Tiga Kontestan Pilpres Berkomitmen Jaga Pemilu Tanpa Kecurangan

Ketiga kontestan Pilpres 2024 sepakat mewujudkan pemilu yang damai, adil, dan tanpa kecurangan. Polri juga berkomitmen untuk menjaga netralitas jajarannya. Bagi Polri, netralitas adalah harga mati.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pasangan capres-cawapres mengambil nomor urut saat rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023). Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat nomor urut 1, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (nomor urut 2), dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (nomor urut 3).

JAKARTA, KOMPAS — Ketiga kontestan dalam Pemilihan Presiden 2024 berkomitmen untuk menjaga pemilu damai, jujur, adil, dan tanpa kecurangan. Namun, hal itu juga harus dibarengi oleh obyektivitas penyelenggara pemilu serta komitmen seluruh pihak untuk mematuhi aturan perundang-undangan. Komitmen ini menyusul sejumlah laporan dugaan ketidaknetralan aparatur yang kini tengah diproses Badan Pengawas Pemilu.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta semua pihak yang terlibat di Pemilu 2024 untuk bermain bersih sesuai aturan. Ia juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi secara ketat Pemilu 2024 dan memproses laporan terkait dugaan ketidaknetralan. Saat ini, Bawaslu sedang menangani sejumlah dugaan pelanggaran netralitas aparatur dengan beberapa kluster aktor, yakni dugaan dukungan kepala desa, penjabat kepala daerah, serta pemasangan alat peraga yang diduga dilakukan aparat negara.

Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TPN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Sufmi Dasco Ahmad, saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2023), mengatakan, pihaknya sepakat dengan harapan Wapres agar semua kontestan bermain bersih pada Pemilu 2024. Pemilu, lanjutnya, memang harus dilaksanakan secara damai, jujur, adil, dan tanpa kecurangan.

”Kami di pihak Prabowo dalam dua kali pemilu, 2014 dan 2019, tahu betul rasanya, misalnya, baliho hilang, baliho disobek begitu. Kami juga (pada) pemilu kali ini kejadian seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Wapres itu kami dukung penuh,” ujar Dasco.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Sufmi Dasco Ahmad

Dasco menambahkan, komitmen tersebut juga telah disampaikan DPP Gerindra kepada jajarannya, baik di eksekutif maupun legislatif, untuk ikut menjaga netralitas dan jangan sampai menyalahgunakan wewenang. ”Netralitas itu perlu, terutama kepada teman-teman Gerindra, ya. Kami, kan, kalau menteri cuma satu sehingga, apalagi calon presiden, kan, enggak mungkin kemudian terjadi penyalahgunaan kewenangan yang ada,” ucapnya.

Baca juga: Wapres: Semua Kontestan Harus Bermain Bersih

Mematuhi aturan

Anggota Tim Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Willy Aditya, sependapat dengan harapan yang disampaikan Wapres. Bagi Anies-Muhaimin, komitmen menjaga pemilu damai, jujur, adil, penting dijalankan oleh semua pihak, mulai dari kontestan, pendukung, hingga partai politik pengusung.

Kemudian, soal netralitas aparatur, menurut dia, ini sangat penting menjadi komitmen bersama. Lagi pula, aturan perundang-undangannya juga sudah jelas. Seluruh pihak sebenarnya tinggal mematuhi saja hal-hal yang diatur dalam aturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

”Nah, ini sama-sama kita jaga kalau waras kita, akal sehat kita. Ya, ini republik-republik kita bersama, ya. Jadi, tentu kita sama-sama menjaga ini. Kita ingatkan bersama-sama kalau ada undang-undang yang dilanggar, ya, kita pergunakan undang-undang yang terkait dengan obyek yang bersangkutan untuk diberikan peringatan atau apa,” tegas Willy.

ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya (kiri) dan calon presiden Anies Baswedan (kanan) menghadiri konferensi pers di Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2023).

Penegakan aturan ini penting demi menjaga penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil bagi semua kontestan. Karena itu, ia berharap, penyelenggara pemilu juga bisa bertindak obyektif dalam mengkaji dan menelusuri laporan dugaan pelanggaran.

”Jadi, obyektivitas penyelenggara segala macem krusial juga. Jangan sampai kita bertepuk sebelah tangan. Artinya, tentu kandidat dan partai pengusungnya akan merespons (harapan Wapres), begitu pula juga penyelenggara pemilunya. Mari, sama-sama jaga demokrasi kita, apa yang pernah kita letakkan sebagai basis etis, basis aturan, bukan hal-hal yang kemudian dilakukan semena-mena. Basis negara demokrasi, negara hukum itu yang kita jaga sama-sama,” ucapnya.

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Heri Budianto, juga menyampaikan, pihaknya sangat mendukung arahan Wapres. Netralitas seluruh aparatur merupakan harga mati. Di sisi lain, Ganjar-Mahfud juga terus menggaungkan pentingnya penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

”Nah, sehingga seluruh pasangan mestinya juga betul-betul bisa menerapkan pemilu secara bersih, jujur, dan adil. Apalagi, seperti kita ketahui, ketiga pasangan calon sudah menyampaikan komitmennya itu saat pengambilan nomor urut di Komisi Pemilihan Umum,” ucap Heri.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyapa pendukungnya seusai mengambil nomor urut pada Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Capres dan Cawapres Pemilu Tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Mengamini yang disampaikan Willy, komitmen menjaga pemilu jujur dan adil juga harus diikuti oleh seluruh aparatur, baik perangkat desa maupun ASN dan TNI-Polri. Apalagi, Presiden Joko Widodo pada awal November 2023 juga telah menginstruksikan kepada seluruh aparatur pemerintahan dan TNI-Polri untuk bersikap netral.

Terkait netralitas aparatur, hal ini menjadi perhatian serius bagi TPN Ganjar-Mahfud. Sebab, diketahui sebelumnya, pihaknya sangat dirugikan dengan sejumlah insiden pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di Bali dan di Sumatera Utara. ”Ini, kan, menunjukkan indikasi bahwa adanya ketidaknetralan aparat. Mestinya, kalau Presiden Jokowi dan Wapres sudah mengarahkan mereka harus netral, ya semua pihak berkomitmen juga,” tegasnya.

Netralitas harga mati

Polri menegaskan bahwa netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024 adalah komitmen harga mati bagi seluruh jajaran kepolisian di Indonesia. ”Jadi netralitas Polri adalah harga mati untuk menjaga persatuan dan kesatuan untuk menjaga NKRI,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas, Selasa ini.

Sandi menekankan agar media massa dan publik ikut sama-sama mengawasi seluruh anggota kepolisian yang terindikasi melakukan pelanggaran dari komitmen tersebut. Menurut dia, dengan adanya pengawasan bersama itu akan semakin membantu Polri dalam mewujudkan situasi pesta demokrasi lima tahunan yang aman, damai, dan kondusif.

”Tolong lihat, tegur, dan awasi kalau anggota Polri sudah melenceng dari aturan supaya bisa memperbaiki dan membenahi diri agar menjadi lebih baik lagi. Untuk membangun pemilu berjalan dengan baik, lancar, dan damai,” ujar Sandi.

DOKUMENTASI HUMAS POLRI

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menekankan pentingnya netralitas Polri pada Pemilu 2024, dalam acara temu pemimpin redaksi media massa di Jakarta, Senin (20/11/2023).

Lebih dalam, Sandi mengajak seluruh pimpinan redaksi media massa untuk sama-sama bersinergi memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat. Hal ini terutama terkait dengan sebaran informasi di media sosial yang bersifat hoaks. Kemudian, dalam menggunakan media sosial, masyarakat juga perlu diingatkan agar lebih bijak supaya tidak menjadi bumerang bagi pengguna media sosial tersebut.

”Kita harus bisa memberi edukasi literasi sosialisasi kepada masyarakat agar ke depannya menjadi masyarakat yang patuh akan hukum serta menjunjung tinggi etika, tata krama, dan kesantunan juga kejujuran,” ucap Sandi.