logo Kompas.id
Politik & HukumMenyoal Aturan Cuti dan Mundur...
Iklan

Menyoal Aturan Cuti dan Mundur Pejabat Setingkat Menteri di Pilpres

Muncul pertanyaan kritis apakah pejabat negara yang menjadi kandidat pemilihan presiden tidak akan menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan elektoral?

Oleh
DIAN DEWI PURNAMASARI
· 4 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/4Ej9SDDvwag9Nepegjo2dNFXcW0=/1024x576/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F07%2F11%2F1f397b27-fdbd-4739-a6dd-53b400a59c43_jpg.jpg

Potensi penyalahgunaan wewenang dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan elektoral perlu diawasi secara ketat karena menteri, gubernur, dan wali kota atau bupati tak perlu mundur saat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2023, para pejabat negara itu hanya perlu mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden selama masa kampanye.

Putusan Mahkamah Konstitusi 68/PUU-XX/2022 yang ditindaklanjuti dengan PP No 53/2023 yang membolehkan menteri, gubernur, dan wali kota atau bupati tidak perlu mundur ketika mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden memicu pertanyaan publik. Adapun di Pilpres 2019, pejabat negara setingkat menteri harus mundur dari jabatan jika maju berkontestasi.

Editor:
ANTONY LEE
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000