Presiden Joko Widodo Sebaiknya Segera Siapkan Pengganti Gatot

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tertawa bersama.

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo sebaiknya segera menyiapkan nama pengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, yang akan memasuki usia pensiun pada Maret 2018. Hal ini penting untuk menjamin kesinambungan regenerasi dan program di tubuh TNI.

Ada tiga alasan mengapa nama kandidat Panglima TNI penting untuk segera disiapkan. Pertama, pergantian panglima membutuhkan persetujuan DPR. Pengajuan nama baru Panglima TNI jauh hari sebelum masa pensiun Jenderal Gatot akan memberi keleluasaan DPR untuk mencermati dan memeriksa profil kandidat sebelum memberi keputusan, apakah menyetujui atau tidak atas usul pergantian panglima. Dengan kata lain, DPR tidak perlu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.

Presiden Jokowi sebaiknya kembali mendukung proses pergantian Panglima TNI secara bergiliran. Pola rotasi jabatan Panglima TNI akan semakin menumbuhkan rasa kesetaraan dalam TNI.

”Kedua, pengajuan nama baru itu juga memberi peluang publik untuk ikut lebih lama mencermati sosok kandidat Panglima TNI mendatang. Ketiga, pergantian ini juga sedikit banyak akan membantu memperlancar proses ’transisi’ manajerial organisasi di tubuh Mabes TNI,” kata Direktur Institut Demokrasi & Penggiat Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Anton Aliabbas dalam siaran persnya, Sabtu (11/11).

Presiden Jokowi sebaiknya kembali mendukung proses pergantian Panglima TNI secara bergiliran. Pola rotasi jabatan Panglima TNI akan semakin menumbuhkan rasa kesetaraan dalam TNI. Rasa setara ini akan menjadikan aspek kesatuan antarmatra lebih baik. Aliabbas mengutip Pasal 13 (4) UU TNI berbunyi: ”Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat dijabat secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiap Angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan”.

Mengingat semakin dekatnya ”tahun politik”, Aliabbas menyarankan sebaiknya Presiden Jokowi lebih cermat meneliti rekam jejak personal dan kinerja bakal calon kandidat yang akan diajukan ke DPR. ”Dalam tahun-tahun mendatang, Indonesia akan melewati pilkada serentak pada 2018 dan pemilu serta Pilpres 2019. Dan, masa tersebut adalah ujian terdekat bagi kepemimpinan dan ketegasan Panglima TNI mendatang dalam menjaga dan memelihara profesionalisme militer,” katanya.

Penting kiranya Presiden Jokowi mengajukan kandidat yang terbukti tidak sering melakukan akrobat politik. Sosok pengganti Jenderal Gatot hendaknya mampu menjaga ’jarak’ dan sangat berhati-hati dengan kegiatan politik praktis. Netralitas TNI sepatutnya dijaga selayaknya ’harga mati’.

Oleh karena itu, menurut Aliabbas, penting kiranya Presiden Jokowi mengajukan kandidat yang terbukti tidak sering melakukan akrobat politik. Sosok pengganti Jenderal Gatot hendaknya mampu menjaga ”jarak” dan sangat berhati-hati dengan kegiatan politik praktis. Netralitas TNI sepatutnya dijaga selayaknya ”harga mati”.

Sudah semestinya Panglima TNI mendatang lebih terfokus pada dukungan penuh atas agenda Presiden Jokowi membangun poros maritim, dengan bertumpu pada kekuatan angkatan udara dan angkatan laut dengan tidak meninggalkan kekuatan Angkatan Darat.

Aliabbas juga mengingatkan, sosok Panglima TNI ke depan juga harus menunjukkan kemampuan, komitmen, dan integritas untuk membangun profesionalisme militer. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran militer, termasuk pengadaan alutsista adalah beberapa hal penting dalam membangun kekuatan TNI yang profesional dan disegani di kawasan. (*/KSP)