Wapres Amin: Pendekatan Keamanan Komprehensif Dijalankan di Papua

Wapres Amin menegaskan, pendekatan kesejahteraan akan tetap dijalankan untuk menyejahterakan dan memajukan Papua. Penyelesaian masalah keamanan pun akan ditempuh melalui pendekatan komprehensif.

BPMI - SETWAPRES

Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam keterangan pers seusai meninjau Batamindo Green Farm di Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu (7/6/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan tetap menempuh pendekatan kesejahteraan yang berujung kesejahteraan dan kemajuan di Papua. Di sisi lain, masalah keamanan juga akan terus dievaluasi dan diselesaikan secara komprehensif.

”Kita memang menempuh dua pendekatan. Pendekatan kesejahteraan itu tetap (dilakukan) karena ujungnya, kan, sejahtera, maju, dan memberikan afirmasi kepada orang asli Papua supaya mereka merasa pemerintah sungguh-sungguh,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam keterangan pers sesuai meninjau Batamindo Green Farm di Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu (7/6/2023).

Hal itu disampaikan Wapres Amin di sela-sela kegiatannya melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau sejak Rabu (7/6/2023) hingga Kamis (8/6/2023) ini. Dalam kunjungan kerjanya itu, Wapres Amin diagendakan menyaksikan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Syariah Provinsi Kepulauan Riau, meninjau Posyandu Ekang Anculai, dan Bintan Industrial Estate.

Lebih lanjut terkait dengan keamanan di Papua, Wapres Amin menuturkan, pemerintah pun berupaya lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini ditempuh melalui daerah otonom baru (DOB) di Papua yang telah dilakukan lewat pengembangan provinsi-provinsi.

Baca juga: Pembangunan Papua Tak Hanya Bisa Andalkan Pemekaran

ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Peserta aksi mengepalkan tangan dalam aksi terkait Papua di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Kamis (1/12/2022). Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI) menggelar aksi untuk memperingati 1 Desember 1961. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya penolakan terhadap otonomi khusus dan pembentukan daerah otonomi baru di Papua.

Namun, lanjut Wapres, pemerintah pun memberi perhatian agar masalah keamanan di Papua juga mesti dapat diselesaikan. Masalah keamanan di Papua terus dievaluasi. ”Memang yang kita tempuh pendekatan keamanan ini yang sifatnya komprehensif, artinya tidak asal kemudian menyerang. Tetapi bagaimana (agar) aman, rakyat terlindungi, tidak juga terjadi korban yang banyak, dan–yang penting lagi–rakyat tidak mendukung gerakan separatis itu,” kata Wapres Amin.

Kita tempuh pendekatan keamanan ini yang sifatnya komprehensif, artinya tidak asal kemudian menyerang.

Pada kesempatan tersebut, Wapres Amin menuturkan, operasi teritorial pun akan terus dilakukan. ”Kita ingin semuanya dapat (tertangani) tetapi tidak menimbulkan isu-isu yang bisa dianggap kita melanggar HAM dan sebagainya. Ini semuanya dipertimbangkan,” katanya.

Demikian pula terhadap masalah keamanan di tiga kabupaten di Papua Pegunungan dan tiga kabupaten di Papua Tengah, Wapres Amin menuturkan keinginannya ada langkah-langkah khusus di sana. ”Bahwa untuk, memang, enam kabupaten yang saya sebut, itu tiga kabupaten di Pegunungan dan (tiga) kabupaten di Papua Tengah, yang semuanya dalam satu kawasan ini, kita memang ingin membuat sesuatu khusus dalam masalah keamanan, ada langkah-langkah khusus. Ini yang terus kita pertimbangkan,” ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Didorong Mengubah Pendekatan di Papua

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Wakil Presiden Ma'ruf Amien berbincang dengan anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dan tamu lain seusai pengukuhan anggota BP3OKP di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (29/5/2023). Keberadaan BP3OKP ini sebagai upaya mempercepat pembangunan di tanah Papua yang di dalamnya mengemban tiga misi besar pembangunan di Papua, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.

Wapres Amin mengakui bahwa memang tidak mudah dalam menangani masalah ini. ”Kemudian yang harus dipertimbangkan juga letak geografis. Daerah ini memang punya hal-hal yang tidak bisa kita anggap sepele, (seperti) ketinggian, udara, itu jangan sampai membahayakan prajurit kita. Jadi, pendekatan komprehensif ini yang terus (dilakukan) oleh pemerintah. Tapi terus dilakukan evaluasi dan terus akan dilakukan upaya-upaya operasi teritorial, dengan tetap mendorong kesejahteraan, pembangunan,” katanya.

Baca juga: Badan Otsus: Penyelesaian Masalah di Papua Butuh Dialog

Wapres Amin menuturkan, pemerintah pun sedang merencanakan membangun kantor bagi gubernur, kepala kepolisian daerah, dan panglima komando daerah militer. Hal ini merupakan bagian upaya penanganan Papua secara komprehensif.

Beberapa waktu lalu, anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), Alberth Yoku, menuturkan, pihaknya akan mendengar masukan, menginventarisasi permasalahan, dan mencoba melancarkan sumbatan pembangunan di enam provinsi di Papua. BP3OKP akan memperhatikan program-program afirmasi.

”Misalnya, sekarang, prioritas jangka pendek ini adalah masyarakat terdampak oleh konflik keamanan atau konflik sosial di daerah Provinsi Papua pegunungan, daerah Nduga, dan sekitarnya,” ujar Alberth Yoku seusai mengikuti rapat koordinasi BP3OKP bersama Kantor Staf Presiden di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, akhir Mei lalu.

Baca juga: Lini Masa Pembebasan Papua dari Kekerasan

SATGAS HUMAS DAMAI CARTENZ POLRI

Hendrikus Maubak, salah satu warga yang melaksanakan Program Kasuari atau Kesejahteraan Untuk Anak Negeri dengan pembukaan kebun jagung dan kacang tanah di Kabupaten Mimika, Papua, pada tahun 2022. Program ini merupakan bagian pelaksanaan operasi Damai Cartenz dari Polri.

Terkait hal ini, langkah yang akan dilakukan BP3OKP adalah menginventarisasi beberapa distrik. Ada 16 distrik dari 32 Distrik di Nduga yang masyarakatnya mengungsi akibat dampak ketidaknyamanan itu. ”Mereka ada di Wamena, di Timika, di Lani Jaya, di Merauke,” ujarnya.

Anggota BP3OKP, khususnya yang berasal dari Papua Pegunungan, pun akan menginventarisasi dan melaporkan ke Sekretariat Wakil Presiden, kementerian, dan lembaga. Hal ini supaya ada langkah-langkah penanganan kemanusiaan, semisal penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, pakaian layak pakai, dan makanan bagi warga terdampak konflik keamanan di daerah Nduga dan sekitarnya.

Bahwa tidak seluruh Papua itu rawan atau berkonflik. Kluster wilayah yang mengalami gangguan keamanan ada di sekitar Papua Pegunungan.

Alberth Yoku mengatakan, tidak seluruh Papua itu rawan atau berkonflik. Kluster wilayah yang mengalami gangguan keamanan ada di sekitar Papua Pegunungan. ”Di Papua Pegunungan juga ada delapan kabupaten. Kabupaten itu bukan seluruhnya (terganggu keamanannya). Ada tiga kabupaten yang mengalami gangguan di sekitar itu dan juga terdampak seperti Yahukimo, Nduga, dan Pegunungan Bintang. Sementara Lani Jaya hanya terdampak oleh pengungsi, dampak sosial,” ujarnya.

Baca juga: Ragam Upaya TNI Mendekati Masyarakat Papua

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua perwakilan Provinsi Papua, Alberth Yoku, saat memberikan keterangan kepada pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/5/2023).

Dia menuturkan, masalah kemanusiaan di daerah-daerah tersebut mesti segera ditangani. ”Kalau masalah security, silakan saja menurut rencana pendekatan pemerintah, lewat TNI/Polri. Tapi kami, BP3OKP, sangat mengharapkan dalam waktu singkat ini kita menangani masalah sosial, kebutuhan-kebutuhan sosial masyarakat di sana,” ujar Alberth Yoku.