Pimpin IKN Nusantara, Bambang-Dhony Dilantik Presiden Hari Ini

Presiden dijadwalkan melantik Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Pemerintah berharap keduanya bisa mewujudkan IKN baru.

Kompas/Wawan H Prabowo (WAK)

Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor meninjau lokasi calon ibu kota negara di kawasan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Teka-teki mengenai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di ibu kota negara baru akhirnya terjawab. Presiden Joko Widodo akan melantik Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara pada Kamis (10/3/2022) ini di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan keduanya akan dilakukan Presiden Jokowi setelah melantik Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman. ”Insya Allah Pak Bambang dan Pak Dhony dilantik besok Kamis. Keduanya diharapkan jadi duet yang pas,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat dikonfirmasi, Rabu (9/3/2022) malam.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono juga berharap keduanya akan menjadi pasangan yang pas untuk memimpin Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Insya Allah Pak Bambang dan Pak Dhony dilantik besok Kamis. Keduanya diharapkan jadi duet yang pas.

Bambang merupakan Vice President Knowledge Management and Sustainable Development Asian Development Bank (ADB), sedangkan Dhony merupakan managing director president office dari perusahaan pengembang Sinar Mas Land.

Menurut Pratikno, Bambang yang pernah menjadi Wakil Menteri Perhubungan adalah ahli infrastruktur, transportasi, dan keuangan. Sementara Dhony adalah arsitek pengembang modern city developer Bumi Serpong Damai (BSD) di Tangerang Selatan, Banten.

Catatan Kompas, nama Bambang sudah muncul sejak tiga pekan lalu. Adapun nama Dhony belum lama muncul, yakni setelah Presiden Jokowi bersama Pratikno melakukan studi banding ke BSD belum lama ini.

KOMPAS/ATIKA WALUJANI MOEDJIONO

Wakil Presiden ADB untuk Urusan Pengelolaan Pengetahuan dan Pembangunan Berkelanjutan Bambang Susantono.

Menurut sumber Kompas, Bambang dan Dhony akan disertakan dalam kunjungan kerja Presiden ke titik nol IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada 14-15 Maret mendatang.

”Meskipun keputusan presidennya sudah disiapkan, peraturan presiden tentang Otorita IKN masih disusun. Diharapkan pimpinan Otorita IKN ikut dalam penyusunan rancangan perpres tersebut,” ujar pejabat di Istana Presiden.

Pekan lalu, saat bertemu Kompas di Istana Bogor, Jawa Barat, Presiden Jokowi dan Pratikno telah mengungkapkan kriteria calon kepala dan wakil kepala Otorita IKN. Pelantikannya akan dilakukan pekan depan (Kompas, 5/3/2022).

Sementara itu, pembangunan IKN juga mulai menarik perhatian pihak asing. Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman menyatakan tertarik untuk bekerja sama dalam beberapa proyek di Indonesia, termasuk pembangunan IKN Nusantara.

SPUTNIK/ALEXEI NIKOLSKY/KREMLIN VIA REUTERS

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menghadiri pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Riyadh, Arab Saudi, (14/10/2019).

”Juga tadi mereka masuk dalam sovereign wealth fund kita. Jadi, PIF (The Public Investment Fund) mereka akan masuk di berbagai macam proyek. Nah, tadi Presiden sudah memutuskan, membentuk seperti task force (gugus tugas) untuk itu,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan seusai melaporkan hasil kunjungan ke Riyadh, Arab Saudi, kepada Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (8/3/2022).

Menurut Luhut, Pangeran Mohammed bin Salman tertarik bekerja sama dalam berbagai proyek, mulai dari suplai minyak mentah untuk petrokimia sebanyak 1,4 juta barel per hari hingga mangrove, terumbu karang, dan IKN.

Di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, Presiden Jokowi dengan didampingi Luhut dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga bertemu mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair yang, antara lain, membahas pembangunan IKN Nusantara.

Sebagai utusan khusus dari Pemerintah Inggris untuk Timur Tengah, Blair turut membantu dalam mengomunikasikan banyak hal.

Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi menerima kedatangan mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (8/3/2022)

”Beliau banyak memberi komentar kepada Presiden setelah tadi presentasi kami berikan di kantor siang hari bahwa apa yang dibuat Indonesia sekarang ini betul-betul on the right track, yaitu dengan hilirisasi, dengan digitalisasi, dengan pembangunan ibu kota baru yang link dengan tadi integrated industrial park di Kalimantan Utara,” ujar Luhut.

Kerentanan rendah

Dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara disebutkan beberapa masalah yang dihadapi DKI Jakarta dan sekitarnya yang menjadi faktor pendorong pemindahan ibu kota negara. Masalah kependudukan dijabarkan paling awal. Kondisi saat ini, lebih dari 10,2 juta orang menumpuk di DKI Jakarta yang luasnya hanya 66.223 hektar dan meluber ke daerah lain, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dengan total 32,7 juta orang.

Pertambahan penduduk dan masifnya pembangunan menimbulkan banyak masalah, seperti kemacetan, banjir, kualitas udara buruk, penurunan muka tanah, dan keterbatasan suplai air baku. Itu semua terjadi lantaran Jakarta menjadi magnet sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan politik. Naskah akademik itu juga menguraikan potensi gempa dan tsunami megathrust selatan Jawa Barat dan Selat Sunda. Potensi gempa dari darat juga mengancam Jakarta dari aktivitas tektonik yang sudah terdeteksi, yakni dari Sesar Baribis, Sesar Lembang, dan Sesar Cimandiri.

Deputi Bidang Pengembangan Regional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rudy Soeprihadi Prawiradinata menceritakan, alternatif lokasi ibu kota negara tidak hanya di Kaltim, tetapi juga Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Alasannya, lokasi tersebut berada di tengah-tengah wilayah Indonesia dengan kerentanan bencana gempa bumi dan tsunami paling rendah.

”Akhirnya dipilih Kaltim karena di situ banyak kota (yang sudah berkembang) daripada yang lain. Di sana (Kaltim), semua itu yang paling optimal dari sisi bencana relatif kecil, seperti tsunami dan gunung meletus yang jauh. Dan masyarakatnya sangat heterogen,” kata Rudy, Selasa (22/2/2022).

Adapun lokasi IKN dekat dengan dua kota besar di Kaltim, yakni Balikpapan dan Samarinda. Beberapa infrastruktur sudah tersedia, seperti Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dan Trans-Kalimantan. Bandara ada di Balikpapan dan Samarinda, sedangkan pelabuhan peti kemas di Kariangau, Balikpapan, dan Pelabuhan Semayang, Balikpapan.

Perhatikan daya dukung

Tawaran konsep IKN Nusantara jadi kota berkelanjutan dinilai cocok dengan bentang alam Kalimantan. Namun, daya dukung lingkungan yang mulai menurun akibat aktivitas industri juga perlu diperhatikan.

Meski tak memiliki wilayah pesisir dalam kawasan inti IKN, kawasan perluasan dan daerah pendukung pembangunan di sekitar IKN semuanya melalui pesisir. Dalam pembangunan jalan lingkar Sepaku, infrastruktur pendukung IKN, wilayah Teluk Balikpapan, menjadi jalur utama pengangkutan material.

Direktur Eksekutif Pokja Pesisir Mappaselle menjelaskan, Teluk Balikpapan merupakan muara dari 54 daerah aliran sungai dengan 32 pulau kecil di sekitarnya. Teluk dengan kawasan mangrove seluas 16.800 hektar itu merupakan habitat dari beragam satwa kunci, seperti bekantan, pesut, dugong, buaya muara, ratusan jenis burung, dan banyak jenis ikan.

Pembangunan IKN yang masif, lanjut Mappaselle, tidak boleh mengabaikan kawasan-kawasan yang penting untuk dilindungi, mulai dari permukiman, wilayah tangkap, hingga daerah perlindungan lain.

Direktur Ruang-Waktu Knowledge-Hub for Sustainable (Urban) Development Wicaksono Sarosa mengingatkan, kebijakan pemindahan ibu kota saja belum mengatasi persoalan Jakarta. Menurut dia, Indonesia perlu juga memiliki kebijakan perkotaan nasional untuk urbanisasi berkualitas.

Catatan : Artikel ini telah diperbaiki pada Kamis (10/3/2022). Nama Wakil Kepala Otorita IKN sesuai dengan Keppres adalah Dhony Rahajoe.