logo Kompas.id
Politik & HukumPendanaan Kampanye Masih Luput...
Iklan

Pendanaan Kampanye Masih Luput dari Perhatian

Salah satu tantangan di masa kampanye pemilu adalah publik tak terlalu memperhatikan soal dana kampanye.

Oleh
KURNIA YUNITA RAHAYU
· 3 menit baca
Pengendara sepeda motor melintasi deretan spanduk dan bendera partai politik di Jalan Mampang Prapatan Raya, Jakarta Selatan, Minggu (20/8/2023). Menjelang masa kampanye Pemilu 2024, sejumlah partai politik mulai memasang berbagai atribut, seperti spanduk dan bendera, untuk menyosialisasikan partai mereka. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan masa kampanye Pemilu 2024 pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.
KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Pengendara sepeda motor melintasi deretan spanduk dan bendera partai politik di Jalan Mampang Prapatan Raya, Jakarta Selatan, Minggu (20/8/2023). Menjelang masa kampanye Pemilu 2024, sejumlah partai politik mulai memasang berbagai atribut, seperti spanduk dan bendera, untuk menyosialisasikan partai mereka. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan masa kampanye Pemilu 2024 pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

JAKARTA, KOMPAS — Memasuki pekan kedua kampanye Pemilu 2024, akuntabilitas pendanaan kampanye belum menjadi perhatian masyarakat. Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum juga dinilai belum memfasilitasi publik dengan penyediaan data pendanaan kampanye yang detail.

Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu, setiap peserta pemilu wajib melaporkan dana kampanye. Pelaporan dimaksud meliputi laporan awal dana kampanye (LADK), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), serta laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Penyampaian laporan itu diunggah melalui Sikadeka dalam rentang awal hingga akhir kampanye, yakni 28 November 2023–10 Februari 2024. Pelaporan disampaikan melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) KPU.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati, Jumat (8/12/2023), menilai, salah satu tantangan di masa kampanye ini adalah publik tak terlalu memperhatikan soal dana kampanye. Di sisi lain, masyarakat juga tak bisa mendapatkan akses untuk mengetahui laporan dana kampanye. Sebab, peserta pemilu hanya melaporkannya kepada KPU, tetapi tidak membukanya kepada publik.

”Dana kampanye itu (seharusnya) tidak hanya disampaikan kepada penyelenggara pemilu, tetapi juga perlu disampaikan kepada publik. (Sebab), hal ini akan menjadi indikator bagi pemilih memberikan hak pilihnya dengan menelusuri laporan dana kampanye peserta pemilu,” kata Khoirunnisa.

Berkaca pada Pemilu 2019, menurut dia, sistem informasi dana kampanye yang dibuat KPU tidak hanya digunakan peserta untuk mengunggah laporan. Publik juga bisa mengakses laman tersebut. Akan tetapi, saat ini masyarakat justru belum bisa mengakses informasi yang ada di Sikadeka.

Khoirunnisa Nur Agustyati, Direktur Eksekutif Perludem
KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Khoirunnisa Nur Agustyati, Direktur Eksekutif Perludem

Menurut Khoirunnisa, selama ini informasi yang paling mungkin diketahui publik adalah total jumlah dana kampanye secara umum. Tidak ada penjabaran sejumlah dana tersebut berasal dan digunakan untuk apa saja. Dalam situasi tersebut, masyarakat tidak bisa mendapatkan informasi mendetail sehingga pengawasan terhadap potensi penyelewengan pun sulit dilakukan.

Baca juga: Biaya Politik Caleg Hadapi Pemilu 2024 Membengkak

Kompas menghubungi anggota KPU, Idham Holik, untuk mengonfirmasi laporan dana kampanye dari peserta pemilu. Namun, hingga Jumat malam, ia belum menjawab.

Iklan

Di tengah minimnya akses publik terhadap laporan dana kampanye, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya peningkatan laporan dan kerawanan transaksi selama kampanye Pemilu 2024. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, lonjakan pelaporan yang dimaksud terkait dengan transaksi keuangan tunai. Transaksi keuangan tunai itu meliputi transaksi dari luar negeri ke Indonesia dan pembawaan uang tunai.

”Selain itu, potensi peningkatan terjadi pula pada penukaran valuta asing serta penukaran rupiah ke dalam nominal-nominal kecil,” ujarnya.

Komitmen parpol

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P telah melaporkan dana kampanye partai melalui Sikadeka KPU. Laporan dimaksud, kata Hasto, memuat informasi terkait rekening khusus dana kampanye (RKDK). Rekening dimaksud dibuat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada 25 Juli 2023 dan atas nama RKDK Parpol DPP PDI Perjuangan. Adapun saldo awal yang disetorkan ke rekening tersebut sebesar Rp 3 miliar.

”Pelaporan dana kampanye merupakan bagian dari akuntabilitas dan transparansi partai,” kata Hasto.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan hasil Konsolidasi Internal Pemenangan Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2019 Se-Provinsi Banten di Serang, Banten, Senin (15/4/2019).
KOMPAS/DWI BAYU RADIUS

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan hasil Konsolidasi Internal Pemenangan Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2019 Se-Provinsi Banten di Serang, Banten, Senin (15/4/2019).

Mengingat krusialnya akuntabilitas dan transparansi tersebut, Hasto melihat perlunya pengawasan independen terhadap penggunaan dana kampanye. Sebab, menjelang Pemilu 2024 terdapat kecenderungan parpol memasang alat peraga masif. Bahkan, jumlahnya dinilai jauh lebih tinggi ketimbang jumlah pengurus parpol terkait.

Menurut Hasto, fenomena tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama terkait dengan pembiayaan. ”Hal ini harus dilihat alat peraga, baliho, yang bertebaran secara masif tersebut berapa biayanya dan dari mana dananya (apakah) juga ikut dilaporkan?” ujarnya.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, partainya juga berkomitmen dalam penggunaan dana kampanye yang transparan. Untuk penggunaan dana kampanye yang telah dimulai pada 28 November, tim keuangan Badan Pemenangan Pemilu Nasdem sedang mempersiapkan laporan terkait.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri belum bisa memastikan apakah laporan dana kampanye PKS sudah diserahkan ke KPU. Namun, menurut dia, PKS disebut telah membuka RKDK. Mabruri menekankan, PKS berkomitmen kuat terhadap keterbukaan informasi.

Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Hermawi Taslim (kiri) menyampaikan pernyataannya didampingi Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Hasanudin Wahid (tengah) dan Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Alhabsyi (kanan) dalam konferensi pers setelah melakukan pertemuan tingkat sekjen partai politik Koalisi Perubahan di kantor DPP Partai Nasional Demokrat, Jakarta, Senin (18/9/2023).
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat Hermawi Taslim (kiri) menyampaikan pernyataannya didampingi Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Hasanudin Wahid (tengah) dan Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Aboe Bakar Alhabsyi (kanan) dalam konferensi pers setelah melakukan pertemuan tingkat sekjen partai politik Koalisi Perubahan di kantor DPP Partai Nasional Demokrat, Jakarta, Senin (18/9/2023).

Dalam agenda monitoring dan evaluasi parpol bersama Komisi Informasi Pusat, PKS mendapatkan pujian sebagai parpol pertama yang menyerahkan laporan keuangan partai yang dananya berasal dari bantuan pemerintah. Laporan keuangan tahunan partai juga diunggah ke situs PKS sehingga bisa diakses publik. Begitu juga laporan dana kampanye. Namun, pengunggahannya menunggu hingga kampanye selesai.

Editor:
ANTONY LEE
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000