logo Kompas.id
Politik & HukumAkun ”Buzzer” Tetap Bebas...
Iklan

Akun ”Buzzer” Tetap Bebas Bergerak di Masa Tenang

Tiap masa tenang pemilu akun ”buzzer” terus berkeliaran di dunia maya. Tugas mereka masih sama seperti masa kampanye.

Oleh
WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN, DIAN DEWI PURNAMASARI
· 5 menit baca
Arya (26), pemilih muda di Kota Tangerang, sedang menunjukkan cara ia mempelajari profil caleg-caleg DPR RI yang berlaga di dapilnya.
KOMPAS/ALBERTUS KRISNA

Arya (26), pemilih muda di Kota Tangerang, sedang menunjukkan cara ia mempelajari profil caleg-caleg DPR RI yang berlaga di dapilnya.

JAKARTA, KOMPAS — Akun-akun pendengung atau buzzer yang berlindung di balik anonimitas masih bebas berseliweran di media sosial di tengah masa tenang Pemilu 2024. Sebagian dari mereka menginisiasi percakapan dunia maya yang cenderung provokatif, menjelekkan, dan fitnah.

Penelusuran Kompas di media sosial, Minggu (11/2/2024), terhadap sejumlah akun resmi partai politik, pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta tim pemenangan, tidak menemukan adanya indikasi kampanye atau konten ajakan memilih. Namun, akun anonim, pendengung, dan masyarakat sipil masih banyak yang berkampanye secara langsung ataupun terselubung.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu

Pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, saat dihubungi pada Minggu mengatakan, masa tenang tidak menghambat akun pendengung dan anonim tetap bekerja bagi peserta pemilu yang mereka dukung. Bagi mereka, itu hari yang sama seperti periode kampanye dan sulit untuk diantisipasi.

Baca juga: Panduan bagi Pemilih

”Kami juga tengah menganalisis percakapan publik di X, periodenya untuk hari pertama masa tenang. Hingga saat ini, percakapan publik yang terindikasi kampanye masih seputar kampanye akbar kemarin (Sabtu),” ujarnya.

Petugas gabungan yang dikoordinasi oleh Bawaslu Kota Padang melipat bekas alat peraga kampanye (APK) salah satu calon anggota legislatif DPR RI yang mereka copot di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Padang, Sumatera Barat, pada hari perdana masa tenang pemilu, Minggu (11/2/2024).
KOMPAS/YOLA SASTRA

Petugas gabungan yang dikoordinasi oleh Bawaslu Kota Padang melipat bekas alat peraga kampanye (APK) salah satu calon anggota legislatif DPR RI yang mereka copot di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Padang, Sumatera Barat, pada hari perdana masa tenang pemilu, Minggu (11/2/2024).

Dari berbagai percakapan, banyak akun pendengung anonim yang menguasai percakapan. Sejauh ini, mereka masih berkutat dengan konten-konten sisa kampanye akbar. Hal itu seperti perdebatan kerumunan mana yang paling ramai, kampanye pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, di Jakarta International Stadium atau pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar, di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Selain itu, tayangan film dokumenter karya Dandhy Laksono yang bertajuk Dirty Vote juga ikut meramaikan percakapan media sosial. Lewat konten itu, muncul beragam tanggapan, seperti ajakan untuk menjadi golongan putih hingga ajakan tidak memilih calon tertentu. Padahal, kata dia, akun-akun yang berkomentar belum tentu menonton film tersebut.

”Apalagi, tim sukses pasangan calon nomor 2 (Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran) menggelar konferensi pers menanggapi film itu. Makin banyak yang ikut dalam percakapan itu. Dari yang awalnya tidak tahu, menjadi tahu dan ikut komentar,” tutur Fahmi.

Kami juga tengah menganalisis percakapan publik di X, periodenya untuk hari pertama masa tenang. Hingga saat ini, percakapan publik yang terindikasi kampanye masih seputar kampanye akbar kemarin.

Ia melihat masa tenang pemilu belum diiringi ajakan untuk tidak berkampanye secara masif oleh elite-elite dan akun peserta pemilu. Karena itu, publik masih saling berdebat mengunggulkan pilihan mereka masing-masing dan menjatuhkan yang lain.

Antisipasi

Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Timur Machmud Suhermono mengingatkan bahwa selama masa tenang 11-13 Februari 2024, Badan Pengawas Pemilu seharusnya mengantisipasi kampanye terselubung di media sosial. Kampanye di medsos itu berpotensi dilakukan oleh mereka yang bukan tim pemenangan resmi.

Seharusnya, Bawaslu bisa menyurati Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) ataupun penyedia platform mulai dari Meta, X atau Twitter, hingga Tiktok untuk menurunkan (take down) atau memblokir konten yang berbau kampanye.

”Kebijakan itu harus dilakukan agar keadilan pemilu terjamin. Jangan sampai mereka yang memiliki buzzer dan influencer besar mendapatkan tambahan waktu dan keuntungan kampanye di medsos yang leluasa di masa tenang ini,” kata Machmud.

Sejumlah petugas PPSU dan Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan duduk di atas alat peraga kampanye yang telah ditertibkan di Jalan Kapten Tendean, Jakarta, Minggu (11/2/2024). Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta beserta Satpol PP dan pihak terkait melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) pada masa tenang Pemilu 2024.
KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Sejumlah petugas PPSU dan Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan duduk di atas alat peraga kampanye yang telah ditertibkan di Jalan Kapten Tendean, Jakarta, Minggu (11/2/2024). Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta beserta Satpol PP dan pihak terkait melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) pada masa tenang Pemilu 2024.

Ia mengatakan, dari pemilu ke pemilu yang mendapatkan perhatian dari Bawaslu baru sekadar kampanye di media arus utama. Selain itu, juga pengaturan larangan kampanye dari akun tim pemenangan yang sudah didaftarkan di KPU. Di luar itu, seperti simpatisan dan pendukung pasangan calon kandidat pemilu tidak dilarang mengunggah konten kampanye di masa tenang.

Iklan

”Seharusnya Bawaslu sangat bisa mengatur itu dengan menyurati lembaga ke lembaga. Baik itu Kominfo maupun penyedia platform media sosial,” katanya.

Pengaturan yang jelas, imbuhnya, hal itu juga untuk menjaga masa tenang benar-benar damai dan senyap di media sosial. Sebab, masyarakat bisa menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial. Tanpa ada ketegasan dari penyelenggara pemilu, baliho di dunia nyata mungkin memang sudah ditertibkan, tetapi kampanye dari pasukan-pasukan udara paslon masih merajalela di dunia maya.

Baca juga: Meski Jadi Tanggung Jawab Peserta Pemilu, Bawaslu Ikut Tertibkan Alat Peraga Kampanye

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, sejauh ini kerja sama antara Bawaslu dan Kemkominfo baru sekadar untuk memblokir dan menurunkan konten di medsos yang berbau hoaks, kampanye hitam, ujaran kebencian, fitnah, ataupun konten berbau SARA.

”Walaupun pengawasan di medsos itu sulit karena hanya terbatas pada 20 akun yang terdaftar resmi. Padahal, yang tidak terdaftar ini yang lebih rawan. Kami akan meningkatkan kerja sama dengan teman-teman Kemkominfo yang punya kemampuan dan pengawasan untuk mengawasi medsos,” kata Bagja.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja, di Jakarta, Senin (18/12/2023).
KOMPAS/WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja, di Jakarta, Senin (18/12/2023).

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, menyebut konten berbau kampanye dari akun tim pemenangan resmi yang terdaftar di KPU per 11 Februari 2024 sudah dipastikan harus turun. Apabila masih ada konten kampanye dari akun resmi, Bawaslu bisa meminta Kemkominfo menurunkan konten tersebut.

Bawaslu juga masih melakukan patroli siber 1 x 24 jam selama masa tenang ini untuk mencermati apakah ada akun medsos yang melanggar Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Jika ada konten yang menghasut, memfitnah, mengadu domba, menganjurkan atau menyarankan kekerasan, Bawaslu bisa menurunkan konten tersebut bersama-sama Kemkominfo dan platform media sosial.

Adapun, jika ada dugaan pelanggaran hukum, misalnya, pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Bawaslu juga akan memprosesnya.

”Dengan tim patroli siber 1 x 24 jam, Bawaslu memastikan bahwa tidak ada lagi akun medsos yang terdaftar dan masih menyampaikan soal kampanye paslon tertentu. Jika ada akun medsos personal yang melakukan provokasi dan melanggar UU ITE, Bawaslu akan menanganinya bersama dengan kepolisian,” tutur Lolly.

Baca juga: Ruang Abu-abu Menuju Masa Kampanye Pemilu 2024

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengajak masyarakat bersiap memberikan suara pada 14 Februari. Di masa tenang sebelum pemilu, masyarakat juga diminta mewaspadai disinformasi ataupun kabar-kabar provokatif yang betebaran.

”Pilihan boleh beda, tetapi persatuan dan kesatuan bangsa yang utama. Bersama kita jadikan Indonesia lebih baik, lebih adil, lebih maju, dan sejahtera. Sukseskan Pemilu 2024,” tulis Wapres dalam akun media sosial Instagram @setwapres.ri, Minggu.

Wakil Presiden Maruf Amin saat mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2575, Sabtu (10/2/2024).
BPMI SETWAPRES

Wakil Presiden Maruf Amin saat mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2575, Sabtu (10/2/2024).

Menurut Wapres, semua kontestan telah menyampaikan visi, misi, program serta akan ke mana arah pembangunan bangsa lima tahun ke depan. Masyarakat diharap mampu menilai dan memutuskan mana yang akan menjadi pilihan di bilik suara pada 14 Februari mendatang. ”Saatnya kita cerdas sebagai warga negara dan bertindak bijaksana sebagai pemilih. Mari kita jaga keutuhan negara ini dengan menggunakan hak pilih kita dengan penuh tanggung jawab,” kata Wapres menambahkan.

Melalui Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi, Wapres Amin juga berpesan agar masyarakat tidak golput dan tidak mau diintervensi oleh siapa pun, termasuk dengan iming-iming uang atau apa pun. Masyarakat diharap teguh dalam pendirian masing-masing. ”Wapres ingin partisipasi pemilih meningkat,” ujar Masduki dalam keterangan tertulis, Minggu.

Pemilu 2024 ini diharap bukan sekadar aman dan damai, melainkan juga demokratis, jujur, dan adil. Untuk itu, pemilu yang bermartabat akan menaikkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara. Hal ini akan baik bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Wapres Amin juga meminta masyarakat menghindari penyebaran kabar palsu atau provokatif. Disinformasi ditengarai semakin banyak beredar di masa tenang pemilu. Karenanya, masyarakat perlu waspada serta terus saling menghargai dan menghormati terhadap pilihan politik sesama warga bangsa.

Masyarakat dan seluruh elemen bangsa lainnya juga diharap bergotong royong menciptakan suasana aman dan kondusif. Penyelenggara pemilu dari pusat hingga daerah, sampai para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di lapangan bekerja secara profesional dan penuh amanah. Dengan demikian, harapannya Pemilu 2024 berjalan lancar, aman, dan dengan suasana yang riang gembira.

Antrean diaspora Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) yang bertempat di Qatar Sports Club, Doha, Qatar, Jumat (9/2/2024).
ARSIP D YUSTISIA P

Antrean diaspora Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) yang bertempat di Qatar Sports Club, Doha, Qatar, Jumat (9/2/2024).

Editor:
ANTONY LEE
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000