Logistik Didistribusikan ke Daerah

Oleh

· 5 menit baca

JAKARTA, KOMPAS –Sejak logistik pemilihan kepala daerah serentak 2017 didistribusikan oleh Komisi Pemilihan Umum pusat, KPU di daerah juga sudah mulai mendistribusikannya ke sejumlah daerah. Rabu (1/2/2017), KPU Jawa Tengah memastikan logistik untuk keperluan Pilkada serentak 2017 di tujuh kabupaten dan kota di Jateng sudah siap. Termasuk, untuk warga pemilih di Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, yang siap dikirim ke Karimunjawa menggunakan kapal motor Siginjai.

Ketua KPU Jawa Tengah, Joko Purnomo, kemarin sore mengemukakan, pengiriman logistik untuk pemilih di Pulau Karimunjawa, Jepara sangat tergantung kondisi cuaca. Bila cuaca bagus maka pengiriman logistik menggunakan kapal motor melintasi perairan laut akan aman.

Sesuai dengan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jateng, perairan Karimunjawa sangat aman mulai 1-6 Februari nanti. Sepanjang pekan itu, gelombang laut di perairan Jepara kurang dari dua meter tingginya sehingga aman untuk pelayaran kapal motor. “Warga di Pulau Karimunjawa menjadi peserta pilkada Kabupaten Jepara. Logistik yang dikirim mulai dari surat suara, tinta, alat peraga hingga surat suara bagi pemilih yang difabel. Secara bertahap, logistik itu dikirim lewat kapal dari Jepara ke Karimunjawa,” kata Joko Purnomo.

Tujuh kabupaten dan kota di Jateng yang menggelar pilkada serentak meliputi Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Batang, Banjarnegara, Cilacap, Brebes dan Kota Salatiga.

Khusus logistik untuk keperluan pilkada ke Pulau Karimunjawa, tambah Joko didistribusikan lebih awal dibanding daerah lain. Logistik yang disiapkan meliputi sekitar 6.883 lembar surat suara, selain kotak dan bilik suara untuk keperluan pemilih di tempat pemungutan suara (TPS).

Secara teknis, proses pngiriman logistik untuk pilkada ditangani oleh tim petugas dari KPU Kabupaten Jepara bekerjasama dengan pihak operator pelabuhan di Jepara.

Di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, distribusi logistik pilkada juga dikirimkan lebih awal yakni sepuluh hari menjelang pemungutan suara. Hal itu dilakukan untuk menghindari kendala di lapangan mengingat sebagian besar distribusi logistik pilkada di daerah tersebut menggunakan jalur laut.

Koordinator Divisi Logistik KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Martina Seppungan yang berada di Mentawai, pihaknya sejak jauh-jauh hari mengirimkannya ke daerah. Hal itu karena cuaca yang tidak menentu. Apalagi distribusi menggunakan jalur laut dengan kapal. "Biasanya, setelah sampai di masing-masing kecamatan, kami masih butuh beberapa hari hingga surat suara sampai di tempat pemungutan suara,” katanya.

Menurut Martina, dari sepuluh kecamatan di tiga kepulauan yakni Pagai, Sipora, dan Siberut, sebanyak 8 kecamatan di Mentawai harus dijangkau menggunakan jalur laut dari pusat kabupaten di Tua Pejat. Tiga kecamatan berada di Kepulauan Pagai yakni Pagai Selatan, Pagai Utara, dan Sikakap serta lima di Kepulauan Siberut yakni Siberut Barat, Siberut Barat Daya, Siberut Selatan, Siberut Tengah, dan Siberut Utara.

“Adapun untuk dua kecamatan yakni Sipora Utara dan Sipora Selatan baru akan didistribusikan lima hari menjelang pemungutan suara. Hal itu karena kedua kecamatan tersebut bisa dijangkau dari ibu kota kabupaten menggunakan jalur darat,” kata Martina.

Koordinator Divisi Logistik dan Anggaran KPU Sumbar Fikon mengatakan, secara umum 95 persen logistik Pilkada sudah sampai di dua KPUD yang akan melaksanakan Pilkada yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Payakumbuh. Tinggal sampul surat suara yang paling lambat akan dikirim pada Jumat (3/1) mendatang. Menurut Fikon, dari dua wilayah tersebut, Mentawai memang menjadi prioritas karena berupa daerah kepulauan.

Tak hadiri debat

Petahana dalam Pilkada Kota Cimahi yang juga walikota non aktif, Atty Suharti tidak menghadiri debat terbuka yang diselenggarakan KPU Kota Cimahi di Kota Cimahi, kemarin. Akibat status tersangkanya dari Komisi Pemberantasan Korupsi, membuat Atty tak hadir karena masih harus menjalani pemeriksaan.

Pada debat terbuka itu, hanya hadir dua dari tiga pasangan calon walikota dan wakil walikota Cimahi yakni calon nomor urut kedua Asep Hadad Didjaya-Irma Indriani, dan nomor urut ketiga Ajay Muhammad Priatna-Ngatiyana. Sementara itu, pasangan calon nomor urut satu, hanya dihadiri oleh calon wakil walikota yakni Achmad Zulkarnain, tanpa didampingi calon walikota Atty Suharti.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi Handi Dananjaya, menjelaskan, ketidakhadiran Atty dikarenakan masih harus menjalani proses hukum dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Itu diluar ranah KPU, urusannya dengan penyidik," ujar Handi sebelum debat berlangsung, di Kantor KPU, kemarin.

Meski demikian, Atty masih memiliki hak politiknya untuk menjadi calon walikota pilkada Cimahi. Sebab, Atty masih berstatus tersangka belum terpidan, seperti halnya Basuki Tjahaja Purnama pada Pilkada DKI Jakarta. Hal itu tidak melanggar peraturan KPU. "Foto gambar Atty pun sudah ada di surat suara," ujarnya.

Atty adalah Walikota Cimahi periode 2012-2017 dengan Wakil Walikota Sudiarto. Adapun Itoch, suami Atty, adalah Walikota Cimahi untuk dua periode sebelumnya yakni 2002-2007 dan 2007-2012.

Adapun dari laporan di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Panitia pengawas pemilu Kota Kupang yang dibekukan oleh Badan Pengawas Pemilu Nusa Tenggara Timur, dan Bawaslu RI, diperintahkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk diaktifkan kembali atas perintah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Mulai Rabu ini, tiga anggota Panwaslu Kota Kupang yang sebelum tidak berkantor, kini mulai masuk kantor kembali.

Pembekuan dilakukan sejak 11 November 2016. Sedangkan keputusan DKPP dikeluarkan pada Rabu (25/1) lalu.

Kepastian keamanan

Terkait dengan keamanan selama Pilkada 2017, Rapat Koordinasi Pilkada 2017 yang diinisiasi Kemendagri dan dihadiri Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo kemarin, meminta pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan aparat keamanan untuk memastikan kelancaran dan keamanan pilkada 2017. Saat pemaparan Wiranto, Tjahjo, Tito, dan Gatot meminta mereka memastikan kelancaran dan keamanan pilkada 2017. Hal ini terkait dengan distribusi logistik, keberlangsungan setiap tahapan pilkada termasuk hari pemungutan suara, hingga calon kepala/wakil kepala daerah terpilih ditetapkan.

Sebelumnya, saat di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin, Wiranto meminta semua pihak menyadari Indonesia sebagai negara hukum. “Semua pihak harus menyadari bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan hukum akan menentukan ketertiban perilaku publik, termasuk di Jakarta,” kata Wiranto.

Menurut Wiranto, selain di Provinsi DKI Jakarta, potensi gangguan keamanan ada di Provinsi Aceh, Papua, dan Banten. Namun di semua daerah itu, kata Wiranto, semua pemangku kepentingan siap menjalankan tugasnya.

Secara nasional, terutama di 101 daerah yang akan menggelar pilkada serentak, indeks kerawanan pemilu saat ini juga sudah mulai menurun. Hal itu terjadi setelah Badan Pengawas Pemilu merilis survei tentang indeks kerawanan pemilu beberapa bulan lalu. Setelah itu, semua pemangku kepentingan melakukan perbaikan-perbaikan dari sistem penyelenggaraan, partisipasi masyarakat, sikap perilaku kontestan, mampu menurunkan potensi kerawanan. (WHO/ZAK/ESA/KOR/AIN/NDY/INA/APA)

Editor:

pilkada 2017