Teka-teki Perombakan Kabinet

Handining

Perombakan kabinet

Tahun 2017 yang penuh hiruk-pikuk politik berlalu sudah. Sepanjang tahun kemarin, banyak isu yang bermunculan di Istana Kepresidenan, tak terkecuali isu perombakan atau reshuffle kabinet. Namun, sampai tahun berganti, isu perombakan kabinet tak pernah menjadi kenyataan.

Berdasarkan catatan, isu pergantian menteri muncul hampir setiap bulan di sepanjang tahun 2017. Isu perombakan kabinet pertama kali muncul pada minggu ketiga April. Banyak kalangan berspekulasi Presiden Joko Widodo akan kembali merombak kabinet setelah mendengarkan pidatonya pada pembukaan Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta.

Saat itu Presiden Jokowi menyampaikan akan menggeser, bahkan mengganti menteri yang gagal mencapat target kinerja. ”Kalau memang tidak selesai, urusannya akan lain. (Menteri) bisa diganti, bisa digeser, dicopot, dan lain-lainnya. Saya blak-blakan saja, dengan menteri juga seperti itu,” katanya di hadapan peserta kongres, 22 April lalu.

Kalau memang tidak selesai, urusannya akan lain. (Menteri) bisa diganti, bisa digeser, dicopot, dan lain-lainnya. Saya blak-blakan saja, dengan menteri juga seperti itu.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mencontohkan target pemberian sertifikat gratis untuk masyarakat. Pada tahun 2017, pemerintah menargetkan menerbitkan sertifikat untuk 5 juta bidang lahan. Target tersebut akan terus ditingkatkan menjadi 7 juta sertifikat pada tahun 2018 dan 9 juta sertifikat pada 2019.

Perlakuan yang sama ditujukan untuk kementerian lain karena dalam bekerja Presiden selalu memakai target. Presiden pun mengaku tidak peduli jika target yang ditetapkan dinilai terlalu tinggi. Hal yang penting baginya adalah menteri bersedia melaksanakan dan mengupayakan target bisa dicapai.

Pernyataan itu dianggap sebagai sinyal Presiden akan kembali merombak kabinet. Banyak kalangan berspekulasi sejumlah menteri akan dicopot, di antaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Sosial Khofifah Indarparawansa. Bahkan, ada pula yang berspekulasi perombakan dilakukan untuk menarik Basuki Tjahaja Purnama yang kalah dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta masuk Kabinet Kerja Jokowi.

Namun, spekulasi perombakan kabinet pada April itu pun tak terbukti. Selama dua bulan, isu pergantian menteri hilang begitu saja.

Parpol pendukung

Isu perombakan kabinet kembali santer terdengar pertengahan Juli. Kabar tentang rencana kocok ulang menteri justru muncul dari kalangan partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Saat itu dikabarkan perombakan kabinet dilakukan karena ada parpol pendukung yang tidak kompak mendukung usulan dan kebijakan pemerintah, termasuk dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Salah satu parpol pendukung yang memilih berseberangan dengan pemerintah adalah Partai Amanat Nasional (PAN). PAN juga menjadi satu-satunya parpol pendukung pemerintah yang mendukung pasangan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta. Isu perombakan kabinet pun menguat setelah Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais menyarankan PAN keluar dari kabinet. Dengan kata lain, PAN harus melepas satu-satunya kursi menteri, yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dijabat Asman Abnur.

Kompas

Perombakan kabinet.

Tidak hanya itu beredar pula daftar nama menteri yang akan digeser, bahkan dicopot. Mereka di antaranya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, serta Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Namun, lagi-lagi isu kocok ulang kabinet tinggallah isu. Presiden Jokowi berkali-kali menyampaikan tidak ada perombakan kabinet, dan pernyataannya selalu tidak terbukti.

Namun, lagi-lagi isu kocok ulang kabinet tinggallah isu.

Bulan Agutus, rumor serupa kembali muncul. Sejumlah nama baru yang dikabarkan akan masuk kabinet beredar. Mereka di antaranya presenter Najwa Shihab, mantan Panglima TNI Moeldoko, dan Agus Harimurti Yudhoyono, putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Tidak lama kemudian, beredar kabar pergantian kabinet akan dilakukan pada Oktober. Informasi itu beredar karena Mensos Khofifah sudah menyampaiakan niatannya maju dalam Pilkada Jawa Timur kepada Presiden Jokowi. Banyak kalangan percaya kabinet benar-benar akan dirombak pada Oktober setelah mendengar pernyataan Wapres Jusuf Kalla.

Saat ditanya apakah sudah ada nama pengganti Khofifah dalam wawancara rutin di Kantor Wapres, 26 September 2017, Wapres Kalla menjawab, ”Belum (ada calon pengganti mensos), nantilah Oktober.” Namun, kenyataannya, sepanjang Oktober tidak ada satu pun menteri yang dicopot atau digeser.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengibarkan bendera partai yang diterimanya dalam penutupan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar di Jakarta, 20 Desember 2017. Dalam sambutan, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa Partai Golkar harus lebih demokratis daripada partai lain.

Tetap muncul

Kendati berkali-kali spekulasi perombakan kabinet tak terbukti, isu tersebut tetap saja muncul, bahkan menguat semenjak dua bulan menjelang tutup tahun 2017. Ini karena Khofifah secara resmi telah menyampaikan rencana keikutsertaannya dalam Pilkada Jatim. Rencana itu disampaikan Khofifah melalui surat kepada Presiden Jokowi, 27 November lalu.

Ditambah lagi dengan penetapan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar dalam rapat pleno DPP Partai Golkar pada 13 Desember lalu. Banyak kalangan menuntut Presiden Jokowi mengganti Airlangga karena sejak awal kepala negara berkomitmen tidak akan memilih menteri yang rangkap jabatan.

Namun, lagi-lagi Presiden Jokowi tidak memberikan keterangan yang jelas saat ditanya mengenai nasib Khofifah dan Airlangga. ”Nanti saja,” jawabnya saat ditanya seusai menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Tiga Pilar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Tangerang, Banten, 16 Desember lalu.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Khofifah Indar Parawansa

Setali tiga uang, Wapres Kalla pun hanya mengatakan posisi Airlangga di kabinet masih dikaji. Meski demikian, beberapa kali mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menyampaikan bahwa sisa masa kerja Airlangga di kabinet tinggal 1,5 tahun lagi sehingga, menurut Kalla, tidak masalah jika Airlangga merangkap jabatan sebagai ketua umum partai. Hal ini karena sebelumnya banyak pula pejabat yang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai.

”Waktu saya wapres dulu (2004-2009) ketua partai juga, tidak masalah. Ibu Mega juga ketua partai, SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) juga ketua partai, mereka presiden juga,” katanya saat menghadiri penutupan Munaslub Golkar, 20 Desember lalu.

Waktu saya wapres dulu (2004-2009) ketua partai juga, tidak masalah. Ibu Mega juga ketua partai, SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) juga ketua partai, mereka presiden juga.

Nasib Khofifah pun sampai saat ini pun masih menggantung. Padahal, Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama itu sudah mantap mengikuti Pilkada Jatim berpasangan dengan Emil Dardak. Empat parpol, yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan PPP, juga siap mengusung Khofifah-Emil. Selain itu, tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah tinggal dua hari lagi dibuka, yakni 8-10 Januari.

Rupanya informasi dan isu perombakan kabinet sepanjang tahun 2017 belum terbukti. Bahkan, hingga tahun berganti, kapan dan siapa saja anggota kabinet yang akan dikocok ulang masih saja menjadi teka-teki. Hanya Presiden Jokowi dan Tuhan sajalah yang tahu perombakan kabinet diputuskan.