Kembalikan Pendidikan Pancasila

Kompas/Haris Firdaus

Sejumlah elemen masyarakat Yogyakarta membacakan Petisi Yogya yang berisi seruan untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila, Selasa (2/5) sore, di halaman Pendopo Tamansiswa, Yogyakarta. Salah satu isi petisi itu adalah meminta pemerintah mengembalikan mata pelajaran pendidikan Pancasila di semua jenjang sekolah.

YOGYAKARTA, KOMPAS — Prihatin dengan berbagai peristiwa yang dinilai mengancam kebinekaan Indonesia, sejumlah tokoh Yogyakarta menyusun petisi berisi seruan untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan masyarakat. Salah satu isi petisi meminta pemerintah mengembalikan mata pelajaran Pendidikan Pancasila di semua jenjang sekolah.

Petisi yang dinamai Petisi Yogya dibacakan di halaman Pendopo Tamansiswa, Yogyakarta, Selasa (2/5), oleh sejumlah elemen masyarakat. "Proses rumusan petisi ini spontan sebagai tanggapan atas sejumlah peristiwa nasional yang menunjukkan retaknya kebinekaan," ujar seorang penggagas Petisi Yogya, Sindung Tjahyadi.

Petisi Yogya berisi tiga poin. Selain menuntut pengembalian Pendidikan Pancasila di semua jenjang dan jenis pendidikan, Petisi Yogya juga berisi seruan kepada keluarga agar berperan aktif menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Terakhir, seruan agar semua pemangku kepentingan, anggota masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik, organisasi kepemudaan, hingga organisasi keagamaan, bersinergi menghidupi, merawat, dan menjaga Proklamasi.

Menurut Sindung, munculnya berbagai peristiwa yang mengancam kebinekaan tak bisa lepas dari fakta Pancasila sebagai ideologi kian tak dapat tempat di dunia pendidikan. Hal ini karena sejak beberapa tahun lalu, pendidikan Pancasila tak lagi wajib.

Ketua Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta Achmad Charris Zubair menambahkan, Pancasila sebagai ideologi harus jadi tata nilai dan pedoman kehidupan.

Di Jakarta, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Rikwanto mengatakan, agar tak melenceng dari nilai-nilai kebangsaan, Polri akan mengamati aktivitas sejumlah ormas anti Pancasila. Kegiatan ormas itu dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. (HRS/SAN)