logo Kompas.id
Politik & HukumTim Percepatan Reformasi Hukum...
Iklan

Tim Percepatan Reformasi Hukum Masih Mencium Aroma KKN

Tim Percepatan Reformasi Hukum melaporkan tugasnya kepada Presiden di Istana Bogor. Pemerintah diminta perbaiki sistem perekrutan pejabat-pejabat strategis di kementerian/lembaga, serta BUMN yang masih beraroma KKN.

Oleh
SUSANA RITA KUMALASANTI, DIAN DEWI PURNAMASARI
· 6 menit baca
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memberikan penjelasan tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum dan target yang ditetapkan untuk mereka di Jakarta, Jumat (9/6/2023).
DIAN DEWI PURNAMASARI

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memberikan penjelasan tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum dan target yang ditetapkan untuk mereka di Jakarta, Jumat (9/6/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Tim Percepatan Reformasi Hukum mengusulkan agar pemerintah memperbaiki sistem perekrutan pejabat-pejabat strategis di kementerian/lembaga serta BUMN yang masih beraroma korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Evaluasi terhadap pejabat yang saat ini menduduki posisi strategis pun diusulkan untuk dilakukan.

Terkait dengan hal itu, Presiden Joko Widodo juga diminta untuk tidak lagi menempatkan anggota kepolisian dan TNI di kementerian/lembaga, penjabat kepala daerah atau komisaris di BUMN.

Editor:
SUHARTONO
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000