logo Kompas.id
Politik & HukumIhwal Ambang Batas Parlemen,...
Iklan

Ihwal Ambang Batas Parlemen, Publik Tunggu Pembahasan Partisipatif

DPR harus mau membuka proses pembahasan ambang batas parlemen yang partisipatif sebagaimana diperintahkan MK.

Oleh
HIDAYAT SALAM
· 3 menit baca
Suasana saat Mahkamah Konstitusi menggelar sejumlah agenda sidang putusan di MK, Jakarta, Kamis (29/2/2024). Salah satu putusan menghapus ambang batas parlemen 4 persen. Namun, hasil putusan tersebut baru dilaksanakan setelah Pemilu 2029.
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Suasana saat Mahkamah Konstitusi menggelar sejumlah agenda sidang putusan di MK, Jakarta, Kamis (29/2/2024). Salah satu putusan menghapus ambang batas parlemen 4 persen. Namun, hasil putusan tersebut baru dilaksanakan setelah Pemilu 2029.

JAKARTA, KOMPAS — Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pembuat undang-undang mengubah angka ambang batas parlemen 4 persen suara sah nasional di pemilihan umum dinilai belum cukup menjawab masalah proporsionalitas sekaligus memperkuat prinsip penyederhanaan partai politik. Kepentingan tiap partai politik hampir dipastikan menjadi pertimbangan utama Dewan Perwakilan Rakyat.

Oleh karena itu, DPR harus membuka proses pembahasan yang partisipatif dalam menentukan angka ambang batas parlemen. Hal ini sebagaimana diperintahkan oleh MK.

Editor:
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000