Kasus Hukum Hiasi Akhir dan Awal Tahun
Di tengah keceriaan Natal dan liburan akhir tahun, persoalan hukum dan kriminalitas justru menjadi isu yang paling sering diberitakan.
Di tengah keceriaan Natal dan liburan akhir tahun, persoalan hukum dan kriminalitas justru menjadi isu yang paling sering diberitakan. Tema ini dibingkai menjadi berita utama guna mengingatkan bahwa perbaikan penegakan hukum mesti jadi prioritas di tahun 2020.
Dari hasil analisis Litbang Kompas sepanjang Desember 2019, tercatat 142 berita tampil di headline enam koran nasional. Keenam koran tersebut adalah Kompas, Republika, Indopos, Koran Tempo, Media Indonesia, dan Koran Sindo. Secara akumulatif, berita bertema hukum dan kriminalitas muncul 44 kali atau 31 persen dari total berita utama yang diteliti.
Tiga koran tercatat menyumbang jumlah berita terbanyak untuk tema ini, yaitu Indopos, Media Indonesia, dan Republika. Tema hukum sekaligus menjadi tema unggulan bagi ketiga media massa tersebut. Sementara tiga koran lainnya hanya memberitakan tema ini kurang dari tujuh kali.
Koran Indopos menyumbang jumlah berita paling banyak dengan 12 kali edisi. Indopos mengangkat isu terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan terbengkalainya pengusutan sejumlah kasus. Indopos memberikan perhatian khusus pada Firli dalam dua edisi, yaitu pada 10 Desember berjudul ”Firli Janji Tak Gaduh” dan pada 20 Desember berjudul ”Firli Warisi Bola Panas”.
Seperti diketahui, Firli merupakan Ketua KPK terpilih periode 2019-2023 yang dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Empat pimpinan lainnya adalah Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Nurul Ghufron.
Indopos juga ”mengingatkan” publik pada kasus-kasus hukum yang terbengkalai. Misalnya, pada edisi 12 Desember, Indopos menurunkan headline berjudul ”Kasus Pelindo II Terkatung-katung” dan pada 19 Desember menyorot kasus suap Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan judul ”Kasus Bakamla jangan Kendor.”
Media kedua yang juga memiliki ketertarikan besar pada tema ini adalah Media Indonesia (MI). MI mengangkat tema hukum dan kriminalitas sebanyak 11 kali. Penguatan KPK menjadi isu sentral yang setidaknya disorot tiga kali dengan judul ”Program KPK perlu Dievaluasi” yang terbit pada 10 Desember. Koran ini juga menyentil kasus penyelundupan di pesawat Garuda Indonesia dengan berita berjudul ”Selamatkan Garuda” dan ”Reformasi Total Garuda” dalam dua hari berturut (6-7 Desember).
Kasus penyelundupan di pesawat Garuda Indonesia ini pun mencoreng nama baik maskapai berplat merah ini. Kasus mulai terkuak saat pesawat Airbus baru Garuda Indonesia tersebut diperiksa setelah melakukan penerbangan perdana dari Toulouse, Perancis. Pesawat itu diterbangkan oleh 10 kru dengan 22 penumpang. Seusai mendarat, Airbus itu langsung dibawa ke hanggar PT Garuda Maintenance Facility (GMF) dan diperiksa pada 17 November 2019.
Kasus penyelundupan di pesawat Garuda Indonesia ini pun mencoreng nama baik maskapai berplat merah ini.
Dalam pemeriksaan ditemukan 15 boks atas nama SAW berisi onderdil motor Harley Davidson bekas dengan kondisi terurai dan tiga boks atas nama LS berisi dua unit sepeda Brompton baru beserta aksesorinya. SAW dan LS merupakan penumpang pesawat tersebut. Kasus penyelundupan ini pun tercatat diberitakan sebanyak delapan kali oleh seluruh koran, kecuali Indopos.
Tidak berbeda dengan Indopos dan MI, Republika juga memiliki ketertarikan yang kuat pada isu ini. Tujuh berita hukum Republika memiliki cakupan isu yang luas, mulai dari pemberantasan korupsi, KPK, penyelundupan di pesawat Garuda Indonesia, kasus penyiraman air keras Novel Baswedan, hingga kasus penyelewengan uang jemaah First Travel.
Kasus-kasus hukum tersebut bersanding dengan keceriaan Natal yang juga diwartakan oleh media massa. Meski jarang bertengger di jajaran tema atas, tema agama mendapatkan tempatnya seiring dengan perayaan Natal. Tema agama dan kepercayaan berada di posisi keempat dengan 11 pemberitaan yang diangkat oleh sebagain besar media massa.
Berita bertemakan Natal sebagai perayaan keagamaan diberitakan mulai 23 Desember oleh Kompas dengan judul ”Natal dan Tahun Baru Dijaga Bersama”. Kompas bersama Republika dan MI memberitakan perayaan Natal sebanyak tiga kali. Sementara Indopos dan Koran Sindo hanya satu kali. Republika melaporkan evaluasi keamanan pada saat perayaan Natal dengan berita berjudul ”Natal Berlangsung Aman” pada 26 Desember. Demikian pula MI yang turun dengan berita berjudul ”Bersama Mengamankan Natal” sehari sebelum Natal.
Dari sisi isu, perayaan Natal tidak bisa dilepaskan dari serba-serbi liburan akhir tahun. Litbang Kompas mencatat ada 10 berita yang berkaitan langsung dengan hari Natal, 2 berita terkait mudik jelang Natal, 3 berita tentang liburan Tahun Baru, dan 1 berita mengulas perayaan tahun baru. Jika dijumlahkan, pemberitaan terkait Natal dan Tahun Baru mencapai 16 berita. Seluruh koran pun memberitakan soal hal ini.
Ekonomi dan politik
Selain hukum dan keamanan, enam media massa juga tidak meninggalkan persoalan ekonomi. Tema ekonomi berada di peringkat kedua dengan 39 berita atau 27,5 persen dari total berita utama. Tema ekonomi menunjukkan penurunan dibandingkan dengan bulan lalu. Pada November lalu, tema ekonomi menjadi buruan awak media untuk ditempatkan di halaman utama dengan fokus pada daya saing dan investasi di Indonesia. Di bulan ini, tema ini tergeser ke urutan kedua.
Tema ekonomi menjadi tema utama Koran Sindo yang diberitakan sebanyak 14 kali serta Koran Tempo dan Kompas masing-masing sebanyak tujuh kali. Koran Sindo mengulas tema ekonomi dengan kaitannya pada perayaan Natal dan libuaran akhir tahun. Misalnya saja pada 6 Desember, koran ini menurunkan berita utama berjudul ”Liburan, Maskapai Obral Diskon Tiket 30%”.
Sementara itu, Tempo melirik isu terkait transportasi pesawat dengan tiga pemberitaan. Di antaranya diturunkan pada 2 dan 3 Desember berjudul ”Operasi Sriwijaya Air Tersendat” dan ”Dua Maskapai Besar Lirik Bekas Rute Sriwijaya.” Lain Koran Sindo dan Tempo, Kompas memilih menyoroti ekonomi secara lebih umum. Kompas menurunkan pemberitaan seperti ”Perbaikan Defisit Nerasa Mulai 2020” pada tanggal 18 dan ”Fondasi Pasar Modal Menguat” pada akhir Desember.
Di akhir tahun, tema politik makin kehilangan panggung. Tema ini terus mengalami penurunan sejak isu soal politik meredup pada pertengahan Oktober. Secara akumulatif, tema politik masih menempati posisi pertama pada bulan Oktober dengan 65 persen. Saat itu, isu seperti pembentukan kabinet kerja dan pelantikan presiden menjadi buruan awak media. Di bulan November, tema politik turun ke poin 20,4 persen dan terdiri dari isu yang menyebar dan tidak cukup kuat.
Kini, tema politik hanya diberitakan sebanyak 19 kali atau 13,4 persen. Koran Tempo menjadi satu-satunya koran yang masih memiliki perhatian besar pada tema ini dengan mengangkatnya dalam tujuh edisi. Salah satu pemberitaan berkaitan dengan dinamika partai politik terbit pada tanggal 4 berjudul ”Istana Disebut Cawe-Cawe di Munas Golkar.”
Koran lainnya tidak lebih dari lima kali memberitakan tema ini. Republika dan MI memberitakan sebanyak empat kali. Republika fokus pada persoalan Majelis Taklim, sedangkan MI fokus pada KPK. Kompas dua kali memberitakan problema desa fiktif, sedangkan Koran Sindo dan Indopos masing-masing sekali memberitakan. Indopos dengan judul ”Gibran Pasti Menang!” pada tanggal 13 dan Koran Sindo dengan ”RI Waspadai Dampak Pemakzulan Trump” pada tanggal 20.
Resolusi pemberantasan korupsi
Desember menjadi momen baik untuk menyusun rencana pemberantasan korupsi. Pemberitaan seputar penyelesaian kasus dan penguatan lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia tetap tinggi. Dari sisi isu, pemberitaan seputar korupsi menempati isu tertinggi hingga 15 edisi atau 10,5 persen dari total pemberitaan. Empat media memberitakan isu ini masing-masing, yaitu Indopos (7 kali), Media Indonesia (5 kali), Koran Tempo (2 kali), dan Kompas (1 kali). Republika dan Koran Sindo tidak memberitakan isu ini sama sekali.
Media massa memberikan pesan sebagai penutup tahun. Perilaku korupsi dan perilaku melanggar hukum lainnya harus ditinggalkan saja di tahun 2019. Resolusi harus dibuat demi pencapaian yang terarah untuk penegakan hukum, penuntasan kasus-kasus yang terbengkalai, hingga pemberantasan korupsi. Sayangnya, di awal tahun publik malah tetap tersuguhi berita penangkapan kepala daerah dan komisioner KPU pusat yang diduga kuat terjerat kasus korupsi. (ARITA NUGRAHENI/LITBANG KOMPAS)