logo Kompas.id
Politik & HukumRevisi UU MK dan Dominasi...
Iklan

Revisi UU MK dan Dominasi Pemerintah di Pansel KPK, Pukulan bagi Demokrasi

Patut dicurigai revisi UU MK terkait dengan kepentingan pilkada yang sudah di depan mata.

Oleh
MADINA NUSRAT
· 4 menit baca
Mahkamah Konstitusi menerima lebih dari 300 gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum pada Jumat (24/5/2019). Untuk mempercepat penyelesaian perkara tersebut, MK membentuk tiga panel hakim
KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Mahkamah Konstitusi menerima lebih dari 300 gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum pada Jumat (24/5/2019). Untuk mempercepat penyelesaian perkara tersebut, MK membentuk tiga panel hakim

JAKARTA, KOMPAS — Saat ini publik tidak hanya dirisaukan oleh revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang diam-diam dibahas DPR, tetapi juga komposisi panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang didominasi pemerintah. Kondisi ini dipandang sebagai pukulan telak bagi demokrasi karena dikhawatirkan MK dan KPK yang akan terbentuk dapat dikangkangi penguasa.

Lebih jauh, patut dicurigai serangkaian upaya itu terkait dengan kepentingan kekuasaan menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) yang sudah di depan mata.

Editor:
SUHARTONO
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000