logo Kompas.id
Politik & HukumRevisi UU MK dan Pansel KPK...
Iklan

Revisi UU MK dan Pansel KPK Ancam Demokrasi

Revisi UU MK dan komposisi Pansel KPK berpotensi melemahkan kedua lembaga yang merupakan anak kandung reformasi itu.

Oleh
SUSANA RITA KUMALASANTI, WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN, PRAYOGI DWI SULISTYO
· 4 menit baca
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (13/3/32023).
KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (13/3/32023).

JAKARTA, KOMPAS — Proses revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang diam-diam dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat dan komposisi panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang didominasi pemerintah dapat menjadi ancaman bagi demokrasi. Ini karena ada indikasi kedua langkah itu akan melemahkan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi, dua lembaga yang merupakan anak kandung reformasi.

Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Wahyudi Kumorotomo melihat, upaya melemahkan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dilakukan oleh pemerintah bersama politisi di DPR.

Editor:
MADINA NUSRAT
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000