Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto saat berada di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin (2/10).
JAKARTA, KOMPAS — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menurut rencana memanggil Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal (Pol) Budi Gunawan dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian. Pertemuan tersebut dijadwalkan hari ini, Selasa (3/10) di kantor Kementerian Koordinator Polhukam di Jakarta.
Pada pertemuan itu, Wiranto akan membicarakan rencana pembelian senjata oleh BIN dan Polri. Untuk sementara, Wiranto meminta semua pihak, terkait rencana pembelian senjata, untuk menahan diri bicara di depan umum. Wiranto memastikan persoalan itu dapat diselesaikan secara internal.
Kompas/Wisnu Widiantoro
Dari kiri, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Presidien Joko Widodo, Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelum dimulainya Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10). Selain meminta bantuan kemanusiaan terus dijalankan, Presiden dalam sambutannya juga meminta agar anggota kabinet menjaga kestabilan politik dan tidak membuat gaduh.
Wiranto tidak ingin ada kegaduhan terkait rencana pembelian senjata itu
”Saya mengundang BIN, Kepala Polri, Kementerian Pertahanan, PT Pindad, dan pihak Bea dan Cukai untuk berbicara bersama,” kata Wiranto, saat berada di Kompleks Istana Kepresidenan, di Jakarta, Senin kemarin.
Wiranto tidak ingin ada kegaduhan terkait rencana pembelian senjata itu. Hal ini sejalan dengan perintah Presiden yang ingin membangun suasana aman, damai, dan kondusif. Apalagi tahun 2018 banyak momen besar akan terjadi di Indonesia. ”Pada situasi seperti itu, negara ini memerlukan kondisi yang kondusif sehingga masyarakat dapat melakukan kewajibannya tanpa ada intimidasi dan tenang,” kata Wiranto.
Saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10) sore, Presiden Joko Widodo memerintahkan pimpinan kementerian dan lembaga negara tidak membuat kegaduhan lagi. Semua persoalan pemerintah sebaiknya diselesaikan secara internal. Hal ini terkait dengan upaya untuk menjaga situasi politik dapat tetap kondusif menjelang masuknya tahun politik 2018.
Jangan bertindak dan bertutur kata yang membuat masyarakat kawatir dan bingung
”Jangan bertindak dan bertutur kata yang membuat masyarakat kawatir dan bingung. Semua permasalahan antarlembaga dan antarkementerian dibahas di tingkat Menteri Koordinator, Wakil Presiden, dan jika masih belum selesai, bisa ke saya,” kata Presiden.
