Memandang Kedaulatan Maritim Indonesia
Sebagai poros maritim dunia, Indonesia memiliki potensi strategis sumber daya laut dan wilayah yang harus dipertahankan. Publik setuju momentum kemaritiman yang mulai terbangun saat ini terus dikembangkan bagi bangkitnya kedaulatan dan ketahanan maritim.
Hari ini, tanggal 21 Agustus, diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Dalam jajak pendapat Litbang Kompas, nyaris seluruh responden (97,4 persen) menyatakan setuju Indonesia kembali membangun dan memperkuat budaya maritim.
Kebanggaan terhadap kondisi maritim Indonesia terangkum dari suara 85,2 persen responden di tengah berbagai problem yang masih tersisa. Masifnya luas lautan Indonesia dimaknai sebagai kekayaan bangsa yang di dalamnya terkandung sumber daya hasil laut bernilai raksasa bagi kemakmuran bangsa. Bagi publik, wilayah laut adalah laut yang menghubungkan dan bukan memisahkan sehingga harus dipertahankan eksistensinya.
Secara umum, publik menyatakan puas terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan kelautan dan kemaritiman, khususnya gagasan Poros Maritim. Sebanyak 65,3 persen menyatakan kepuasan terhadap politik kelautan dan kemaritiman pemerintah. Dalam hal menjaga kedaulatan batas wilayah dan keamanan perairan, lebih dari separuh responden menyatakan puas terhadap langkah pemerintah dalam menangani pelanggaran batas wilayah oleh nelayan asing.
Poros maritim adalah salah satu gagasan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antarpulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim.
Publik juga menyatakan puas dengan langkah pemerintah dalam mencegah perompakan kapal dan aksi penculikan di laut. Pernyataan tersebut disampaikan 56,3 persen responden jajak pendapat ini. Sejumlah aksi perompakan dan penculikan kapal berhasil diatasi pemerintah, baik melalui upaya diplomasi dengan negara lain maupun aksi aparat keamanan laut.
Terkait dengan pengelolaan sumber daya laut, publik menyatakan puas dengan langkah pemerintah dalam menangani kasus-kasus pencurian ikan oleh nelayan asing. Kepuasan tersebut disuarakan oleh 62,9 persen responden jajak pendapat ini.
Mayoritas publik juga setuju dan menyatakan kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan sudah berdampak positif untuk memperkuat kedaulatan nasional laut kita. Kebijakan penenggelaman kapal juga berdampak positif meningkatkan ketersediaan stok ikan di laut Nusantara. Pernyataan itu disampaikan oleh 67,9 persen responden.
Tol laut
Pengembangan infrastruktur kelautan dan konektivitas maritim dilakukan dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Tol laut adalah membangun transportasi laut dengan kapal atau sistem logistik kelautan, yang melayani tanpa henti dari Sabang di Aceh hingga Merauke di Papua.
Tujuan tol laut adalah menggerakkan roda perekonomian secara efisien dan merata. Kapal-kapal besar akan bolak-balik di laut Indonesia sehingga biaya logistik menjadi murah. Tol laut menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk mengembangkan sektor kemaritiman.
Salah satu penunjang tol laut adalah pelabuhan laut dalam (deep sea port) untuk memberi jalan bagi kapal-kapal besar yang melintasi rute dari Sabang sampai Merauke. Sebuah jalur yang membentang sejauh 5.000 kilometer atau seperdelapan keliling bumi.
Namun, kebijakan tol laut sejauh ini dinilai 59,3 persen responden belum efektif untuk memperlancar transportasi laut antarpulau utama. Selain itu, 68,5 persen responden juga menyatakan tol laut belum efektif untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga barang dan kebutuhan pokok di luar Pulau Jawa.
Bisa jadi, hal ini disebabkan hingga saat ini belum semua tol laut beroperasi. Jika sudah beroperasi semua, kemungkinan dampak positif yang dirasakan akan lebih signifikan, seperti turunnya harga komoditas dan bahan pangan.
Di Maluku, misalnya, dengan adanya penambahan rute kapal baru di Pelabuhan Yos Sudarso di Kota Ambon, harga komoditas bisa turun 20-30 persen.
Tol laut akan menjadi andalan masyarakat di daerah-daerah terpencil. Meskipun mempunyai komoditas yang berpotensi, namun karena tak ada kapal yang melayari banyak daerah tersebut, potensi ekonomi yang ada tidak muncul ke permukaan. Tol laut akan memunculkan pusat-pusat pertumbuhan baru sebagai sebuah multiplier effect atau efek pengganda.
Di balik sejumlah pandangan positif terkait kebijakan kelautan dan kemaritiman pemerintah saat ini, sejumlah catatan persoalan juga dikemukakan responden.
Dalam pandangan publik umum jajak pendapat, dua persoalan pokok yang dianggap menjadi persoalan maritim dan kelautan saat ini adalah kesejahteraan nelayan dan pencurian ikan yang terkait dengan keamanan batas negara.
Kesejahteraan nelayan
Meski sejumlah upaya telah dilakukan untuk mengatasi persoalan nelayan, mayoritas responden (76,8 persen) juga masih mengkritik soal kesejahteraan nelayan. Sejauh yang terpantau, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan sejumlah terobosan.
Pelarangan transshipment (pindah muatan kapal) membuat kapal tak bisa sembunyi-sembunyi lagi memperdagangkan ikan di tengah laut. Mendistribusikan ikan dan mengganti anak buah kapal di tengah laut dilarang oleh aturan tersebut. Akibat aturan itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan tangkapan ikan nelayan lokal naik drastis hingga lebih dari dua juta ton. Bahkan, nilai tukar petani juga naik sehingga berdampak pada kesejahteraan nelayan yang meningkat.
Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan, dalam 10 tahun terakhir jumlah rumah tangga nelayan di Indonesia terus menurun dari 1,6 juta menjadi 800.000 keluarga. Dengan adanya penangkap ikan dari negara lain, kesejahteraan nelayan Indonesia berkurang akibat minimnya tangkapan. Banyak nelayan Indonesia yang beralih profesi. Faktor lainnya adalah nilai jual tangkapan nelayan di Indonesia tergolong rendah sehingga kesejahteraan para nelayan masih minim.
Kritik lain adalah langkah pemerintah dalam menangani sengketa wilayah laut perbatasan dengan negara lain. Lebih dari separuh responden menyatakan tidak puas dengan upaya yang dilakukan pemerintah terkait penanganan sengketa wilayah laut yang berbatasan dengan negara lain.
Publik melihat upaya diplomasi luar negeri dengan negara lain terkait wilayah perbatasan kepulauan dan perairan harus lebih ditingkatkan.
Dalam upaya menjaga ekosistem laut, tiga perempat responden menyatakan tidak puas dengan upaya pemerintah dalam menangani pencemaran laut yang disebabkan oleh berbagai limbah. Rusaknya sejumlah ekosistem laut menunjukkan belum optimalnya langkah pemerintah menjaga kelestarian laut dari pencemaran berbagai limbah.
Di Hari Maritim Nasional kali ini, Indonesia diharapkan terus berbenah menghadapi tantangan yang semakin berat. Pekerjaan rumah berupa upaya memperkuat ketahanan maritim, menjaga ekosistem laut, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan pembangunan infrastruktur tol laut diharapkan benar-benar dilakukan. Tujuannya tak lain menegaskan kembali Indonesia sebagai bangsa maritim dan menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan ekonomi bangsa.
(TOPAN YUNIARTO/LITBANG KOMPAS)