Megawati: Politik Pendidikan Menjadi Jalan Pembebasan

Megawati Soekarnoputri menerima doktor honoris causa dari Universitas Negeri Padang. Ia berperan dalam kelahiran UU Pendidikan Nasional.

Kompas/Madina Nusrat

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan orasi ilmiah berjudul ”Politik Pendidikan sebagai Jalan Pembebasan” saat menerima gelar doctor honoris causa bidang politik pendidikan dari Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatera Barat, Rabu (27/9). Orasi ilmiah itu disampaikan dalam rapat senat terbuka UNP di Padang.

JAKARTA, KOMPAS — Ilmu pengetahuan tak terlepas dari kekuasaan karena kekuasaan teraktualisasi melalui pengetahuan, dan pengetahuan selalu memiliki efek kuasa. Bahkan, politik etis yang dikembangkan pemerintah kolonial Belanda adalah untuk melanggengkan kekuasaannya di Tanah Air.

Relasi pengetahuan dan kekuasaan itu dipaparkan presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dalam orasi ilmiahnya berjudul ”Politik Pendidikan sebagai Jalan Pembebasan” saat menerima gelar doktor kehormatan atau doctor honoris causa bidang politik pendidikan dari Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatera Barat, Rabu (27/9). Orasi ilmiah itu disampaikan dalam rapat senat terbuka di UNP.

Megawati menuturkan, politik etis pada 1901 yang membuka akses pendidikan bagi pribumi semata bertujuan agar pemerintah kolonial tetap bertahan di Tanah Air. Caranya, mereka diperkuat oleh tenaga cakap pribumi yang telah diberikan pendidikan, tetapi dibayar murah.

”Sebagai antitesis dari politik etis, lahir gerakan perlawanan rakyat Indonesia yang lebih terorganisir sehingga lahir Budi Utomo,” ujar Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Megawati menyebutkan, para pendiri bangsa sangat percaya terhadap korelasi antara pengetahuan dan politik. Pembangunan sebagai wujud dari demokrasi politik dan ekonomi wajib berbasis pada riset dan kajian ilmiah. ”Science based policy, yang bukan dimaknai teknokrasi semata,” lanjutnya.

Hal itu terjadi karena esensi politik, menurut Megawati, adalah alat untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Bukan sebaliknya, lanjutnya, politik menjadi alat untuk mencapai kekuasaan.

Upaya memfitnah dan pembunuhan karakter dianggap sebagai kewajaran. Bahkan, upaya menghilangkan nyawa orang lain yang dianggap lawan atau penghalang dianggap sebagai hal lumrah.

”Saat politik yang menghalalkan segala cara, hukum positif pasti dimandulkan. Pengetahuan hanya menjadi stempel pembenaran tindak kekerasan,” katanya.

Kompas/Madina Nusrat

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan orasi ilmiah di Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Rabu (27/9).

Pemberian gelar doctor honoris causa kepada Megawati itu dipromosikan oleh tim promotor dari UNP yang diketuai Prof Dr Sufyarma Marsidin. Tim itu beranggotakan Ahmad Fauzan, Haris Effendi Thahar, dan Dasman Lani. Ada pula Rokhmin Dahuri sebagai anggota eksternal.

Dalam sambutannya, Sufyarma menyebutkan, politik pendidikan adalah arah kebijakan ke mana negara membawa pendidikan suatu bangsa secara profesional dan berkelanjutan. Lewat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Megawati telah membuat formulasi dan implementasi politik pendidikan yang strategis dalam mengembangkan sumber daya manusia.

”Megawati berperan dalam menggagas dan mengawal lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut sehingga beliau sangat layak dianugerahi gelar doctor honoris causa bidang politik pendidikan,” tutur Sufyarman.

Acara pemberian gelar doktor itu juga turut dihadiri sejumlah menteri dan kepala daerah, antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.