Publik Nantikan Perbaikan Kinerja Kabinet
Perbaikan kinerja Kabinet Indonesia Maju dinantikan publik dalam menghadapi pandemi Covid-19. Menata ulang kabinet pada beberapa bidang menjadi langkah untuk memenuhi harapan publik tersebut.
Sinyal dibutuhkannya perbaikan kinerja dari jajaran menteri pada Kabinet Indonesia Maju terekam dalam jajak pendapat Litbang Kompas pada 7-11 Juli lalu. Sebagian besar responden (87,8 persen) menyatakan ketidakpuasannya terhadap kinerja menteri, khususnya dalam menangani pandemi Covid-19.
Ketidakpuasan ini bukannya tanpa sebab. Beberapa tindakan dalam penanganan Covid-19 dinilai oleh publik belum optimal dilakukan, baik yang berkaitan dengan upaya preventif maupun kuratif.
Dalam hal penyediaan fasilitas kesehatan, misalnya, 7 dari 10 responden mengaku tidak puas dengan kinerja jajaran menteri terkait.
Dalam hal penyediaan fasilitas kesehatan, misalnya, 7 dari 10 responden mengaku tidak puas dengan kinerja jajaran menteri terkait. Kekurangan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan hingga sulitnya masyarakat mendapatkan masker pada awal pandemi boleh jadi turut mendorong rasa ketidakpuasan publik pada bidang kesehatan.
Ketidakpuasan juga diungkapkan 75,1 persen responden dalam bidang penyaluran bantuan sosial. Penyerahan bantuan yang belum merata dan tidak tepat sasaran juga turut menjadi penyebab yang mendorong rasa ketidakpuasan publik.
Pada sektor ekonomi, publik juga mengaku belum puas dengan kinerja jajaran menteri terkait, khususnya dalam memberikan stimulus kepada para pengusaha dan UMKM. Sebelumnya, pemerintah telah memberikan stimulus berupa keringanan pajak hingga restrukturisasi kredit. Namun, 68,5 responden menilai kebijakan ini belum optimal sebagai upaya penanganan terhadap dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.
Besarnya derajat ketidakpuasan di berbagai bidang bisa jadi turut disebabkan minimnya dampak langsung yang dirasakan masyarakat dari sejumlah program yang diberikan pemerintah. Kondisi ini tentu perlu menjadi catatan khusus dalam penanganan pandemi Covid-19.
Besarnya derajat ketidakpuasan di berbagai bidang bisa jadi turut disebabkan minimnya dampak langsung yang dirasakan masyarakat dari sejumlah program yang diberikan oleh pemerintah.
Sinyal perombakan
Di tengah ketidakpuasan publik terhadap penanganan Covid-19, muncul wacana perombakan kabinet. Rencana ini pertama kali didengungkan Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna pada 18 Juni lalu. Jokowi secara gamblang menyebut opsi perombakan kabinet sebagai wacana yang akan diambil jika tak ada perbaikan kinerja dari jajaran menteri terkait.
Pengajar komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, mengatakan, pernyataan Jokowi dapat dipahami sebagai uji reaksi terhadap jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju beserta mitra koalisi. Uji reaksi ini dilakukan untuk mempererat soliditas dalam menghadapi pandemi.
Baca juga: Pandemi Covid-19 Jadi Kesempatan Indonesia
”Sepertinya Jokowi ingin memastikan, semakin kuatnya rentang kendali terhadap menteri yang didistribusikan oleh partai-partai sehingga kemudian uji reaksi menjadi hal yang sangat relevan dilakukan,” kata Gun Gun.
Selain uji reaksi, Gun Gun menilai pernyataan Jokowi tentang perombakan kabinet juga dapat dipahami sebagai teguran bagi jajaran menteri terkait kinerja selama pandemi Covid-19. Teguran ini memiliki implikasi politik jika tidak segera ditanggapi dengan perbaikan kinerja.
Jika menilik pada periode sebelumnya, Jokowi melakukan perombakan menteri pada 10 bulan pertama periode pemerintahan. Kini, evaluasi dalam rentang waktu serupa tampaknya juga dilakukan Jokowi, terutama berkaitan dengan kinerja para menteri terkait penanganan Covid-19 yang praktis menyita perhatian pemerintah sejak awal tahun ini.
Menurut Gun Gun, kinerja para menteri selama pandemi Covid-19 memang seharusnya menjadi tolak ukur penilaian terhadap kapasitas masing-masing menteri. Teguran yang disampaikan Jokowi menjadi semakin relevan untuk meningkatkan kinerja para menteri, baik dalam upaya preventif maupun kuratif dalam menangani Covid-19.
Kinerja menteri
Teguran Jokowi kepada jajaran kabinet Indonesia Maju turut menjadi perhatian utama publik. Berkaitan dengan teguran itu, sebagian besar responden (69,6 persen) menilai perombakan kabinet adalah hal mendesak dilakukan saat ini. Beberapa nama pun memperoleh catatan khusus terkait capaian kinerja dalam menghadapi Covid-19.
Ekonomi dan kesehatan menjadi isu yang banyak disorot publik. Tidak heran jika dalam konteks penilaian terhadap kinerja kabinet ini, ekonomi dan kesehatan menjadi bidang yang paling banyak diharapkan publik untuk ditingkatkan kinerjanya. Ketidakpuasan ini tampak dari penilaian responden terhadap kinerja menteri di bidang ekonomi.
Sebanyak 7 dari 10 responden dalam jajak pendapat mengaku tidak puas dengan kinerja jajaran kabinet yang bekerja di bidang ekonomi, ini, khususnya terkait dalam penanganan dampak pandemi Covid-19.
Sebagian besar responden (69,6 persen) menilai perombakan kabinet adalah hal mendesak dilakukan saat ini.
Pemerintah sendiri telah melahirkan beberapa program stimulus ekonomi untuk mengurangi dampak dari pandemi Covid-19, seperti pembebasan PPh 22 impor dan pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 30 persen untuk bidang industri tertentu. Selain itu, insentif pajak juga turut diberikan kepada para pelaku UMKM.
Ketidakpuasan ini menjadi sinyal bahwa dampak dari program ekonomi yang dilaksanakan selama ini oleh pemerintah belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Artinya, intensifikasi program dibutuhkan agar menyasar masyarakat secara lebih luas.
Senada dengan bidang ekonomi, pada jajaran kementerian teknis, publik memberi catatan khusus pada kementerian yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Sebanyak 33,2 responden menilai menteri yang menangani bidang tersebut perlu diganti demi perbaikan kinerja di tengah situasi saat ini.
Baca juga: Publik Tanggapi Negatif Kemarahan Presiden
Harapan
Pergantian menteri memang dapat memberikan implikasi pada stabilitas kabinet. Pada satu sisi, keputusan ini dapat menjadi solusi bagi Indonesia untuk menghadapi pandemi Covid-19. Di sisi lain, jika tidak dilakukan secara terukur, keputusan ini juga dapat menjadi celah yang dapat melemahkan pemerintah mengingat adaptasi perlu dilakukan jika perombakan kabinet dilakukan.
Sebagian besar publik (61,4 persen) meyakini perombakan kabinet adalah langkah efektif untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Namun, perombakan harus dilakukan demi mempertimbangkan kinerja, bukan kepentingan elite tertentu. Ini tecermin dari harapan publik bahwa jajaran menteri yang masuk ke pemerintahan nantinya adalah mereka yang berasal dari kalangan nonpartai politik.
Sebagian besar publik (61,4 persen) meyakini perombakan kabinet adalah langkah efektif untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Namun, perombakan harus dilakukan demi mempertimbangkan kinerja, bukan kepentingan elite tertentu
Selain perombakan kabinet, publik menilai pemerintah perlu memiliki fokus kinerja dalam menangani pandemi Covid-19. Sebanyak 43,6 persen responden menilai fokus kinerja perlu diarahkan pada upaya pencegahan penularan pandemi Covid-19. Harapan ini terbilang wajar mengingat terus bertambahnya kasus positif Covid-19 di tengah relaksasi pembatasan sosial pada sejumlah daerah.
Selain itu, publik menilai upaya pemulihan ekonomi juga menjadi hal yang mendesak harus dilakukan pemerintah saat ini. Hal ini tentu menjadi tantangan bersama untuk memulihkan kondisi ekonomi namun tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Bagaimanapun, jadi atau tidaknya perombakan kabinet, soliditas dan perbaikan kinerja para menteri tentu sangat dibutuhkan di tengah ancaman krisis multidimensi yang kini dihadapi oleh Indonesia. Dukungan dari masyarakat juga sangat dibutuhkan. Sebab, sebaik apa pun kinerja para menteri, upaya penanganan pandemi sulit dilakukan tanpa keterlibatan aktif dari publik.
Baca juga: Soal ”Reshuffle”, Presiden Hanya Bilang ”Ingin Kabinet Bekerja Maksimal”