logo Kompas.id
Politik & HukumMasyarakat Sipil Anggap KPU...
Iklan

Masyarakat Sipil Anggap KPU Menunda-nunda Revisi Aturan soal Perhitungan Keterwakilan Perempuan

Masa penetapan daftar calon tetap untuk pemilihan umum legislatif semakin dekat. Sementara revisi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 terkait perhitungan persyaratan keterwakilan perempuan belum menemui titik terang.

Oleh
WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN
· 3 menit baca
Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perempuan & Politik berunjuk rasa menolak peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang keterwakilan perempuan dalam partai di depan Kantor KPU, Jakarta, Senin (1/4/2013).
ANTARA/YUDHI MAHATMA

Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perempuan & Politik berunjuk rasa menolak peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang keterwakilan perempuan dalam partai di depan Kantor KPU, Jakarta, Senin (1/4/2013).

JAKARTA, KOMPAS — Koalisi masyarakat sipil menilai Komisi Pemilihan Umum atau KPU menunda-nunda dan mengulur waktu untuk merevisi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 meski sudah diputus oleh Mahkamah Agung. Hal ini dinilai sebagai ancaman terhadap hak politik perempuan. Di sisi lain, KPU beralasan tengah mempelajari putusan MA tersebut.

Putusan MA No 24 P/HUM/2023 mengabulkan permintaan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan kawan-kawan. MA menyatakan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan KPU No 10/2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilu.

Editor:
ANTONY LEE
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000