Media Arus Utama Jadi Acuan

Di tengah kesulitan masyarakat mengakses informasi resmi dari pemerintah, media arus utama masih menjadi acuan. Publik berharap, kerja sama antara lembaga pemerintah dan media massa terjalin dengan efektif.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Foto tumpukan sejumlah koran yang terbit di Jakarta, Rabu (22/5/2019). Di tengah gempuran media sosial, media arus utama saat ini masih menjadi acuan informasi bagi warga.

Harapan publik terkait kerja sama antara lembaga pemerintah dan pers terekam dalam jajak pendapat Litbang Kompas pada 2-4 Februari 2021. Hampir seluruh responden (96,9 persen) berharap kerja sama tersebut dapat terjalin agar informasi tersampaikan secara utuh ke seluruh lapisan masyarakat.

Munculnya harapan ini tidak terlepas dari dua faktor. Pertama, pilihan utama masyarakat dalam mengakses informasi yang masih tertuju pada media massa arus utama, yakni media cetak, daring, televisi, dan radio. Di tengah gencarnya arus informasi di media sosial, media massa konvensional masih menjadi pilihan utama bagi lebih dari dua pertiga responden (67,4 persen) untuk memperoleh informasi.

Di tengah gencarnya arus informasi di media sosial, media massa konvensional masih menjadi pilihan utama bagi lebih dari dua pertiga responden (67,4 persen) untuk memperoleh informasi.

Pilihan ini diungkapkan oleh responden dari berbagai kalangan usia, baik generasi milenial maupun kelompok responden lanjut usia. Media arus utama masih memegang peranan penting dalam penyebaran informasi ke berbagai lapisan masyarakat.

Pilihan ini tentu juga tidak dapat dilepaskan dari maraknya informasi bohong yang begitu mudah tersebar di medsos. Media massa konvensional diharapkan memainkan peran sebagai pengayak informasi untuk menekan penyebaran hoaks.

Baca juga: Media Arus Utama Tetap Berpeluang Dapat Kepercayaan Publik

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Tampilan laman Kompas.id yang dibuka salah satu warga di Jakarta, Rabu (22/5/2019). Ditengah gempuran media sosial, media arus utama saat ini masih menjadi acuan informasi bagi warga.

Diseminasi informasi

Faktor kedua adalah kesulitan publik untuk mengakses informasi dari laman resmi dan akun medsos instansi pemerintah atau pejabat publik. Meskipun upaya diseminasi informasi sudah dilakukan, hal itu belum tersebar ke seluruh lapisan masyarakat.

Beberapa lembaga pemerintah telah aktif menyampaikan informasi secara mandiri kepada masyarakat melalui beragam kanal. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik. Menteri, kepala lembaga pemerintahan, hingga kepala daerah diinstruksikan untuk menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara cepat dan tepat melalui berbagai saluran komunikasi.

Salah satu medium penyebaran informasi yang kini digunakan adalah laman resmi lembaga pemerintah.

Salah satu medium penyebaran informasi yang kini digunakan adalah laman resmi lembaga pemerintah. Siaran pers atau artikel terkait program pemerintah serta hal lain terkait dengan tugas dan fungsi kelembagaan ada di laman itu.

Selain melalui laman resmi, sejumlah lembaga pemerintah juga aktif dalam menyampaikan informasi melalui akun medsos, seperti Twitter, Instagram, Facebook, hingga Youtube. Akun ini memiliki cukup banyak pengikut, seperti akun Instagram Kementerian Kesehatan (1,9 juta pengikut), Kemenkominfo (1,6 juta), dan Kementerian BUMN (1,2 juta).

Baca jugaa: Jurnalisme Data Jadi Pembeda Mutlak Media Arus Utama dari Pendengung

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan ucapan selamat untuk perayaan Nitilaku Virtual Perguruan Kebangsaan UGM yang disiarkan langsung lewat kanal Youtube, Minggu (13/12/2020). Acara tersebut digelar daring tahun ini dengan adanya kondisi pandemi Covid-19.

Diseminasi informasi juga dilakukan sejumlah pejabat publik melalui akun medsos masing-masing. Bahkan, jumlah pengikut akun sebagian menteri jauh lebih banyak dibandingkan akun lembaga yang dipimpin.

Walakin, upaya penyebaran informasi melalui kanal yang tersedia belum cukup populer bagi sebagian masyarakat. Dampaknya, penyampaian informasi dari pemerintah melalui laman resmi dan akun medsos belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Hampir separuh responden dalam jajak pendapat (46,3 persen) mengaku tidak pernah mengakses informasi dari laman resmi ataupun akun medsos pemerintah dalam sebulan terakhir. Sementara sekitar sepertiga responden lainnya (32 persen) mengaku hanya sesekali mengakses informasi dari lembaga resmi pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh responden berbagai usia, termasuk generasi milenial yang akrab dengan gawai.

Hampir separuh responden dalam jajak pendapat (46,3 persen) mengaku tidak pernah mengakses informasi dari laman resmi ataupun akun medsos pemerintah dalam sebulan terakhir.

Dari kelompok responden yang tidak pernah mengakses informasi dari laman atau akun medsos pemerintah, sebanyak 74,3 persen di antaranya memilih mengakses informasi dari media massa dalam sebulan terakhir. Ini menunjukkan bahwa media konvensional masih memiliki peran penting dalam penyebaran informasi.

Baca juga: Media Arus Utama Jadi Acuan Informasi

Kompas/Priyombodo

Proses penyuntikan vaksin Covid-19 kepada presiden Joko Widodo disiarkan secara langsung melalui televisi seperti yang terlihat di Pasar Santa, Jakarta Selatan, Rabu (13/1/2021). Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang mendapatkan vaksin Covid-19 produksi Sinovac Biotech, China. Indonesia memulai vaksinasi Covid-19 massal tahap pertama yang pemberiannya diprioritaskan kepada kelompok paling rentan terpapar Covid-19 seperti petugas kesehatan, pelayanan publik, serta warga lansia.

Hambatan

Ada beberapa penyebab dipilihnya media massa konvensional sebagai sumber informasi dibandingkan akun medsos atau laman resmi instansi. Pertama, publik menilai komunikasi pemerintah melalui medsos atau laman resmi kelembagaan belum efektif.

Salah satu kendala yang dirasakan oleh responden adalah pembaruan informasi yang terlambat, yang kalah cepat dibandingkan dengan media massa. Akibatnya, kebutuhan informasi atau data tidak dapat terpenuhi.

Hambatan lainnya ialah masalah aksesibilitas. Belum semua lembaga pemerintah memiliki kanal resmi. Bagi yang sudah memiliki laman resmi, sulit diakses.

Selain hambatan teknis, publik juga menyoroti kualitas informasi yang diberikan. Lebih dari separuh responden (53,2 persen) menilai informasi yang disampaikan tidak lengkap dan menimbulkan banyak perdebatan. Masalah kelengkapan informasi masih menjadi isu.

LPSE DIY

Hasil evaluasi lelang proyek pembangunan tempat relokasi pedagang kaki lima (PKL) Malioboro yang tercantum di situs resmi Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam laman ini terlihat bahwa lelang itu hanya diikuti satu peserta.

Selain kelengkapan, ketidaksamaan informasi yang diberikan antarpejabat publik juga dirasakan oleh sebagian responden (22,7 persen). Hal ini dinilai publik sebagai kekurangan dalam diseminasi informasi yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah.

Di tengah sejumlah hambatan itu, sebagian besar publik masih menaruh harapan kepada media massa konvensional.

Sosialisasi

Di tengah sejumlah hambatan itu, sebagian besar publik masih menaruh harapan kepada media massa konvensional. Apalagi, tidak semua masyarakat mampu mengakses laman pemerintah ataupun akun medsos mengingat keterbatasan kepemilikan gawai dan aksesibilitas internet, terutama di perdesaan.

Menurut catatan Badan Pusat Statistik, hingga 2019, hanya 47,7 persen individu yang menggunakan internet di Indonesia. Masih terdapat sebagian penduduk yang belum terbiasa menggunakan internet dan mengakses informasi di medsos. Masih terdapat sebagian penduduk yang belum terbiasa menggunakan internet dan mengakses informasi di media sosial.

AFP/OLIVIER DOULIERY

Dalam foto ilustrasi ini, logo Twitter ditampilkan di ponsel pada 27 Mei 2020, di Arlington, Virginia.

Dengan kondisi itu, wajar apabila media konvensional, terutama televisi masih menjadi rujukan utama masyarakat dalam mengakses informasi. Publik juga berharap pemerintah tidak hanya terpaku pada akun media sosial dan media massa dalam melakukan penyebaran informasi, tetapi juga terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan dialog secara langsung.