yang berhubungan dengan industri kendaraan ataupun komponen kendaraan listrik berbasis baterai harus melibatkan industri domestik dalam proses rantai supply chain-nya. Hal ini harus menjadi pemicu bagi semua pemangku kepentingan di dalam negeri untuk bersama-sama menangkap kesempatan besar ini. (LITBANG KOMPAS)