logo Kompas.id
Politik & HukumSaat Gayung Usulan RUU...
Iklan

Saat Gayung Usulan RUU Perampasan Aset Belum Bersambut

Pemerintah mempertimbangkan untuk menerbitkan perppu atau PP jika DPR tak kunjung merespons usulan pembahasan RUU Perampasan Aset.

Oleh
DIAN DEWI PURNAMASARI
· 4 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/0gfW1nbrOAcbI_HsmhKRsmbFJ8Y=/1024x576/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F12%2F07%2F405c7949-deb3-40fd-b5c6-41eae1fbc719_jpg.jpg

Hingga enam kali sidang paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat belum juga membacakan surat presiden yang berisi usulan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana. Padahal, surat presiden yang juga berisi permintaan agar usulan pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi prioritas itu sudah berada di tangan pimpinan DPR sejak 4 Mei lalu. Rupanya, gayung pemerintah belum bersambut di DPR.

Rapat Paripurna DPR ke-27 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 yang digelar pada Selasa (13/6/2023) juga tak mengagendakan pembacaan surat presiden (surpres) usulan pembahasan RUU Perampasan Aset. Rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Jakarta, ini menjadi rapat paripurna keenam setelah pemerintah menyerahkan surpres RUU Perampasan Aset pada 4 Mei lalu. Padahal, melalui surpres itu, Presiden Joko Widodo secara eksplisit meminta agar pembahasan RUU Pemberantasan menjadi prioritas utama.

Editor:
ANITA YOSSIHARA
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000