logo Kompas.id
Politik & HukumKubu Pro dan Kontra Revisi UU ...
Iklan

Kubu Pro dan Kontra Revisi UU Kementerian Negara Terlihat, Pembahasan Berlanjut

DPR terbagi-bagi soal revisi UU Kementerian Negara, ada yang sepakat ubah jumlah menteri jadi kewenangan presiden, namun Fraksi PKS dan PDI-P mempertanyakan efisiensi dan kebutuhan perombakan.

Oleh
WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN, SUSANA RITA KUMALASANTI
· 4 menit baca
Suasana Rapat Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (11/7/2023).
KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Suasana Rapat Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (11/7/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Lontaran narasi dari anggota DPR terhadap upaya merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara mulai terbagi-bagi. Terdapat kelompok yang sepakat bahwa pengubahan jumlah menteri menjadi kewenangan presiden. Ada pula yang mempertanyakan efisiensi dan tantangan seperti apa yang membutuhkan perombakan jumlah menteri.

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengkritisi perubahan Pasal 15 UU Kementerian Negara dalam rapat panitia kerja (panja) Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen, Rabu (15/5/2024). Fraksi lainnya cenderung sepakat dan masih menunggu pandangan yang akan dipaparkan dalam rapat berikutnya.

Editor:
SUHARTONO
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000