Pilkada Bupati Serasa Pilkada Gubernur
Pemilihan Bupati Minahasa di Pilkada 2018 ibarat pertarungan dua “gladiator” yaitu dua klan yang memiliki sejarah penguasaan wilayah provinsi Sulawesi Utara. Mereka adalah klan Dondokambey dan klan Sarundajang.
Bakal calon bupati yang maju kali ini merupakan representasi dari persaingan antara gubernur Sulawesi Utara yang sekarang, Olly Dondokambey bersaing dengan mantan Gubernur Sulawesi Utara 2005-2015, Sinyo Harry Sarundajang. Tak heran pilkada bupati di Kabupaten Minahasa kali ini nuansanya serasa pilkada gubernur.
Kubu Gubernur Sulut periode ini Olly Dondokambey mencalonkan kakak kandungnya Robby Dondokambey sebagai calon wakil bupati mendampingi Royke Octavian Roring sebagai calon bupati. Sementara mantan gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang mencalonkan anaknya Ivan Steven Joudrie Sarundajang sebagai calon bupati yang didampingi Careig Naichel Runtu yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Minahasa.
Pasangan Royke Octavian Roring dan Robby Dondokambey didukung PDIP, Gerindra, Demokrat, dan Hanura. Pesaingnya, Ivan Steven Joudrie Sarundajang yang kini menjabat wakil bupati Minahasa akan didukung oleh Golkar, Nasdem, dan PKPI. Bupati Minahasa petahana Jantje Wowiling Sajow tidak didukung lagi oleh PDIP untuk maju bertarung dalam Pilkada Serentak 2018.
Partai-partai nasionalis berjaya di kabupaten ini. Pemilu 2014 mencatat kemenangan PDIP yang meraup sepertiga suara dari total 208 ribu pemilih. Gerindra, Golkar, Demokrat dan Nasdem juga meriah pemilih lumayan besar meski tak dominan. Di atas kertas, dukungan dari koalisi parpol pendukung Royke-Robby jauh di atas pasangan Ivan-Careig. Namun pilkada Minahasa juga akan menonjolkan karakter lain selain dukungan parpol.
Menurut Ferry Daud Liando, dosen Ilmu Politik dari Universitas Sam Ratulangi Manado, pilkada Kabupaten Minahasa bisa menjadi cerminan ke jenjang pemilihan gubernur periode mendatang (2020). Hal ini karena pilkada Minahasa adalah wajah pertarungan gubernur di Sulawesi Utara. Oleh karena itu pilkada Minahasa diprediksi menjadi yang paling seru dari 6 pilkada yang akan berlangsung di Sulawesi Utara pada 27 Juni 2018 mendatang.
Indeks kerawanan
Pilkada Kabupaten Minahasa kali ini juga bisa dikatakan sebagai pertarungan rawan. Dari lima kabupaten dan satu kota yang menyelenggarakan Pilkada 2018 di Sulawesi Utara, Minahasa memiliki skor indeks kerawanan pilkada sebesar 2,16.
Skor itu menjadikan Minahasa masuk dalam kategori rawan sedang dalam Pilkada 2018. Tiga kabupaten lainnya yang masuk kategori rawan sedang adalah Kabupaten Kepulauan Talaud (skor indeks 2,54), Kabupaten Minahasa Tenggara (2,14), dan Kabupaten Sitaro (2,11).
Dua wilayah lainnya yang tingkat kerawanannya rendah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (1,98) dan Kota Kotamobagu (1,80).
Untuk Kabupaten Minahasa, dimensi kontestasi berupa kampanye (4,33) berada di angka kerawanan tertinggi. Potensi rawan muncul berkaca dari pilkada sebelumnya terutama dalam hal kampanye hitam tentang dominasi gereja dan isu etnis yang marak digunakan. Diperkirakan pada masa kampanye pilkada 2018 isu serupa masih akan muncul.
Ahli hukum yang sekaligus pengawas pilkada dari Universitas Sam Ratulangi, Toar Palilingan menyatakan isu-isu soal calon gubernur atau wakilnya bahwa yang mesti dipilih harus berasal dari kelompok gereja tertentu sering dimunculkan.
“Penggunaan tempat ibadah dan orasi pemimpin agama Kristen, sebagai salah satu sarana menggalang dukungan paslon tertentu tidak terbantahkan. Hal ini berpotensi memecah belah masyarakat,” kata Toar.
Temuan Bawaslu dalam publikasi Indeks Kerawanan Pilkada 2018 juga menyebutkan, praktik politik uang dan pelibatan aparatur sipil negara serta penggunaan fasilitas negara di Kabupaten Minahasa juga menjadi isu yang terjadi pada pilkada periode sebelumnya.
Yang membuat kerawanan Pilkada di Kabupaten Minahasa cukup tinggi adalah terjadinya intimidasi terhadap anggota KPU Kabupaten dan Panwas Kabupaten Minahasa seperti yang terjadi pada pilkada sebelumnya.
“Tidak jarang para panwas diintimidasi jelang hari pelaksanaan Pilkada,” ujar Toar Palilingan.
Kolaborasi Elit Politik
Ferry Daud Liando mengilustrasikan jika pilkada bupati di Minahasa merupakan pertarungan kapital antara pengusaha atau pemilik modal kakap. “Ada kesepakatan antara pengusaha dan calon yang didukung jika nanti menang pilkada", katanya.
Ada pengusaha datang ke calon kepala daerah dan sebaliknya ada pula calon kepala daerah yang datang ke pengusaha. Kemudian pengusaha bersama dengan parpol dan para elit bersepakat mengusung calon. "Sektor pertambangan, kehutanan, dan properti menjadi lahan perebutan para pengusaha ketika nanti calon yang didukungnya menang,” ujar Ferry.
Terjadinya kompromi antara pengusaha dan calon yang bertarung menunjukkan ancaman terhadap esensi pilkada itu sendiri. “Pilkada di Minahasa seperti pertarungan antarpengusaha yang berebut lahan sumber daya alam dan penguasaan lahan bagi pengusaha,”jelas Ferry. Padahal, tujuan pilkada adalah membuat pembangunan dan kesejahteraan rakyat agar menjadi lebih baik.
Kompromi antara pengusaha dan calon yang bertarung menunjukkan ancaman terhadap esensi pilkada
Persoalan lainnya di Minahasa adalah masalah partisipasi politik warga dalam pilkada. Ahli Hukum Universitas Sam Ratulangi, Toar Palilingan menyatakan politik uang menjadi persoalan setiap kali pilkada dilaksanakan di Minahasa. Sebagai tim pengawas pemilu dan pilkada, Toar Palilingan menyebutkan aksi politik uang terus saja terjadi, misalnya bagi-bagi uang kepada masyarakat oleh tim sukses.
Warga akan memilih paslon mana yang akan memberikan uang lebih banyak. Hal ini memang sulit dicegah, karena menurut Toar Palilingan masyarakat cenderung akan memberikan suara berdasarkan besaran uang atau sembako yang diberikan.
Persoalan Daerah
Kabupaten Minahasa saat ini adalah hasil pemekaran wilayah pada tahun 2003. Kabupaten yang beribu kota di Tondano ini sebelumnya memiliki wilayah yang luas. Pada 25 Februari 2003 Kabupaten Minahasa dimekarkan menjadi Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon berdasarkan UU No.10/2003.
Pada tanggal 18 Desember 2003 Kabupaten Minahasa dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan UU No. 33/2003. Masih ada rencana pemekaran lagi yang bisa jadi akan dipergunakan sebagai senjata kampanye paslon. Pemekaran tambahan tersebut sudah lama direncanakan namun belum juga terealisasi.
Dibalik panasnya bara kontestasi calon bupati, sesungguhnya Minahasa menyimpan sejumlah persoalan daerah yang parah. Kondisi lapangan kerja yang minim serta terjadinya degradasi pekerjaan di bidang pertanian menunjukkan tata kelola lahan dan daerah yang buruk.
Pembangunan infrastruktur di Minahasa tampak kurang berkembang. Viktor (30), seorang karyawan swasta di Kabupaten Minahasa menyatakan kinerja bupati yang sekarang kurang memuaskan. Sektor infrastruktur masih kurang bagus yang ditandai dengan banyaknya jalan berlobang menuju Kota Manado, padahal itu jalan utama provinsi.
Transportasi umum yang memudahkan warga dari Minahasa ke Manado dan sebaliknya juga minim. Karyawan seringkali harus mengandalkan mobil pribadi (omprengan) yang kebetulan lewat dan bersedia ditumpangi menuju tempat kerjanya di Manado dan untuk perjalanan pulang.
Sektor jasa juga kurang dikembangkan di Minahasa. Karena minimnya lapangan kerja, banyak warga Minahasa yang pada akhirnya mencari pekerjaan ke Kota Manado atau kota lain. Secara geografis Minahasa berbatasan dengan Kota Manado dan urbanisasi semacam itu sudah berlangsung lama.
Minimnya lapangan kerja, menyebabkan banyak warga Minahasa mencari pekerjaan ke Manado
Andre Mondong dari lembaga penelitian Indonesia Observer di Manado mencatat persoalan yang menjadi pekerjaan rumah calon kepala daerah adalah pembenahan persoalan di sektor agraris. Banyak petani yang sebelumnya petani pemilik, kini tergeser menjadi petani penggarap.
Harga komoditas agraris yang berpihak kepada pengusaha daripada berpihak kepada petani juga menjadi persoalan calon kepala daerah. Komoditas cengkeh dan kelapa seharusnya menjadi komoditi yang cukup menonjol di Minahasa yang harus dijaga stabilitas harganya, namun faktanya dikendalikan pengusaha kakap.
Calon kepala daerah Kabupaten Minahasa juga dihadapkan persoalan gender. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan kerap terjadi di wilayah ini. Pemerhati masalah perempuan dari Universitas Negeri Manado, Fitri Mamonto, menyatakan aksi perdagangan perempuan juga tidak bisa diantisipasi pemerintah setempat.
Pemerintah Minahasa seakan kurang peduli terhadap hak-hak perempuan. Alih-alih memperjuangkan hak kaum perempuan, kepala daerah yang memimpin Minahasa selama ini lebih menyukai melakukan kegiatan politik praktis daripada memikirkan persoalan gender.
Potensi Minahasa
Meskipun beragam persoalan membekap Kabupaten Minahasa, namun wilayah ini sebetulnya menyimpan sejumlah potensi yang dikembangkan, terutama pariwisata. Dalam setahun terakhir ini, terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dari Filipina, Tiongkok, Korea, dan Jepang yang terbang langsung dari negaranya ke Manado.
Dibukanya rute penerbangan langsung dari beberapa negara oleh sebuah maskapai penerbangan nasional dalam setahun terakhir ini memberikan andil untuk mengenalkan destinasi wisata di Minahasa ke dunia internasional. Karena itu, Kabupaten Minahasa merupakan salah satu penyangga Kota Manado sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara karena memiliki destinasi wisata yang kerap dikunjungi wisatawan mancanegara.
Salah satu destinasi wisata adalah Manado Skyline Tetempangan Hill yang terletak di desa Koha, Pineleng, Kabupaten Minahasa. Saat “Kompas” berkunjung ke destinasi tersebut, banyak wisatawan dari Tiongkok dan Jepang yang menikmati obyek hamparan pemandangan yang dapat disaksikan dari bukit tersebut.
Wisatawan juga bisa menikmati lokasi pemandangan dengan cara naik parasut atau paralayang. Tentu saja untuk atraksi ini wisatawan harus memiliki keterampilan mengoperasikan parasut. Pada lokasi destinasi Manado Skyline Tetempangan Hill ini masih banyak yang bisa dikembangkan untuk wisatawan karena destinasi ini pengelolaannya masih relatif tradisional. Ongkos masuk Rp 5000 bagi wisatawan tergolong sangat murah.
Kepala daerah yang terpilih mendatang seharusnya mampu membaca peluang pariwisata ini untuk lebih mengenalkan kepada dunia internasional dan hasilnya akan meningkatkan pendapatan daerah. Destinasi wisata pantai, laut, dan kepulauan juga menjadi destinasi populer di Minahasa karena terdapat banyak titik penyelaman bagi wisatawan.
Pilkada Kabupaten Minahasa ibarat pertarungan pengusaha kuat, parpol kuat, dan tokoh elit yang kuat dalam sebuah arena medan pertempuran “gladiator”. Pilkada diharapkan tidak sekadar menjadi manifestasi hasrat dan nafsu para elit untuk meraih tahta yang lebih tinggi sebagai gubernur pada pilkada mendatang. Pemimpin hasil pilkada diharapkan sanggup mengatasi persoalan-persoalan mendasar Minahasa dan mengembangkan berbagai potensinya. (TOPAN YUNIARTO/LITBANG KOMPAS)