Partai Golkar masih membuka beragam opsi terkait koalisi dan pasangan calon presiden serta calon wakil presiden. Golkar masih terus berkomunikasi dengan partai politik lain.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO, NINA SUSILO
·4 menit baca
KOMPAS/NINA SUSILO
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/6/2023).
JAKARTA, KOMPAS — Kendati sudah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu bersama Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Amanat Nasional, Partai Golkar masih terus menjalin komunikasi dengan berbagai parpol. Beragam opsi koalisi dan pasangan calon presiden-calon wapres yang akan diusung masih dinegosiasikan.
Partai Golkar, setelah Rapat Kerja Nasional yang digelar pada Minggu (4/6/2023) di Kantor DPP Partai Golkar di Jakarta, masih memutus untuk mengusung ketua umumnya, Airlangga Hartarto, sebagai calon presiden.
”Capres masih Airlangga Hartarto dan (rakernas) memberi mandat penuh kepada Pak Airlangga Hartarto untuk menentukan langkah-langkah strategis, mencari momentum tepat dan keputusan akhir mengenai siapa pasangan capres-cawapres yang akan final diusung Partai Golkar,” tutur Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/6/2023).
Capres masih Airlangga Hartarto dan (rakernas) memberi mandat penuh kepada Pak Airlangga Hartarto untuk menentukan langkah-langkah strategis, mencari momentum tepat dan keputusan akhir mengenai siapa pasangan capres-cawapres yang akan final diusung Partai Golkar.
Suasana Rakernas Golkar 2023 di Jakarta, Minggu (4/6/2023).
Kendati demikian, Partai Golkar masih terus berkomunikasi dengan parpol lain. Sebab, lanjut Doli, Partai Golkar adalah partai terbuka dan bisa bekerja sama dengan siapa saja serta tidak memiliki hambatan psikologis dengan partai apa pun.
Lebih lagi, sebagai pemenang kedua Pemilu 2019, Partai Golkar bisa membentuk koalisi yang mampu mengusung capres-cawapres sendiri dengan partai mana pun.
Komunikasi dengan PAN disebut baik. Airlangga maupun Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan disebut berdiskusi panjang saat bersama-sama bertemu di Amerika Serikat. Poros keempat pun sempat disebut bisa terbentuk dari kedua partai ini.
Selain itu, komunikasi Ketum Partai Golkar dengan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar juga disebut baik serta sempat menyinggung poros keempat. Namun, komunikasi ini masih dalam tahap penjajakan.
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (10/2/2023). Pertemuan sambil joging dan sarapan bersama itu membahas rencana kemungkinan koalisi kedua partai menjelang Pemilu 2024. Saat ini, Partai Golkar telah menjalin koalisi bersama PAN dan PPP dalam Koalisi Indonesia Bersatu, sementara PKB berkoalisi dengan Partai Gerindra.
Opsi terbuka
Beberapa opsi yang dibahas, menurut Doli, antara lain penggabungan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Indonesia Raya (KIR), sebagian KIB bergabung dengan KIR, sebagian KIR bergabung dengan KIB, atau salah satu anggota KIB bergabung dengan salah satu anggota KIR membentuk satu koalisi baru. ”Segala opsi masih terbuka,” kata Doli.
Di sisi lain, Partai Golkar juga bersiap menjalin komunikasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. ”Suasana masih dinamis dan komunikasi masih dibangun oleh Partai Golkar, terutama Pak Airlangga, untuk mencari opsi terbaik untuk bangsa dan Partai Golkar,” ujar Doli.
Suasana masih dinamis dan komunikasi masih dibangun oleh Partai Golkar, terutama Pak Airlangga, untuk mencari opsi terbaik untuk bangsa dan Partai Golkar.
Opsi yang masih terbuka pun disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dia menegaskan bahwa rapat kerja nasional partai telah jelas memberi mandat bagi ketua umum untuk memutuskan calon presiden, calon wakil presiden, dan koalisi.
”Rakernas, kan, sudah jelas mandatnya bahwa Ketua Umum Golkar diminta untuk nanti memutuskan capres, cawapres, dan koalisi,” kata Airlangga saat menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/6/2023) siang.
KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/6/2023).
Ketika ditanya apakah dirinya tidak wajib menjadi calon presiden (capres) dari Golkar, Airlangga menuturkan bahwa tidak ada pergeseran soal itu. ”(Ketua umum diminta memutuskan capres, cawapres, dan koalisi) itu hasil keputusan munas, rapim, dan rakernas. Jadi, tak ada geser (soal) itu,” ujarnya.
Sehubungan rencana pertemuan Partai Amanat Nasional dengan Gerindra dan ada tidaknya kekhawatiran KIB akan bubar, Airlangga menjawab bahwa setiap saat PAN juga sudah bertemu dengan Gerindra. ”Golkar juga tiap saat bertemu Gerindra,” ujarnya.
Dia menjawab singkat bahwa semuanya terbuka saat ditanya apakah artinya Golkar akan merapat atau seperti apa dengan Partai Gerindra. ”Ya, jadi semuanya terbuka,” katanya.
Berkaitan tawaran PDI-P agar PAN mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres, Golkar akan membahasnya. ”Ya, tentu, kan, kemarin Pak Ketua Umumnya (PAN), Pak Zulhas, mengatakan akan koordinasi dengan Partai Golkar juga. Nanti kami akan bahas,” ujarnya.
Airlangga menampik, dengan menjawab tidak ada yang bubar, saat ditanya apakah KIB akan bubar. Adapun sehubungan apakah opsi kemungkinan maju dengan Zulkifli Hasan masih ada, Airlangga menjawabnya dengan, ”Semua opsi terbuka.”
KOMPAS/NINA SUSILO
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/6/2023).
Tolak cawapres Anies
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengakui pernah diminta menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan, yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan fungsionaris PKS Al Muzzammil Yusuf, disebut Mahfud, pernah meminta hal tersebut saat menemuinya.
Mahfud menolak dengan alasan akan merusak koalisi apabila masuk sebagai cawapres. ”Nanti kalau saya diajak ke situ malah saya merusak demokrasi. Kalau yang satu keluar karena Anda ajak saya, kan, rusak. Sebab itu, saya minta Bapak jaga koalisi. Saya bilang begitu kepada ketua PKS, jaga koalisi, jangan ajak saya ke dalam agar koalisi tidak pecah,” ujarnya seusai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).
Mahfud pun menyinggung permintaannya kepada Denny Indrayana untuk menjaga demokrasi dan menjaga Anies Baswedan tetap mendapatkan ”tiket” dalam Pemilu Presiden 2024. ”Karena dia, kan, selalu menuduh pemerintah mau menjegal Anies. Menuduh juga ada upaya menggagalkan pemilu, memperpanjang, menunda pemilu. Kalau gitu bagi tugas, kamu saya tugaskan jaga Anies agar demokrasi hidup dan tidak lagi menuduh pemerintah. Begitu maksud saya. Agar tidak ganggu pemerintah,” tutur Mahfud.
Mahfud menambahkan, bukan hanya Denny, semua yang mendukung Anies disebutnya diminta untuk menjaga Anies. ”Meskipun saya tidak dukung (Anies), saya tetap menjaga demokrasi,” ujarnya menambahkan.
