logo Kompas.id
Politik & HukumHakim Arsul Sani Cecar KPU...
Iklan

Hakim Arsul Sani Cecar KPU soal Perbedaan Ketentuan Keterwakilan Perempuan

Hakim konstitusi mempertanyakan perubahan sikap KPU soal kuota 30 persen keterwakilan perempuan di Daftar Calon Tetap.

Oleh
SUSANA RITA KUMALASANTI
· 5 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/dF5trT9CodR_Iru3A1gMqHYdIkU=/1024x576/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F05%2F12%2F83413304-f51a-4ca0-8339-75f8e61879fa_jpg.jpg

JAKARTA, KOMPAS — Hakim konstitusi Arsul Sani mempertanyakan perubahan sikap Komisi Pemilihan Umum terkait pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap atau DCT partai politik. Pada 2014, KPU dengan tegas mencoret partai politik yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan minimal 30 persen tersebut sehingga tidak dapat mengikuti pemilihan. Namun, pada Pemilu 2024, KPU lebih toleran dan membiarkan partai yang tidak mememuhi ketentuan yang sama untuk tetap ikut pemilu.

”Pada Pemilu 2014, di daerah pemilihan Jawa Tengah III dan Jawa Barat IV, PPP (Partai Persatuan Pembangunan) tidak boleh ikut pemilu karena tidak memenuhi proporsi 30 persen keterwakilan perempuan. Kami bawa ke Bawaslu, ketuanya Pak Mohammad waktu itu. Saya mewakili PPP, KPU diwakili Pak Hasyim Asy’ari dan Ida Budiati. KPU begitu tegas dan mendukung soal kewajiban kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Dicoret itu PPP di dua dapil,” kata Arsul yang mantan politisi PPP tersebut, Senin (27/5/2024), dalam sidang sengketa pemilu legislatif di panel 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra.

Editor:
ANITA YOSSIHARA
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000