Lima Parpol Dukung Ganjar Pranowo

KOMPAS/WINARTO HERUSANSONO

Pasangan balon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (kedua dari kiri) dan KH Taj Yasin Maimun Zubair (ketiga dari kiri), saat menerima surat rekomendasi dari DPP PPP.

SEMARANG, KOMPAS – Lima partai politik diklaim telah mendukung kubu Ganjar Pranowo dan KH Taj Yasin Maimun Zubair dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018. Selain PDI-P, empat partai lain adalah Demokrat, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Nasdem. Dengan koalisi itu, calon petahana memiliki modal 59 kursi DPRD dalam Pilgub Jateng.

Calon gubernur petahana, Ganjar Pranowo, Senin (8/1) sore, menjelaskan, hasil pembicaraan terakhir, Partai Golkar paling akhir bergabung. ”Setelah diumumkan Ibu Megawati, saya yang memperoleh rekomendasi, saya langsung diajak berkomunikasi dengan pimpinan partai pendukung, seperti Nasdem, PPP, dan Partai Demokrat,” ujarnya.

Dia menyatakan, pihaknya cocok dengan calon wakil gubernur KH Taj Yasin, yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng dari PPP. Selama ini, dirinya sering berkomunikasi dengan KH Taj Yasin.

Bagi Ganjar, banyaknya parpol yang bergabung ke kubunya tentu kelak akan memudahkan terciptanya pemerintahan yang stabil. ”Jika dulu Pilgub Jateng 2013 hanya PDI-P sendirian yang menang, kini kalau menang, itu kemenangan rakyat banyak karena tersebar di lima parpol pendukung. Jika sebelumnya parpol lain bersuara keras mengkritik, kelak suara itu akan menjadi pemikiran bersama,” katanya.

Jika dulu, Pilgub Jateng 2013 hanya PDI-P sendirian yang menang, kini kalau menang, itu kemenangan rakyat banyak karena tersebar di lima parpol pendukung. Jika sebelumnya parpol lain bersuara keras mengkritik, kelak suara itu akan menjadi pemikiran bersama.

Terkait keputusan PDI-P menggandeng KH Taj Yasin, putra kyai karismatik dari Sarang, Kabupaten Rembang, KH Maimun Zubair, Ganjar mengatakan, sebenarnya pihaknya sudah lama berkomunikasi dengan KH Maimun Zubair yang merupakan tokoh PPP.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI-P Jateng Bambang Wuryanto juga membenarkan bergabungnya empat parpol ke kubu PDI-P. ”Bergabungnya lima partai diharapkan mampu mempercepat pembangunan di Jateng,” katanya.

Duet pasangan bakal calon gubernur Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil gubernur KH Taj Yasin Maimum Zubair, yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Golkar dan Partai Demokrat dinilai memadukan unsur nasional dan santri. Pasangan nasionalis dan santri ini, sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Tengah agar pembangunan bisa berkelanjutan dan pemilihan gubernur berlangsung damai.

Koordinator Wilayah Jawa Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi, Senin malam saat berlangsung penyerahan mandat rekomendasi DPP PPP kepada pasangan gubernur petahana Ganjar Pranowo – KH Taj Yasin yang berlangsung di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah PPP Jawa Tengah, Mangkang, Kota Semarang.

Duet pasangan bakal calon gubernur Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil gubernur KH Taj Yasin Maimum Zubair, yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Golkar dan Partai Demokrat dinilai memadukan unsur nasional dan santri

Menurut Arwani Thomafi, sebagai santri KH Taj Yasin bukan orang baru di partai. Disamping menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, KH Taj Yasin juga Ketua DPC PPP Kabupaten Jepara. “Santri tapi wajahnya ganteng dan pintar. Kadi tidak salah kalau mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Percayalah, kalau KH Taj Yasin itu santri milenial, yang tidak ketinggalan dengan kemajuan zaman,” ujar Arwani Thomawi.

Proses memasangkan Taj Yasin ini bukan instan. Ketika PDI-P mulai memikirkan untuk mencari pemimimpin pendamping dari kalangan  kaum nahdliyin, tentu saja prosesnya cukup lama. Ada sejumlah nama sudah disampaikan oleh pimpinan DPP PPP kepada Ibu Megawati, selaku Ketua Umum DPP PDI-P. Akhirnya, ternyata pasangan calon wakil gubernur yang dipilih adalah KH Taj Yasin, putra KH Maimun Zubair, pengasuh pondok pesantren Sarang, Lasem, Kabupaten Rembang.

Sementara itu, koalisi Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera yang mengusung calon gubernur Sudirman Said hingga kemarin belum secara tegas memilih bakal calon wakil gubernur. Sekretaris DPD Partai Gerindra Jateng Sriyanto Saputra saat dihubungi mengatakan, pihaknya masih berkomunikasi dengan sejumlah partai politik, seperti PPP dan PKB, terkait dengan posisi calon wakil gubernur.

Sementara itu, menyikapi perkembangan terakhir menjelang pendaftaran pilgub, DPW PKB Jateng melakukan konsultasi politik kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jateng.

Ketua DPW PKB Jateng KH Yusuf Chudlori mengungkapkan, forum konsultasi tersebut juga menunjukkan bahwa PKB dan NU seiring sejalan. ”Beberapa masukan telah kami catat dan segera akan kami laporkan kepada DPP PKB,” ujarnya.

Terkait sikap politik PKB, Gus Yusuf menegaskan, hal itu sedang dibahas di DPP. Masukan forum konsultasi dengan PWNU juga menjadi pertimbangan.

Rois Syuriah PWNU Jateng KH Ubaidillah Shodaqoh menambahkan, dalam waktu yang singkat, PKB tentu harus menghitung untung ruginya memutuskan arah koalisi. ”Idealnya, PKB mengusung kadernya sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur,” ujarnya.

Kompas/Ryan Rinaldy

Ridwan Kamil (tengah)-Uu Ruzhanul Ulum (kanan) menerima surat keputusan dari Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate (kiri) di Kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Minggu (7/1). Pasangan tersebut diusung Partai Nasdem.

PKB titip pemerataan ekonomi kepada Kamil-Uu

PKB menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum untuk maju pada Pilkada Jawa Barat 2018 di Kota Bandung, Senin. PKB menitipkan program pemerataan ekonomi kepada pasangan yang juga didukung Partai Nasdem, PPP, dan Partai Hanura tersebut.

Dalam penyerahahan surat rekomendasi itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jabar Syaiful Huda dan Kamil menandatangai dokumen berisi ”Sembilan Agenda Jabar Juara Lahir Batin”. Salah satu isu utamanya adalah mewujudkan pemerataan ekonomi sehingga dapat mengikis ketimpangan, terutama di Jabar selatan.

”Kami berharap poin-poin agenda itu dapat dimasukkan dalam visi dan misi pasangan Kamil-Uu jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jabar. Ini sekaligus menjadi obat ketika kami (PKB) tidak mengusung calon wakil gubernur,” ujar Syaiful. Uu merupakan Bupati Tasikmalaya sekaligus kader PPP.

Kami berharap poin-poin agenda itu dapat dimasukkan dalam visi dan misi pasangan Kamil-Uu jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jabar. Ini sekaligus menjadi obat ketika kami (PKB) tidak mengusung calon wakil gubernur.

Masalah ketimpangan akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemimpin Jabar dalam lima tahun ke depan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, gini rasio, yang menjadi ukuran ketimpangan, di Jabar pada 2017 mencapai 0,393. Angka tersebut turun dibandingkan 2016 sebesar 0,402. Namun, gini rasio Jabar pada 2017 tetap lebih tinggi dibandingkan nasional, yaitu 0,391.

”Kami juga ingin pasangan ini mempercepat kemandirian ekonomi desa. Hal itu dapat diwujudkan dengan menggerakkan badan usaha milik desa, pariwisata desa, dan pengalokasian dana desa dari APBD sebagai pendamping dana desa dari APBN,” ujarnya.

Kamil menanggapi positif usulan ”Sembilan Agenda Jabar Juara Lahir Batin” tersebut. Menurut dia, agenda itu relevan dengan tujuannya mempercepat pemerataan ekonomi di Jabar.

Kompas

Calon Partai Demokrat di Pilkada 2018

”Ini menambah kekuatan pikiran untuk menyusun visi dan misi ke depan. Salah satu contoh, ketimpangan ekonomi di Jabar terjadi karena jumlah masyarakatnya banyak, sementara pelayanannya terbatas. Salah satu solusinya, usulan untuk memperbanyak daerah baru akan diperjuangkan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah Jabar Inspektur Jenderal Agung Budi Maryoto menegaskan, pihaknya tetap bersikap netral meskipun terdapat perwira tinggi Polri (Inspektur Jenderal Anton Charliyan) pada Pilkada Jabar 2018. Anton berpasangan dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Tubagus Hasanuddin.

”Dalam apel gelar pasukan pengamanan pilkada, sudah saya instruksikan semua jajaran untuk netral. Kami hanya fokus pada pengamanan pilkada. Selain lisan, instruksi juga sudah disampaikan lewat telegram. Khusus menyangkut hal ini, saya juga akan kumpulkan para kapolres,” ujarnya.

Agung juga mengimbau pasangan calon tidak mengerahkan massa terlalu besar saat mendaftar ke KPU Jabar. Proses pendaftaran dijadwalkan pada 8-10 Januari.

”Sebaiknya pengantar jumlahnya secukupnya saja karena kalau massa terlalu banyak juga dapat menimbulkan kemacetan yang akan merugikan masyarakat,” ucap Agung.

Ketua Kelompok Kerja Pencalonan KPU Jabar Endun Abdul Haq mengatakan, pihaknya akan membatasi jumlah massa pendukung yang mengantar pasangan calon sebab kapasitas kantor KPU Jabar terbatas.

”Jumlahnya 100 orang saja yang boleh melintas di Jalan Garut hingga ke kantor KPU Jabar. Hal ini sudah kami sosialisasikan kepada pasangan bakal calon dan partai pengusung,” ujar Endun.

KOMPAS/NUT/BAH

Pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak mendapat rekomendasi dari Partai Demokrat untuk bertarung di Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018.

Soekarwo: Khofifah-Emil mendaftar ke KPU pada 10 Januari

Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Soekarwo mengatakan, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur yang diusung Demokrat, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, Rabu (10/1).

Tanpa menyebut alasannya, Soekarwo bermaksud mengantarkan keduanya ke KPU untuk mendaftar. ”Tanggal 10 Januari karena aturannya, ketua partai harus mengantarkan, ya tunduk (pada aturan) to. Insya Allah semua partai pengusung akan mengantarkan,” ujarnya.

Soekarwo mengatakan itu seusai menghadiri acara serah terima jabatan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko dan Wakilnya Punjul Santoso untuk masa jabatan 2017-2022 di DPRD Batu, Senin.

Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum pada Rabu (10/1).

Selain Demokrat, pasangan Khofifah-Emil diusung Partai Golkar dan Nasional Demokrat (Nasdem). Disinggung soal adanya partai lain yang merapat, yakni Partai Amanat Nasional (PAN), Soekarwo—yang juga Gubernur Jawa Timur—mengatakan, dirinya telah mendengar hal itu. ”Tanggal 9 (Januari) malam akan diberikan (rekomendasi),” katanya.

Soekarwo sendiri, sebagai teman, mengaku prihatin terhadap apa yang dialami bakal calon lain, yakni Saifullah Yusuf yang harus kehilangan Abdullah Azwar Anas. Anas menyerahkan mandat kepada PDI-P di saat mendekati waktu pendaftaran. Hingga saat ini belum diputuskan siapa yang akan menggantikan posisi Anas.

”Sebagai teman, saya prihatin atas kasus yang menimpa Gus Ipul, mendadak juga. Juga Mas Anas, tabah saja. Itu bagian dalam kehidupan. Saya dengan Gus Ipul juga kasihan, waktu mepet mundur. Kepada Mas Anas dihadapi dengan tenang dan sabar,” ucapnya. Soekarwo mengatakan, Saifullah Yusuf akan segera mendapatkan pengganti Anas. Saat ini masih dilakukan cocok-cocokkan, tinggal menunggu waktu.

Kompas

Kandidat PDI-P di Pilkada 2018.

Partai tidak terburu-buru

Senin kemarin yang merupakan hari pertama pendaftaran pasangan kandidat Pilgub Jatim di KPU Jatim, Surabaya, terlewati. Namun, belum ada pasangan kandidat yang mendaftar. Konfigurasi politik kontestasi masih gelap. Masa pendaftaran berlangsung Senin sampai Rabu (10/1). Untuk Senin dan Selasa, pendaftaran dilayani pada pukul 08.00 sampai pukul 16.00 WIB. Rabu, pendaftaran dilayani pada pukul 08.00 sampai pukul 24.00.

Namun, sampai lepas pukul 16.00, Senin, belum ada pasangan kandidat yang datang ke Sekretariat KPU Jatim di Jalan Raya Tenggilis untuk mendaftar. Senin itu yang mengunjungi KPU adalah Sekretaris Demokrat Jatim Renville Antonio untuk persiapan pendaftaran. Selain itu adalah Kapolda Jatim Irjen Machfud Arifin untuk memastikan pengamanan dan keamanan.

Meski belum ada yang mendaftar, Pilgub Jatim untuk sementara bisa dikatakan akan diikuti paling tidak dua pasang. Pasangan pertama adalah Wagub Jatim Saifullah Yusuf-Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang diusung koalisi PKB (20 kursi di DPRD Jatim) dan PDI-P (19 kursi).

Pasangan kedua adalah Mensos Khofifah Indar Parawansa-Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak yang diusung koalisi Demokrat (13 kursi), Golkar (11 kursi), dan Nasdem (4 kursi). Pasangan ketiga masih mungkin terwujud apabila dimunculkan koalisi Gerindra (13 kursi), PAN (7 kursi), dan PKS (6 kursi). Adapun rekomendasi resmi PPP (6 kursi) dan Hanura (2 kursi) belum diberikan kepada salah satu pasangan sampai berita ini dibuat.

Soliditas Saifullah-Anas dipertanyakan mengingat Anas telah mengembalikan mandat penugasan cawagub kepada PDI-P. Anas mundur dari kontestasi sehingga memunculkan spekulasi sejumlah nama calon pendamping Saifullah antara lain Bupati Ngawi Budi Sulistyono, Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, Bupati Bojonegoro Suyoto, Laksdya (Purn) Moekhlas Sidik, dan Ketua PAN Jatim Masfuk.

Saya akan menemui Ibu Mega untuk membicarakan pengganti Mas Anas.

”Saya akan menemui Ibu Mega untuk membicarakan pengganti Mas Anas,” ujar Saifullah yang sedang berada di Jakarta saat dikonfirmasi dari Surabaya. Anas merupakan cawagub yang didorong oleh PDI-P sehingga penggantinya dengan catatan koalisi dengan PKB tetap kemungkinan berasal dari kader ”Banteng Moncong Putih” tersebut. Jika diambil dari kader PDI-P, calon terkuat adalah Bupati Ngawi.

Nama Ipong muncul karena kebersamaan dengan Saifullah di masa lalu. Saat Saifullah menjabat Sekjen PKB, Ipong adalah Ketua PKB Kaltim. Ipong saat ini adalah kader Gerindra. ”Namun, saya amat dekat dengan Nasdem,” ujar Ipong di Surabaya, Minggu malam. Ipong mengatakan siap jika dipinang Saifullah atau partai pengusung Wagub Jatim tersebut.

Ketua PAN Masfuk mengatakan, rencana koalisi dengan PKS dan Gerindra mengusung pasangan sendiri belum dipastikan. Untuk merapat ke Saifullah atau Khofifah-Emil juga terbuka. PAN juga menawarkan Suyoto dan Masfuk sebagai pendamping Saifullah, Ketua PBNU itu.

Adapun nama Moekhlas dimunculkan Gerindra sejak lama. Moekhlas yang asal Jombang itu kembali mencuat setelah Gerindra gagal mengamankan Emil dan mendorong mantan Ketua MK Mahfud MD, mantan Mendiknas M Nuh, dan Zanubah Ariffah Chafsoh Rahman Wahid, putri sulung presiden keempat (alm) Abdurrahman Wahid, sebagai cagub.

Kami yakin koalisi dukungan terhadap pasangan Khofifah-Emil akan lebih besar. Lihat saja nanti saat kami mendaftar.

Renville mengatakan, pendaftaran yang masih berlangsung sampai Rabu akan mengonfirmasi konfigurasi terkini soal Pilgub Jatim. ”Kami yakin koalisi dukungan terhadap pasangan Khofifah-Emil akan lebih besar. Lihat saja nanti saat kami mendaftar,” ujarnya.

Risma tidak maju

Sementara keinginan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk tidak maju dalam Pilgub Jawa Timur mendapatkan dukungan dari masyarakat Surabaya. Warga terus berdatangan ke Balai Kota Surabaya untuk melakukan orasi, mengirimkan karangan bunga, dan memasang spanduk berisi penolakan apabila Risma maju dalam Pilgub Jatim.

Senin kemarin, sekitar 800 warga Surabaya mendatangi balai kota. Mereka meminta Risma tidak maju dalam Pilgub Jatim menggantikan calon wakil gubernur dari PDI-P Abdullah Azwar Anas ataupun maju menjadi calon gubernur. Mereka juga memberikan surat pernyataan sikap yang diterima perwakilan dari Pemerintah Kota Surabaya. Sebelumnya, Jumat (5/1), aksi serupa juga dilakukan puluhan warga di Balai Kota Surabaya.

Sekitar 800 warga Surabaya mendatangi balai kota, meminta Risma tidak maju dalam Pilgub Jatim menggantikan calon wakil gubernur dari PDI-P Abdullah Azwar Anas ataupun maju menjadi calon gubernur.

Selain berorasi, warga juga memberikan karangan bunga di trotoar depan balai kota dan rumah dinas wali kota di Jalan Sedap Malam. Karangan bunga tersebut mulai dipasang warga sejak Sabtu (6/1) sebanyak lima unit dan saat ini bertambah menjadi lebih dari 20 unit.

Tidak hanya di tempat Risma biasa bertugas, warga juga memasang spanduk berisi harapan untuk Risma tetap menjadi Wali Kota Surabaya juga dipasang di sudut-sudut jalan. Spanduk tersebut di antaranya bertuliskan ”Risma, jangan ingkar janji. Selesaikan amanah warga Surabaya sampai akhir jabatan”.

Adapun Risma tetap teguh tidak maju dalam Pilgub Jatim. Setidaknya sudah dua kali Risma ditawari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk maju sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur.

”Saya sudah sampaikan kepada ibu ketua umum Ibu Megawati Soekarnoputri sejak awal bahwa masih ingin memimpin Surabaya. Jika saya tertarik, saya sudah menyanggupi karena pernah ditawari Ibu Megawati jauh hari sebelum munculnya nama Saifullah-Anas,” kata Risma.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Anas: pilkada harus jadi festival ide gagasan dan program

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas muncul ke publik untuk pertama kali secara terbuka setelah keputusannya mengembalikan mandat pencalonan sebagai wakil gubernur Jawa Timur dari PDI-P. Menurut dia, keputusan tersebut telah dilakukan dengan pertimbangan yang matang.

Dalam kesempatan bertemu wartawan di Banyuwangi, Senin, ia gunakan untuk menjelaskan banyak hal tentang keputusannya. Ia juga menyampaikan harapannya terhadap kontestasi politik dalam Pilkada Jatim.

Anas menjelaskan, pengembalian mandat pencalonan dirinya sebagai wakil gubernur Jawa Timur dari PDI-P dilakukan dengan pertimbangan yang lebih besar. Menurut dia, langkah itu ia lakukan karena ingin menghormati para kiai, tokoh masyarakat, dan pendukung partai politik. ”Saya tidak ingin menjadi beban,” ucapnya.

Saya tidak ingin menjadi beban.

Bupati Banyuwangi dua periode tersebut juga beralasan, ia mundur agar pilkada tidak dirusak dengan isu-isu negatif. Bagi Anas, Pilkada Jawa Timur merupakan salah satu momen penting bagi proses demokrasi dan politik di Jawa Timur dan Indonesia.

Ia berharap Pilkada Jawa Timur merupakan ajang festival ide, gagasan, dan program. Ia menyayangkan apabila momentum pilkada justru digunakan pihak-pihak tertentu untuk saling menjatuhkan dengan cara-cara yang tidak baik.

”Demi kepentingan yang lebih besar, saya mengambil sikap mengundurkan diri sehingga proses pilkada menjadi lebih baik dan bisa mencerdaskan masyarakat. Dengan demikian, Pilkada Jawa Timur benar-benar bisa menjadi festival ide, gagasan, dan program,” ujarnya.

Anas menilai serangan yang ia terima merupakan salah satu cara untuk menjatuhkan dirinya, bahkan membunuh karakternya. Namun, tampaknya Anas tidak kaget dengan praktek politik tersebut.

Dalam proses Pilkada Banyuwangi periode kedua, Anas juga mendapat serangan serupa. Bagi Anas, hal itu merupakan tantangan bagi setiap politisi ataupun kepala daerah yang ingin memperluas program kerja.

Ditanya apakah dirinya akan melaporkan kasus tersebut, Anas justru mengaggap politik bukan perkara benar atau salah. Menurut dia, politik merupakan seni menentukan strategi. Kendati menilai pristiwa yang ia alami merupakan kampanye hitam, baginya hal itu bukan hal baru yang muncul dalam sebuah proses politik.

[caption id="attachment_56974" align="alignnone" width="1024"] Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.[/caption]Demi kepentingan yang lebih besar, saya mengambil sikap mengundurkan diri sehingga proses pilkada menjadi lebih baik dan bisa mencerdaskan masyarakat. Dengan demikian, Pilkada Jawa Timur benar-benar bisa menjadi festival ide, gagasan, dan program.

Namun Anas mengatakan, situasi yang ia hadapi kemarin bukanlah situasi yang mudah. Ia bersyukur memiliki sejumlah rekan sesama kepala daerah yang mendukung dirinya. Anas mengaku sempat mendapat dukungan moral, misalnya dari Bupati Jember Faida dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

”Saya juga berterima kasih kepada PDI-P dan tokoh agama yang memberikan dukungan. Hal ini menjadi modal semangat bagi kami untuk bekerja dan mengabdi kepada masyarakat di Banyuwangi,” ujarnya.

Lalu, apa yang akan dilakukan Anas bagi Banyuwangi setelah memilih tidak ikut dalam kontes politik di Pilkada Jawa Timur? Ia berjanji akan konsentrasi membangun Banyuwangi, dengan melahirkan inovasi-inovasi baru bagi Banyuwangi.

Kesempatan kemarin merupakan kali pertama Anas berhadapan langsung dengan media sejak terakhir ia terlihat meninjau tempat wisata Grand Watu Dodol, Senin (1/1). Sejak muncul kabar tak sedap tentang dirinya dan berita mundurnya Anas dari pencalonan wakil gubernur Jawa Timur, Anas seolah menghindari media.

Apabila biasanya staf dari Humas Pemda Banyuwangi memberi tahu agenda Bupati, beberapa hari terakhir, agenda Bupati tidak pernah disampaikan. Beberapa kali kunjungan Bupati ke sejumlah tempat tidak diinfokan kepada media.

Baru pada Senin pagi staf Humas Pemda Banyuwangi menginformasikan agenda bupati. Bukan suatu hal baru apabila Anas tampil bersama istrinya, Ipuk Festiandani. Dalam beberapa kesempatan Festiandani kerap menamani Anas.

Sebagai seorang istri, Festiandani menilai, apa yang dia alami adalah bagian dari risiko sebagai istri seorang politis. ”Bagi saya, ini risiko sebagai seorang istri politisi. Ini biasa kami terima. Ini biasa kami alami. Saya hanya dapat mendukung terus suami saya,” ujar Festiandani singkat.

Kemarin, Festiandani langsung menunjukkan bentuk dukungan nyata kepada suaminya. Seusai bertemu dengan wartawan, Anas dan Festiandani bertemu dengan semua kepala desa dan camat untuk mengadakan rapat evaluasi dan konsolidasi program Smart Kampong di Balai Desa Kaligondo, Genteng (GER/WER/BRO/SYA/WHO/GRE/SEM/TAM)