logo Kompas.id
Politik & HukumDua Mahasiswa Hukum UI Minta...
Iklan

Dua Mahasiswa Hukum UI Minta MK Larang Caleg Terpilih Pemilu 2024 Ikut Pilkada 2024

Keikutsertaan caleg terpilih sebagai kandidat di pilkada dinilai memberi ketidakpastian terhadap pemilih.

Oleh
SUSANA RITA KUMALASANTI
· 4 menit baca
Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (13/3/32023).
KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (13/3/32023).

JAKARTA, KOMPAS — Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ahmad Alfarizy dan Nur Fauzi Ramadhan, meminta Mahkamah Konstitusi melarang calon anggota legislatif yang terpilih dalam pemilu legislatif 2024 mengikuti pemilihan kepala daerah yang sedianya digelar pada 27 November 2024. Keikutsertaan seseorang dalam dua kontestasi lima tahunan tersebut dinilai mengabaikan mandat rakyat yang telah memilih calon tersebut untuk duduk di kursi legislatif.

”Kami mengalami kerugian karena sejatinya ketika kami memilih dalam Pemilu 2024, kami memilih anggota legislatif. Ada kerugian mandat yang telah kami berikan kepada anggota legislatif, lalu kemudian menjadi calon kepala daerah,” kata Nur Fauzi Ramadhan, mahasiswa semester delapan FH UI sekaligus penyandang disabilitas tunanetra, Jumat (2/2/2024), saat membacakan permohonan.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu

Fauzi menggunakan alat bantu screen reader di laptopnya sehingga tak kesulitan dalam menyampaikan paparan mengenai substansi permohonannya.

Fauzi bersama rekannya, Ahmad Alfarizy, menguji Pasal 7 Ayat (2) Huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal tersebut mengatur bahwa calon kepala daerah wajib menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota legislatif sejak ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah. Keduanya meminta kewajiban yang sama juga diberlakukan untuk calon anggota legislatif terpilih berdasarkan rekapitulasi suara dari Komisi Pemilihan Umum.

Fauzi mengatakan, terdapat konflik status apabila melihat timeline jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Adapun, pelantikan caleg terpilih dilakukan pada 20 Oktober 2024, tetapi pada 15-20 Maret 2024 para caleg sudah mengetahui terpilih atau tidaknya mereka. Sementara itu, tahapan pilkada 2024 sudah dilaksanakan tiga bulan sebelum 27 November, dengan asumsi tidak dimajukan menjadi Agustus-September.

“Jika berdasarkan perhitungan bahwa pendaftaran pasangan calon peserta pilkada 2024 akan dilaksanakan pada Agustus 2024, maka terdapat peluang bagi caleg terpilih Pemilu 2024 kembali mendaftar menjadi pasangan calon peserta pilkada 2024 tanpa melepaskan statusnya sebagai caleg terpilih,” kata Alfarizy.

Dua mahasiswa FH Universitas Indonesia menguji materi pasal di UU No 10/2016 tentang Pilkada.
SUSANA RITA KUMALASANTI

Dua mahasiswa FH Universitas Indonesia menguji materi pasal di UU No 10/2016 tentang Pilkada.

Konflik status tersebut tak sesuai dengan semangat MK untuk menciptakan pilkada dengan prinsip fairness. Selain itu, tidak adanya larangan bagi caleg terpilih untuk maju dalam pilkada juga tak sesuai dengan semangat tujuan partai politik melakukan pendidikan politik dan kaderisasi parpol.

Sebab, seyogianya partai harus menyediakan kader yang konsisten dengan pilihannya. Menjalankan mandat dari rakyat pemilih sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD bagi caleg terpilih harus dipandang sebagai suatu moral politik yang perlu ditanamkan kepada kader-kader partai politik.

Keikutsertaan caleg terpilih sebagai kandidat dalam pilkada juga sekaligus memberikan ketidakpastian terhadap pemilih selaku pemberi mandat. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi warga negara.

Alfarizy dan Fauzi meminta MK agar memprioritaskan penanganan perkara pengujian Pasal 7 Ayat (1) Huruf s UU No 10/2016. Mereka berharap agar perkara tersebut diputus sebelum dimulainya sidang perselisihan hasil pemilihan umum oleh MK atau sebelum dimulainya tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah.

Baca juga: MK Diminta Atur Caleg Terpilih Maju Pilkada Juga Harus Mundur

Iklan

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih yang menjadi anggota panel pemeriksaan pendahuluan memuji permohonan yang diajukan para pemohon yang baru sekali mengikuti persidangan MK, tetapi tanpa kesalahan yang signifikan.

”Saya lihat semangatnya bagus sekali, dalam menyusun permohonan sudah kayak orang pengalaman (beracara di MK) gitu. Jadi dari sisi sistematikanya, Saudara sudah mempelajari betul Peraturan MK,” puji Enny yang hanya menemukan kesalahan-kesalahan teknis yang bersifat minor dalam berkas permohonan.

Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Hakim MK
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO (WAK)

Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, Hakim MK

Hal serupa juga diungkapkan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh. Namun, ia mengungkapkan, hal yang diungkapkan pemohon mengenai kemungkinan caleg terpilih mengikuti pilkada seperti menggiring MK untuk menangani sesuatu yang belum terjadi atau fiksi. Meskipun demikian, ia senang para mahasiswa tersebut memiliki pemikiran yang jauh atau antisipatif.

Sementara itu, Ketua MK Suhartoyo selaku ketua panel meminta para mahasiswa tersebut mengelaborasi kembali apakah untuk menghalangi caleg terpilih maju ke dalam kandidasi pilkada harus dengan mengeluarkan larangan. Ia mempertanyakan, mengapa tidak menggunakan ruang waktu selama lebih kurang satu bulan, yakni dari saat pelantikan anggota legislatif pada 1 Oktober dan pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November, dengan asumsi pelaksanaan pilkada tidak dimajukan.

Sebab, menurut Suhartoyo, ada hak dari para calon anggota legislatif terpilih yang juga dijamin oleh Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945 berkaitan dengan jaminan akan kebebasan berekspresi, mencari kehidupan yang layak, mencari pekerjaan, dan juga memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Apalagi, dengan statusnya sebagai caleg terpilih, mereka belum memiliki hak dan kewajiban yang melekat dalam diri anggota legislatif.

“Coba hal ini bisa dielaborasi lagi,” kata Suhartoyo.

Ia kemudian memberi kesempatan kepada kedua mahasiswa tersebut untuk memperbaiki permohonan mereka hingga 15 Februari 2024. “Tapi ini kan MK mau menyelenggarakan PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum). Kalau perbaikan bisa lebih cepat, lebih baik,” ujarnya.

Ingin jadi hakim

Fauzi dan Alfarizy yang permohonannya teregistrasi dengan nomor 12/PUU-XXII/2024 merupakan mahasiswa semester 7 FH UI yang memenangi lomba peradilan semu yang diadakan MK bekerja sama dengan Universitas Andalas, Padang, dalam kategori “berkas permohonan terbaik”.

Ditemui seusai sidang, Fauzi memang memiliki mimpi tersendiri untuk bisa beracara di MK sebelum lulus menjadi sarjana hukum. Penyandang disabilitas tunanetra tersebut mengaku punya cita-cita sebagai akademisi yang nantinya bisa duduk sebagai hakim konstitusi.

“Setidaknya sebelum aku lulus menjadi sarjana, karena aku sebenarnya cita-citanya ingin jadi akademisi. Dan ingin sekali ke depannya menjadi hakim MK. Maka dari itu, aku pingin bisa sidang dan menjadi best practical untuk mendalami lebih lanjut MK itu bukan secara teori saja, tetapi secara praktik seperti apa,” kata Fauzi.

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu (29/8/2020).
KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu (29/8/2020).

Fauzi dan Alfarizy mengaku berkas permohonan tersebut benar-benar mereka buat sendiri. Baru belakangan ketika sudah didaftarkan ke MK dan hendak menghadapi sidang perdana, keduanya berkonsultasi dengan para dosen mereka di FH UI.

Pas setelah permohonan kemarin, ada diskusi dengan dosen juga, untuk memperdalam kira-kira nanti bilang apa hakimnya. Termasuk juga bagaimana menjawab pertanyaan hakim,” ujar Fauzi dan Alfarizy saling menimpali.

Editor:
ANTONY LEE
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000