PDI-P Perkuat Politik Real, Bukan ”Partai Baliho dan Spanduk”
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto (tengah mengenakan caping) seusai menutup rakornas PDI-P di Tangerang, Banten, Minggu (17/12).
TANGERANG, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah selesai menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional bertajuk ”Ekonomi Gotong Royong” pada Minggu (17/12).
Dalam menghadapi tahun politik di 2018 dan 2019, PDI-P menyatakan bukan sebagai partai yang hanya bertindak memasang spanduk ataupun baliho, melainkan melakukan praktik nyata dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan.
”Tugas kita bersama ialah memperkuat politik real di lapangan untuk ekonomi kerakyatan. PDI-P bukan partai baliho atau partai spanduk,” ujar Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat menutup rakornas di hadapan ribuan kader PDI di Hall 5 Indonesia Convention Exhibition, Tangerang, Banten.
Rakornas PDI-P yang digelar sejak kemarin itu diikuti oleh tiga pilar PDI-P, yaitu kader yang duduk di kursi eksekutif (pemerintah), legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), dan pengurus partai dari tingkat pusat hingga daerah.
Bekerja membantu mengembangkan ekonomi rakyat di daerah merupakan salah satu ajang konsolidasi terbaik bersama rakyat.
Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, dan presiden ketiga Indonesia BJ Habibie turut hadir dalam pembukaan rakornas kemarin.
Hasto menyampaikan kepada seluruh kader PDI-P yang mengikuti rakornas untuk senantiasa menjaga watak politik kerakyatan dan gotong royong.
Hal itu juga dilakukan dalam rangka persiapan menghadapi tahun politik, yaitu pemilihan kepala daerah pada 2018 serta pemilihan umum dan pemilihan presiden pada 2019. Bekerja membantu mengembangkan ekonomi rakyat di daerah merupakan salah satu ajang konsolidasi terbaik bersama rakyat.
Selain itu, kader PDI-P juga diminta untuk terus mendukung pemerintah dalam sikapnya yang menolak pengakuan sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Jerusalem sebagai ibu kota Israel.
Pemerintah Indonesia seperti yang ditegaskan Presiden Jokowi terus mendukung kemerdekaan Palestina. Hal itu sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Soekarno sejak awal kemerdekaan Indonesia bahwa setiap bangsa memiliki hak untuk meraih kemerdekaannya.
Dalam rakornas kali ini, panitia menyediakan tempat yang diberi nama ”pameran ekonomi gotong royong”. Dalam tempat tersebut, berjejer ratusan jenis usaha rakyat, mulai dari industri makanan, pertanian, perikanan, hingga peternakan yang ditampilkan.
Ratusan stan pameran tersebut berasal dari sejumlah daerah di Indonesia yang dalam mengembangkan usahanya didampingi, baik oleh pemerintah daerah maupun anggota legislatif yang berasal dari PDI-P.
Para kepala daerah dan calon kepala daerah yang mendapatkan rekomendasi mengikuti Pilkada 2018 dari PDI-P diharapkan dapat menjaga dan mengembangkan realisasi dari konsep ekonomi kerakyatan yang selama ini menjadi ciri khas PDI-P.
Para kepala daerah dan calon kepala daerah yang mendapatkan rekomendasi mengikuti Pilkada 2018 dari PDI-P diharapkan dapat menjaga dan mengembangkan realisasi dari konsep ekonomi kerakyatan yang selama ini menjadi ciri khas PDI-P.
”Kepala daerah dan pimpinan Dewan punya kebijakan legislatif dan anggaran untuk mendukung ini. Untuk melatih ekonomi kerakyatanlah. Kami minta semua kepala daerah dari PDI-P untuk menerapkan konsep ini (ekonomi kerakyatan),” ujar Hasto.
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P, Aria Bima, mengatakan, rakornas kali ini dilakukan dalam rangka menjawab mandat rakyat yang telah diberikan oleh masyarakat kepada kader PDI-P, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Kader PDI-P tidak dapat bekerja sendiri untuk melaksanakan mandat rakyat.
Pengembangan ekonomi kerakyatan yang dilakukan langsung di masyarakat nanti memengaruhi pemilih itu adalah akibat, tetapi tidak semata-mata itu.
”Bahwa pengembangan ekonomi kerakyatan yang dilakukan langsung di masyarakat nanti memengaruhi voters (para pemilih) itu adalah akibat, tetapi tidak semata-mata itu. Akan tetapi, mandat yang diberikan ke kita di pilkada, pilpres, pileg sebelumnya ialah peningkatan kesejahteraan rakyat. Di situlah kita perlu rakor untuk merealisasikannya,” ujar Aria yang merupakan Koordinator Acara Panitia Rakornas.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P, Aria Bima, seusai penutupan rakornas PDI-P di Tangerang, Banten, Minggu (17/12).
Dalam rakornas kali ini, beberapa kepala daerah yang merupakan kader PDI-P saling menandatangani nota kesepahaman (MOU) terkait kerja sama ekonomi antardaerah. Hal itu dilakukan agar produk yang digunakan di daerah yang dipimpinnya mengutamakan produk lokal karya anak bangsa.
”MOU yang ada itu bentuk sinergi dan integrasi ekonomi. Misalnya, penghasil rotan dari Sulawesi kerja sama dengan Bupati Cirebon (Jawa Barat), yang selanjutnya kantor-kantor khususnya kantor Pemerintah Kabupaten Cirebon menggunakan furnitur dari dalam negeri (Sulawesi). Selain itu, kelebihan suplai beras akan kami masukkan ke Nusa Tenggara Timur dan Papua. Ini bentuk rakor kami,” ujar Aria.
Perlu dibangun harapan baru terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat. Keluar dari dimensi infrastruktur dan masuk ke ekonomi rakyat serta mengembangkan wacana ekonomi kerakyatan menjadi langkah strategis.
Peneliti Populi Center, Rafif Pamenang Imawan, menilai, ekonomi kerakyatan adalah merupakan hal yang paling strategis dikembangkan dan dikampanyekan oleh PDI-P. Hal itu sesuai dengan visi Indonesia yang juga diusung kadernya, Presiden Jokowi, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran.
”Perlu dibangun harapan baru terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat. Keluar dari dimensi infrastruktur dan masuk ke ekonomi rakyat serta mengembangkan wacana ekonomi kerakyatan menjadi langkah strategis. Akan sangat bagus lagi bila hal itu sudah bisa diimplementasikan pemerintah saat ini mengingat masih banyak variasi orang mengukur ekonomi kerakyatan,” ujar Rafif.
Penandatanagan MOU di antara kepala daerah yang berasal dari PDI-P saat rakornas di Banten, Minggu (17/12)
Sudah ditandatangani
Ihwal pilkada serentak di pertengahan 2018 nanti, Hasto menyampaikan untuk Pilkada Jawa Barat dan Jawa Tengah, PDI-P sudah siap mengumumkan, tetapi masih menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan ke publik.
”Bukan hanya mengerucut, tetapi sudah ditandatangani (surat rekomendasi), yaitu Lampung, Jabar, Jateng. Yang belum itu ada Sumatera Utara dan Sumatera Selatan,” kata Hasto.
Akan tetapi, Hasto menjamin, pihak di luar partai yang dicalonkan memiliki ikatan emosional dengan ajaran Soekarno dan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang pernah ada dahulu di Indonesia.
Hasto menyampaikan, untuk pilkada di daerah, seperti Sumut, Sumsel, dan Jabar, akan ada perpaduan antara kader partai dan pihak di luar partai.
Akan tetapi, Hasto menjamin, pihak di luar partai yang dicalonkan memiliki ikatan emosional dengan ajaran Soekarno dan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang pernah ada dahulu di Indonesia.
Terkait dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang namanya santer dikaitkan dengan dugaan kasus korupsi KTP-elektronik, Hasto mengatakan menghormati proses hukum yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi dan pengadilan. Ganjar kerap dikaitkan akan kembali dicalonkan menjadi calon gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2018.
”Perlu diingat, ketika peristiwa e-KTP saat itu, kami di luar kekuasaan jadi tidak punya desain apa pun untuk menentukan konsep ataupun langkah penyalahgunaan kekuasaan dalam proyek e-KTP. Kami hormati proses hukum yang terjadi. Kami tidak pernah intervensi KPK, tetapi juga kami harap KPK tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik di luarnya.”
Pameran produk kesenian dari Jawa Tengah saat rakornas PDI-P di Banten, Minggu (17/12).
Rafif menilai, PDI-P belum mengumumkan calonnya di Pilkada Jateng dan Jabar karena masih menunggu langkah yang diambil partai lain. Terlebih, dinamika politik yang berkembang dalam empat tahun terakhir, yang betul-betul memerlukan penokohan suatu figur politik.
”Banyak hal telah berubah dalam empat tahun terakhir, mulai dari tumbuh kembang bisnis online, politik identitas yang menguat, dan metode sosialisasi politik yang jauh berbeda dengan sebelumnya. Jadi, tokoh yang akan menjadi peserta pilkada harus dipersiapkan betul sebelum diumumkan ke publik,” ujar Rafif.
Hari ini, di kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Megawati mengumumkan empat pasang calon kepala daerah yang diberikan rekomendasi PDI-P di empat provinsi yang akan mengikuti pilkada serentak 2018.
Empat calon tersebut adalah Arsyadjuliandi Rachman-Suyatno (Riau), Marianus Sae-Emilia Nomleni (NTT), Murad Ismail-Barnabas Orno (Maluku), dan Asrun-Hugua (Sulawesi Tenggara)
Dalam deklarasinya, PDI-P menyatakan, tema empat daerah ini dalam menatap Pilkada 2018 ialah ”Politik Hijau”. Artinya, kepemimpinan para kepala daerah itu nantinya memperhatikan kelestarian lingkungan di daerah itu yang kini dinilai telah rusak ataupun tercemar. (DD14)