Polemik Warganet Menyoal RUU HIP

KOMPAS/DIAN DEWI PURNAMASARI

Forum Komunikasi Purnawirawan TNI/Polri menyatakan sikap penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila yang menjadi inisiatif DPR, Jumat (12/6/2020). RUU tersebut dinilai akan membelokkan tafsir Pancasila yang sudah tertuang dalam UUD 1945 serta mengacaukan sistem ketatanegaraan.

Meskipun Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) ditunda pembahasannya di DPR, isu ini masih ramai dibicarakan di media sosial.

Tagar-tagar pro dan kontra terhadap RUU HIP masih bermunculan. Konten artikel terkait RUU HIP pun beredar di berbagai media sosial, termasuk tuntutan penghapusan RUU dari Program Legislasi Nasional. Isu soal tudingan terhadap salah satu pemimpin partai sebagai pencetus RUU juga masih ramai diperbincangkan.

Dalam Catatan Rapat Badan Legislasi Pengambilan Keputusan atas Penyusunan, 22 April 2020, RUU HIP disebutkan merupakan usulan DPR RI dan ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas 2020. Usulan RUU dilatarbelakangi oleh belum adanya landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meski pembahasan RUU HIP ditunda, kontroversi tentang RUU ini masih terus terjadi. Aksi massa penolakan RUU HIP bahkan dilakukan di depan Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada 24 Juni lalu.

Pro dan kontra soal RUU HIP juga tetap berlangsung di media sosial. Akun-akun para pejabat pun saling memberi komentar. Di antaranya Mahfud MD, Menko Polhukam, lewat akun@mohmahfudmd. Dikatakan, tidak ada lembaga yang dapat mencabut ketetapan MPR No XXV/MPRS/1966 yang disebut-sebut tidak menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan RUU HIP.

KOMPAS/DIAN DEWI PURNAMASARI

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Selasa (11/2/2020)

“Percayalah, secara konstitusional sekarang ini tak ada MPR atau lembaga lain yang bisa mencabut Tap MPR tersebut. MPR yang ada sekarang tak punya wewenang mencabut Tap MPR yang dibuat tahun 2003 dan sebelumnya,” kata Mahfud.

Mahfud menegaskan, RUU HIP yang sekarang ada bukan untuk membuka pintu bagi komunisme, tetapi untuk menguatkan Pancasila sebagai ideologi negara. ”Masyarakat bisa berpartisipasi ikut mengkritisi isi RUU tersebut agar bisa benar-benar menguatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara,” ujar Mahfud dalam twit-nya.

Pernyataan ini kemudian dikomentari anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon. Ia merasa tidak ada kondisi mendesak yang membuat RUU HIP dibahas. ”Ini RUU yang sama sekali enggak penting. Hari gini masih bicara Haluan Ideologi Pancasila. Apa urgensinya?” cuit Fadli Zon di akun Twitter-nya. ”Pancasila sudah selesai tahun 1945 dan para pemikirnya orang-orang hebat di masa lalu. Yang mau khianat pada Pancasila ya komunisme,” katanya.

Mengetahui pernyataannya dikomentari Fadli Zon, Mahfud tertawa dengan mencuit, ”Ha-ha-ha, Bung Fadli. Yang usul RUU HIP itu lembaga Anda. DPR yang usul, termasuk Gerindra, bukan pemerintah,” balas Mahfud kepada Fadli Zon.

Cuitan Mahfud masih berlanjut dengan mencuit, ”Kalau Anda keberatan hari gini masih bicara haluan ideologi, seharusnya Anda yang ada di DPR menolak RUU itu disahkan untuk dijadikan usul inisiatif DPR. Selamat Idul Fitri ya.”

Beragam tagar pun muncul di Twitter. Bahkan, tagar yang belakangan muncul membuat 7 pemilik  akun Twitter dilaporkan DPC PDIP ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta karena memuat tagar #TangkapMegaBubarkanPDIP.

Informasi seputar RUU HIP terlihat menarik minat warganet terlebih soal seruan MUI untuk menolak RUU HIP. Berdasarkan analisis Buzzsumo, dari 6.762 artikel dari berbagai media massa daring yang beredar di Facebook, Twitter, Reddit, dan Pinterest soal RUU HIP, konten yang memiliki keterlibatan (engagement) tertinggi dengan warganet adalah soal  seruan MUI se-Indonesia menolak RUU HIP dan menyerukan umat Islam bangkit bersatu. Tagar  #MakzulkanJKWBubarkanPDIP menjadi trending topic.

Penolakan

Penolakan terhadap RUU HIP disuarakan warganet dengan beragam tagar. Penolakan RUU HIP bukan hanya sekadar karena tak mencantumkan TAP MPRS MPRS XXV/1966 soal Pembubaran PKI sebagai salah satu pertimbangan, RUU yang dinilai tidak mendesak hingga soal substansi yang dinilai mendegradasi Pancasila ke dalam UU. Selain itu, kehadiran RUU HIP berpotensi menimbulkan konflik ideologi.

Keberadaan RUU HIP mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat. NU, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan  tidak sepakat dan meminta agar RUU HIP dibatalkan dari Program Legislasi Nasional.

Twitter pun dipenuhi tagar penolakan, seperti #FokusTolakRUUHIP, #TolakRUUHIP, dan #TolakKomunisme. Salah satu akun @roninkhalid mengajak warganet menolak RUU HIP dengan mencuit ”Sbg rakyat mari kita tetap #FokusTolakRUUHIP jgn mau dialihkan dgn isu2 yg tdk subtantif dgn Penolakan RUUHIP ini Setuju #FokusTolakRUUHIP”.

Penolakan dengan menggunakan tagar #RUUHIPMenggusurAgama pun muncul. Konsep yang diusung RUU HIP dinilai sangat sekuler dan ateistik, jelas menyimpang dari kesepakatan yang pernah dibuat oleh para pendiri bangsa.

Tagar provokatif menanggapi RUU HIP pun masih bermunculan seiring aksi demonstrasi menolak RUU HIP dilakukan. Tagar #MakzulkanJKWBubarkanPDIP, #TangkapMegaBubarkanPDIP, #RUUHIP_IdePD1P, #Tangkap_PengusungRUUHIP, #TurunTurunkanJokowi.

Pada 28 Juni 2020, tagar #TangkapMegaBubarkanPDIP bahkan menduduki posisi teratas sebagai tagar yang paling banyak dibicarakan di linimasa Twitter. Sedikitnya ada lebih dari 21 ribu cuitan menggunakan tagar tersebut hingga siang hari.

Sejumlah warganet yang menyerukan tagar tersebut memprotes RUUU HIP dan menuding Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebagai dalang dibalik munculnya RUU HIP.

Dukungan

Meski diwarnai penolakan, dukungan terhadap RUU HIP juga muncul dari warganet. Warganet yang mendukung RUU HIP justru menilai penolakan yang muncul tidak sekadar ketidaksepakatan terhadap isi dari RUU. Namun, ada upaya menutupi gerakan yang dibangun dengan jubah agama tertentu.

Seperti salah satu akun mencuit @__RismaWidiono_”Isu PKI dipakai utk menutupi gerakan khilafah yg sedang dibangun kelompok berjubah agama, betul tidak.???”Mereka hanya mengklaim jika PKI telah bangkit, namun tak pernah  menunjukkan bukti kebangkitan PKI & tak pernah menunjukkan dimana markas PKI. #TolakAksiDitengahPandemi”.

Aksi penolakan turun ke jalan saat pandemi Covid-19 masih berlangsung juga dinilai warganet sebagai mata pencarian semata. Seperti dicuit oleh akun  @CahyaCakradara2 dengan cuitan ”Demo menjadi mata pencaharian mereka.... #TolakAksiDitengahPandemi”

Akun @airinairin_NZ  bahkan menilai aksi turun ke jalan menentang RUU HIP hanyalah ambisi dari satu orang yang disebut guru tetapi selalu mencaci maki. Akun @airinairin_NZ mencuit  ”Berawal dri 1 guru ahli caci maki yg kini Kabur. lahirlah 1 generasi pencaci maki. Begitulah sejarahnya, akhirnya org2 di agama yg dulu dkenal tenang dan damai. Kini terlihat menakutkan, & kebodohan mmbuat mrka prcya bhwa mencaci maki adalah amal sholeh #TolakAksiDitengahPandemi”.

Pandangan positif terhadap RUU HIP juga disuarakan warganet. RUU HIP dinilai hadir untuk membantu memperkuat posisi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Salah satu akun @AliSarkowi bahkan mencuit ”Di tengah tantangan global, RUU HIP hadir untuk membantu memperkuat Pancasila sebagai Ideologi Bangsa #ruuhip #pancasilahargamati #pancasilaideologibangsa #TolakAksiDitengahPandemi #PancasilaHargaMati #PancasilaIdeologiBangsa  #IdeologiLainKetakutan”.

Di tengah pro dan kontra yang masih berlangsung, tampaknya publik masih harus menunggu akhir nasib RUU HIP, apakah masih akan tetap masuk dalam Program Legislasi Nasional atau justu dibatalkan. Kita tunggu saja. (LITBANG KOMPAS)