logo Kompas.id
Politik & HukumPerdebatan Gagasan Capres...
Iklan

Perdebatan Gagasan Capres Perlu Difokuskan pada Isu-isu Krusial

Perdebatan para calon presiden pada 12 Desember 2023 perlu lebih fokus pada isu yang dianggap publik paling krusial.

Oleh
NIKOLAUS HARBOWO, WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN
· 5 menit baca

Pasangan capres-cawapres mengambil nomor urut saat rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023).
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pasangan capres-cawapres mengambil nomor urut saat rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden, para panelis harus mampu menitikberatkan perdebatan pada isu-isu krusial yang jadi kegelisahan publik. Ini mengingat waktu debat terbatas dan tema yang diangkat dalam satu kesempatan debat cukup banyak.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu

Tema yang dijadikan pokok bahasan dalam debat perdana calon presiden (capres), Selasa (12/12/2023), adalah pemerintahan, hukum, hak asasi manusia (HAM), pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Jumlah bahasan ini hampir dua kali lipat dibandingkan debat capres 2019, yang membahas hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Adapun, berdasarkan jajak pendapat Kompas, 7-9 Desember 2023, dari tujuh tema dalam debat perdana, ada dua isu krusial yang paling menjadi perhatian publik saat ini, yakni pemberantasan korupsi (36 persen) dan kerukunan warga (30 persen).

https://cdn-assetd.kompas.id/IaaWQeiDvZNB1fzfeF7mvibGdIY=/1024x853/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F12%2F10%2Fbbd56c09-b12c-4c16-b0ea-93af9af01e64_jpg.jpg

Pengajar komunikasi politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Nyarwi Ahmad, dihubungi dari Jakarta, Minggu (10/12/2023), mengatakan, dengan waktu debat hanya 120 menit, para capres mustahil bisa menyampaikan inti gagasannya atas seluruh pokok bahasan yang diangkat Komisi Pemilihan Umum.

Karena itu, ia berharap, pertanyaan dari setiap panelis bisa langsung menukik pada isu-isu krusial bagi masyarakat. Bahkan, seharusnya, para panelis juga sudah memahami visi-misi semua pasangan capres-cawapres sehingga substansi visi-misi tersebut tinggal diuji melalui kasus faktual serta data berbasis riset yang bersumber dari berbagai lembaga.

”Saya kira itu jauh lebih penting dan hidup diskusinya. Jangan sampai seperti pemilu-pemilu sebelumnya, debatnya cenderung normatif. Kalau debatnya normatif, ya hanya akan menjadi tontonan yang tidak menarik bagi pemilih,” ujar Nyarwi.

Komisioner KPU secara bergantian menandatangani hasil rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023).
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Komisioner KPU secara bergantian menandatangani hasil rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Guru Besar Hukum Acara Pidana Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Hibnu Nugroho, juga berpandangan, jika panelis tidak bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya dalam debat nanti, solusi konkret dan inti gagasan atas isu-isu yang menjadi keresahan publik justru tidak akan terjawab dengan baik oleh para kandidat.

Ia sepakat bahwa salah satu kegelisahan publik saat ini ialah mengenai pemberantasan korupsi. Jika ditarik ke belakang, gagasan ”revolusi mental” yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo cenderung gagal. Sebab, kasus korupsi kini semakin merajalela. Kasus korupsi bukan hanya terjadi pada tingkatan desa dan kepala daerah, melainkan juga politikus, menteri, jaksa, hingga hakim.

”Ini sesuatu yang saya kira menjadi prioritas utama bagaimana Indonesia ke depan, terlebih kalau kita lihat dari Indeks Persepsi Korupsi, bukan saja turun, tetapi anjlok. Oleh karena itu, sebetulnya Indonesia mau ke mana? Hingga titik arahnya itu menjadi pupus. Ini kita mundur jauh. Padahal, bayangan rakyat adalah revolusi mental, korupsi semakin menipis. Namun, ternyata enggak. Sekarang, rakyat menunggu solusi apa yang ditawarkan oleh capres-cawapres ke depan,” ucap Hibnu.

Hibnu melihat, masyarakat butuh gagasan, solusi, dan komitmen yang konkret untuk mengatasi persoalan itu. Apalagi, semua bermimpi menuju Indonesia emas. Jika korupsi terus merajalela, mimpi Indonesia Emas ini hanya akan menjadi bayang-bayang yang tidak terkonsep dengan baik.

Ia menyebutkan, sejumlah komitmen nyata yang dinanti publik, seperti pemerintah ke depan yang bakal menjadikan budaya malu sebagai sanksi. Artinya, jika ada pejabat yang diduga terlibat kasus korupsi, mereka seharusnya berani untuk mundur dari jabatan. Kemudian, keberanian meletakkan dasar pemberantasan korupsi lewat pengesahan Undang-Undang tentang Pembuktian Terbalik serta Undang-Undang tentang Perampasan Aset yang sekarang menggantung.

Iklan
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Hibnu Nugroho.
ARSIP PRIBADI

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Hibnu Nugroho.

Peneliti senior Setara Institute, Ismail Hasani, melihat, pokok bahasan kerukunan warga sangat dinanti publik karena belakangan segregasi sosial sangat kuat di antara warga. Memang segregasi sosial ini belum menjadi persoalan yang berkelanjutan, tetapi spot-spot peristiwa intoleransi yang tercatat oleh Setara Institute cukup mengkhawatirkan, di mana selama setahun terjadi rata-rata sekitar 200 peristiwa intoleransi.

Baca juga: Penguatan Pemberantasan Korupsi Harus Jadi Fokus di Debat Capres-Cawapres

”Itu, kan, spot-spot peristiwa dan, ya, tentu ini menjadi kekhawatiran semua pihak. Imajinasi ini, kan, harus dikembalikan ke imajinasi awal pendirian Republik, di mana Bung Karno berpidato, negara ini dibangun untuk semua, bukan satu golongan. Maka, ketika ada satu yang terkoyak, ini, kan, berarti ancaman serius kebangsaan,” ucap Ismail.

Karena itu, melalui debat capres nanti, publik menanti sebuah kepemimpinan toleransi. Siapa pun pemimpinnya harus menjadikan toleransi atau pluralitas bukan sebagai fakta sosiologis, tetapi sebagai sebuah kebutuhan. Artinya, dibutuhkan usaha untuk menjaganya, mulai dari komitmen perbaikan produk hukum undangan yang diskriminatif, membangun jaminan kebebasan beragama, serta memberikan perlindungan bagi kelompok minoritas dan rentan.

”Jadi tidak cukup hanya menerima keberagaman ini sebagai fakta, tetapi harus ada agenda untuk mempertahankan dan memperjuangkannya,” tuturnya.

Fokus isu

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Eddy Soeparno, menyampaikan, dua hal itu terangkum dalam narasi persiapan debat pasangan Prabowo-Gibran. Pemberantasan korupsi, misalnya, susunan materi akan fokus pada strategi dan langkah-langkah pencegahan. Hal itu berkaitan dengan instrumen pemerintahan lainnya yang juga menjadi topik debat.

”Titik berat dan fokus kami ada pada pencegahan. Dengan pencegahan, angka korupsi juga akan semakin menurun. Sementara kerukunan masyarakat sudah menjadi komitmen paling awal dari Prabowo-Gibran,” katanya.

Sosok Prabowo, lanjut Eddy, sudah belajar dari Pemilu 2019 yang memicu pembelahan di masyarakat. Elite politik dinilai mudah untuk rekonsiliasi, sedangkan masyarakat akar rumput butuh waktu lama untuk pulih. Selain dalam debat, isu kerukunan warga akan terus diilhami Prabowo-Gibran saat berkampanye.

Sekjen PAN Eddy Soeparno saat wawancara dengan harian <i>Kompas </i>di kediamannya, Jakarta, Senin (13/11/2023).
KOMPAS/RIAN SEPTIANDI

Sekjen PAN Eddy Soeparno saat wawancara dengan harian Kompas di kediamannya, Jakarta, Senin (13/11/2023).

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Imam Priyono, mengungkapkan, pada dasarnya semua tema debat merupakan tema-tema yang substansial dan penting bagi rakyat, utamanya pemilih. Namun, TPN pun menghormati hasil jajak pendapat Kompas di mana pemberantasan korupsi dan kerukunan warga adalah tema yang penting.

Temuan Kompas ini memang berkesesuaian dengan berbagai kajian yang dimiliki oleh TPN. Sejak lama, pemberantasan korupsi memang telah menjadi keresahan masyarakat luas. TPN pun meyakini, Ganjar dan Mahfud akan mampu menjelaskan dengan berbagai tawaran solusi dan program yang telah dirumuskan bersama dan bersumber dari pemikiran-pemikiran bernas mereka.

Selain itu, Ganjar-Mahfud juga dinilai sangat memahami persoalan kerukunan warga. Ini mengingat Ganjar pernah memimpin Jawa Tengah selama 10 tahun dengan beragam tantangan dan kompleksitasnya, sementara Mahfud dengan kedalaman pemahamannya yang terkait hukum yang juga berbasiskan pada keadilan.

”Mengenai efektivitas pemanfaatan waktu debat nanti, insya Allah akan bisa dilakukan dengan baik. Mengingat Mas Ganjar sudah pernah dua kali mengikuti pemilihan langsung dan tentu sesi debat yang difasilitasi oleh KPU. Sementara Prof Mahfud merupakan tokoh yang telah pernah mengemban amanah di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pengalaman ini tentunya akan memberikan kemampuan menyampaikan pesan secara efektif dalam debat nantinya,” tutur Imam.

Juru Bicara Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Usamah Abdul Aziz, pun menyampaikan, dalam debat perdana nanti, capres bakal lebih banyak bicara mengenai korupsi. Pasalnya, korupsi dinilai kerap menjadi penghambat dalam kemajuan sebuah bangsa. Tak hanya itu, Anies juga akan memfokuskan bahasan pada terobosan pelayanan publik dan mewujudkan kerukunan warga. ”Dengan bermodalkan pengalaman di Jakarta, Anies punya pengalaman panjang untuk membahas tema-tema tersebut secara baik,” katanya.

Editor:
ANTONY LEE
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000