Persoalan kesejahteraan prajurit itu dibahas dalam pertemuan antara Presiden dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf TNI AD Jenderal Mulyono, dan Kepala Staf TNI AL Laksamana Ade Supandi, Kamis (14/12). Pertemuan dalam suasana informal yang diawali dengan makan siang bersama itu dilakukan setelah Presiden tiba di Tanah Air dari kunjungan kerja ke Turki.
Menurut Hadi, tunjangan khusus untuk prajurit akan dievaluasi sesuai tingkat kemahalan di wilayah tugas. ”Jadi, prajurit tidak perlu membawa ULP (uang lauk-pauk)-nya dari rumah ke perbatasan,” ujarnya.
Terkait dengan nominal tunjangan, Panglima masih akan mengevaluasi bersama KSAL dan KSAD. Selain itu, untuk mendukung kenyamanan prajurit, kebutuhan tempat tinggal juga menjadi penting. ”Apabila para prajurit sudah memiliki rumah pribadi, mereka akan merasa aman dan nyaman karena salah satu kebutuhan pokoknya sudah bisa dipenuhi,” ujar Panglima.
KSAD dan KSAL melaporkan bahwa setiap tahun dibangun lebih dari 1.000 rumah untuk setiap angkatan. Pembangunan itu saat ini terus berjalan.
Presiden, menurut Hadi, mengharapkan supaya soliditas TNI secara internal terjaga, demikian pula soliditas TNI-Polri. Sebab, tercapainya satu kesatuan solidaritas yang tinggi, seluruh aspek kehidupan akan ikut mendapatkan pengaruh positifnya.
Berkat solidaritas dan dukungan dari KSAD dan KSAL pula, kata Hadi, transisi kepemimpinan di tubuh TNI berjalan lancar. Serah terima jabatan Panglima TNI yang diawali dengan uji kelayakan dan kepatutan di DPR serta pengambilan sumpah berlangsung mulus.
Selain itu, masalah industri strategis juga dibahas dalam pertemuan. Menurut Hadi, Presiden menginginkan agar industri strategis ditingkatkan sehingga mampu memenuhi kebutuhan TNI AD, AL, dan AU.
Ke depan, industri strategis Indonesia diharapkan secara bertahap semakin mandiri. Misalnya, untuk membangun kapal, Indonesia semestinya memiliki galangan yang memadai.
Ade menambahkan, saat ini, untuk kapal berukuran besar, galangan kapal PT PAL di Surabaya maupun alur perairan di sekitarnya tak memadai. Pihaknya akan mengusulkan lokasi lain untuk membangun kapal besar. Namun, hal ini memerlukan waktu sehingga belum dapat direalisasikan pada 2018. (INA)