GRESIK, KOMPAS - Pencetakan logistik Pemilihan Umum khususnya surat suara dan berbagai formulir terkait pemengutan dan penghitungan suara ditargetkan selesai 11 Maret 2019 mendatang. Logistik akan sampai di kabupaten/kota pada 15 dan 16 Maret untuk disortir lebih dulu sebelum didistribusikan hingga tempat pemungutan suara (TPS).
Saat meninjau proses cetak perdana di PT Temprina Media Grafika Gresik, Jawa Timur, Minggu (20/1/2019), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menyebutkan ada enam konsorsium dengan 35 perusaahaan yamg terlibat dalam penyediaan logistik tersebut. Total ada 939.879.651 lembar surat suara. PT Temprina dengan 11 perusahaan yang tergabung dalam konsorsiumnya, bertanggung jawab menyediakan 255 juta surat suara lebih.
Total ada lima jenis surat suara yang terbagi di 2.592 daerah pemilihan. Pihaknya ingin melihat langsung proses percetakan untuk memastikan bahwa desain tidak berubah.
"Logistik ini juga tidak boleh salah produksi dan salah distribusi. Semua harus tepat waktu, tepat kualitas, tepat jumlah dan tepar distribusi " kata Arief.
Harus tiba
Logistik kebutuhan pemungutan dan penghitungan suara satu hari sebelum pemilihan sudah harus tiba di panitia pemungutan suara (PPS). "Kami membagi tim untuk meninjau proses produksi di Jakarta, Makassar dan Gresik. Kami bersama Komisi II DPR RI meninjau langsung dan ingin memastikan desain yang dibahas dan yang dicetak sama, tidak berubah," ujar Arief.
Selain Komisi II, KPU juga mengajak Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), juga kepolisian untuk memantau proses produksi dan distribusi. Bawaslu berwenang mengawasi semua tahapan pemilu termasuk penyiapan logistik.
DKPP juga diajak meninjau langsung terkait ada tidaknya pelanggaran etik penyelenggara pemilu. "Sementara polisi dilibatkan untuk pengamanan produksi dan distribusi agar jangan sampai ada pidana. Jangan sampai jumlahnya melebihi kebutuhan," papar Arief
Direktur Utama PT Temprina Media Grafika Kris Setyanto Indrawan menyatakan, pihaknya senang ikut terlibat mendukung suksesnya pemilihan umum dan proses demokrasi dengan menyediakan logistik pemungutan suara. Pihaknya bertanggung jawab menyediakan kertas suara di Provinsi Bengkulu, Kepulauan Riau, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Papua Barat.
Pihaknya bertanggung jawab menyediakan sekitar 255 juta suara atau 27,1 persen dari sekitar 939.980 surat suara. Ini setara 7300 ton kertas. "Kami juga menyediakan formulir di 25 provinsi sebanyak 364.340 lembar atau 77 persen dari 474.177 lembar. Ini setara 2.000 ton kertas," kata Kris .
Ia optimis 11 Maret produksi sudah selessi dan siap distribusi. Distriibusi didulukan ke provinsi terjauh.
Zainudin Amali dari Komisi II DPR RI menyampaikan hingga saat ini seluruh tahapan pemilu sudah sesuai alur dan jalurnya (on the track). Pihaknya ingin memastikan tahapan sesuai Undang-undang dan Peraturan KPU.
"Publik perlu tahu bahwa KPU, Bawaslu dan DKPP sesuai track. Ini pengalaman pertama pileg dan pilpres bersamaan. Tetapi, jangan ada keraguan pada penyelenggara. Semua sudah pada track nya. Bahkan KPU bisa menghemat anggaran itu bisa diapresiasi," ujar Zainudin.
Harjono dari DKPP, menyatakan ketertiban proses tahapan pemilu telah diselenggarakan penyelenggara. "Kami hanya mengingatkan produksi logistik bagi rekanan penyedia jangan hanya dipikirkan cari duit, bukan hanya soal benefit. Ini menyangkut soal masa depan negara dan kualitas demokrasi," ujarnya.
Memiliki kompetensi
Komisioner Bawaslu M Afifuddin menilai hadirnya berbagai pihak yang punya kompetensi dalam peninjauan proses produksi logistik menjadi forum penting. Dalam proses logistik jangan ada selisih yang dicetak.
Pengalaman pemilu sebelumnya bisa jadi pembelajaran. Pengiriman jangan sampai terjadi kekeliruan jumlah atau pun tujuan. "Koordinasi penting agar kami pun bisa punya akses masuk ke semua perusahaan penyedia logistik," ujarnya.
Perusahaan penyedia logistik diminta juga harus berhati hati karena semua hal kini diawasi publik. "Sesuatu yang berpotensi disoal perlu dikoordinasikan dikumunikasikan agar bisa dijelaskan ke publik," papar Afiffudin.