logo Kompas.id
Politik & HukumBeda Pendapat PDI-P dan...
Iklan

Beda Pendapat PDI-P dan Gerindra soal Revisi UU Kementerian Negara

PDI-P menilai UU Kementerian Negara masih relevan dan tak perlu diubah. Sebaliknya, Gerindra buka peluang revisi.

Oleh
WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN
· 2 menit baca
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Rabu (23/10/2019), berfoto bersama para calon menteri di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta.
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Rabu (23/10/2019), berfoto bersama para calon menteri di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P memiliki pandangan yang berbeda soal revisi Undang-Undang Kementerian Negara. PDI-P menanggap aturan terkini masih relevan dan tidak perlu diubah. Sebaliknya, Gerindra dan partai-partai politik koalisinya membuka peluang revisi UU tersebut sebelum pelantikan presiden-wakil presiden terpilih.

Wacana penambahan jumlah kementerian berkembang seiring dengan manuver presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk memperbesar koalisi pendukungnya di pemerintahan. Dalam prosesnya, hal tersebut membutuhkan revisi aturan terkait kementerian.

Editor:
SUHARTONO
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000