logo Kompas.id
Politik & HukumDPR dan Pemerintah Lempar...
Iklan

DPR dan Pemerintah Lempar Sinyal Revisi Aturan Main Pemilu secara Menyeluruh

UU No 7/2017 tentang Pemilu masih memiliki banyak kekurangan. Akibatnya, pelaksanaannya tak bisa maksimal, butuh revisi.

Oleh
IQBAL BASYARI
· 4 menit baca
Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah melempar sinyal ingin merevisi sejumlah undang-undang terkait dengan kepemiluan. Pada tahap awal, Komisi II DPR akan membentuk panitia kerja Pemilu 2024 untuk menginventarisasi berbagai masalah dan menyusun pertimbangan dalam penyempurnaan sistem pemilu secara menyeluruh.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masih memiliki banyak kekurangan. Akibatnya, pelaksanaan pemilu tidak bisa dilakukan secara maksimal. Sebab, sebagian masalah harus diselesaikan dengan merevisi aturan, bukan hanya teknis kepemiluan.

Editor:
SUHARTONO
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000