Golkar Percaya Diri Tetap Usung Airlangga sebagai Capres 2024

Meskipun elektabilitas Airlangga Hartarto belum relatif tinggi, Partai Golkar tetap mengusung ketua umumnya itu sebagai bakal capres di Pemilu 2024.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto

JAKARTA, KOMPAS — Partai Golkar konsisten dengan hasil Musyawarah Nasional 2019 dan Rapat Pimpinan Nasional 2021 untuk mengusung Airlangga Hartarto dalam Pemilihan Presiden 2024. Kendati tidak termasuk sosok populer pilihan publik, partai berlambang pohon beringin itu percaya diri kekuatan infrastruktur partai dapat menyokong pemenangan ketua umumnya. Pencalonan kader dalam pemilu serentak diyakini bisa memberikan efek positif pada perolehan suara partai.

Konsistensi Partai Golkar untuk tetap mengusung ketua umumnya, Airlangga Hartarto, untuk maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menjadi salah satu hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Jakarta, Minggu (4/6/2023). Rakernas dimaksud dihadiri oleh jajaran pengurus DPP, DPD I dari 38 provinsi, organisasi hasta karya, dan para anggota Fraksi Partai Golkar baik di DPR, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Hadir di antaranya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Sekretaris Jenderal Golkar Lodewijk F Paulus, Wakil Ketua Umum Golkar Bambang Soesatyo, Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono, dan Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung. Selain itu, Wakil Ketua Umum Golkar yang juga menjabat Ketua Pelaksana Rakernas, Kahar Muzakkir, serta Wakil Ketua Umum Golkar sekaligus Ketua Steering Committee Rakernas Ahmad Doli Kurnia Tandjung juga hadir di antara peserta rakernas.

Baca juga: Koalisi Indonesia Bersatu Prioritaskan Airlangga Hartarto Jadi Capres 2024

Seusai rakernas, Minggu sore, Airlangga menjelaskan, seluruh peserta rakernas telah menyepakati sejumlah poin keputusan terkait pemenangan Pemilu 2024. Mulai dari pemenangan pilpres, pemilihan anggota legislatif (Pileg), maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Terkait pileg, Golkar berkomitmen untuk memperjuangkan sistem pemilu tetap proporsional terbuka meski saat ini uji materi yang bepotensi mengubah sistem pemilu menjadi proporsional tertutup tengah berlangsung di Mahakamah Konstitusi. Daftar bakal caleg yang telah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum dengan urutan alfabetis juga akan segera diubah berdasarkan nomor urut, dengan tetap mengacu pada kebijakan afirmasi 30 persen kuota bakal caleg perempuan.

Seluruh peserta rakernas telah menyepakati sejumlah poin keputusan terkait pemenangan Pemilu 2024. Mulai dari pemenangan pilpres, pileg, maupun pilkada.

KURNIA YUNITA RAHAYU

Fungsionaris Golkar Rusli Habibie, Sekjen Golkar Lodewijk F Paulus, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Bendahara Umum Golkar Dito Ganinduto (dari kiri) memberikan keterangan seusai Rapat Kerja Nasional Golkar 2023 di Jakarta, Minggu (4/6/2023).

Untuk pemenangan Pilpres 2024, tambah Airlangga, Rakernas 2023 memutuskan tetap memberikan mandat kepada Ketua Umum Golkar, baik dalam menentukan sosok calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) yang diusung maupun langkah strategis yang akan ditempuh. Mandat dimaksud sebelumnya diputuskan dalam Musyawarah Nasional (Munas) 2019 dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2021.

”Hasil munas, rapimnas, dan rakernas tetap mandatnya ada pada Ketua Umum Golkar dan seluruh daerah tetap meminta Ketua Umum Golkar untuk maju menjadi capres,” ujar Airlangga.

Ia menambahkan, Golkar akan memasuki usia ke-60 tahun pada 2024. Waktu yang tepat untuk mengukir sejarah baru, yakni dengan memenangi pileg sekaligus pilpres. Dalam pemilu yang diselenggarakan secara serentak, kehadiran kader sebagai peserta pilpres diyakini akan berpengaruh signifikan pada perolehan suara partai di pileg. Hal itu penting karena Golkar menargetkan perolehan 20 persen dari total kursi DPR, naik dari capaian pada Pemilu 2019, yakni 14,7 persen.

Hasil munas, rapimnas, dan rakernas tetap mandatnya ada pada Ketua Umum Golkar dan seluruh daerah tetap meminta Ketua Umum Golkar untuk maju menjadi capres.

”Pileg ini, kan, dilakukan bersamaan dengan pilpres, tentunya keputusan itu (mengusung Airlangga sebagai capres) akan mendorong semangat (kader) untuk berjuang memenangkan partai Golkar,” kata Airlangga.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Para kader Partai Golkar ketika mengikuti kuliah umum yang disampaikan Wakil Ketua Umum Golkar Ridwan Kamil dengan tema Kepemimpinan Transformatif yang Berbasis Karya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (13/3/2023).

Infrastruktur partai

Kendati demikian, keputusan Golkar untuk mengusung Airlangga belum sejalan dengan keinginan publik yang terekam dalam hasil survei sejumlah lembaga. Hasil survei Litbang Kompas pada 29 April-10 Mei 2023 menunjukkan, elektabilitas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu di bawah 1 persen. Angka keterpilihan Airlangga itu pun cenderung konsisten dalam survei serupa yang dilakukan empat periode sebelumnya, yakni pada Januari, Juni, Oktober 2022, serta Januari 2023.

Tak hanya itu, survei Indikator Politik Indonesia periode 26-30 Mei 2023 yang dipublikasikan, Minggu, elektabilitas Airlangga mencapai 0,5 persen pada simulasi 18 nama capres. Dalam simulasi 10 nama, elektabilitasnya 0,7 persen. Keterpilihan Airlangga lebih tinggi pada simulasi empat dan tiga nama, yakni 2 persen dan 3,5 persen.

Hasil survei sebagai acuan dalam mencari alternatif pertimbangan pengambilan keputusan.

Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, partainya melihat hasil survei sebagai acuan dalam mencari alternatif pertimbangan pengambilan keputusan. Ada mekanisme tersendiri yang digunakan untuk mengevaluasi kerja-kerja partai.

Sebagai parpol yang memperoleh kursi terbanyak kedua pada Pemilu 2019, Golkar meyakini, memiliki infrastruktur partai yang kuat. Hingga saat ini, jajaran pengurus Golkar pun disebut sudah terbentuk dan aktif bekerja mulai dari tingkat pusat hingga desa. Hal itu menjadi kekuatan tersendiri untuk tetap mengusung Ketua Umum Golkar sebagai peserta Pilpres 2024.

KURNIA YUNITA RAHAYU

Rakernas Golkar 2023 di Jakarta, Minggu (4/6/2023).

”Rakernas ini (juga) menunjukkan kami punya jaringan yang cukup luas, konsolidasi kami cukup matang, kami juga punya mekanisme sendiri untuk mengevaluasi kerja-kerja partai,” kata Doli.

Sekalipun mengklaim memiliki infrastruktur partai yang kuat, Golkar tak bisa mengusung Airlangga tanpa berkoalisi. Sebab, perolehan kursi di DPR dan suara nasional partai pada Pemilu 2019 belum memenuhi ambang batas pencalonan presiden yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Untuk itu, Golkar terus membangun komunikasi antarparpol.

Setelah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada pertengahan 2022, kini Golkar juga menjajaki kemungkinan pembentukan koalisi dengan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Golkar bisa berkoalisi dengan parpol mana pun

Tak hanya itu, Golkar juga membuka peluang berkoalisi dengan PAN. Komunikasi dengan Partai Demokrat yang telah berkoalisi dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang bernaung di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) juga dilakukan. Berbagai peluang itu dijajaki setidaknya setelah PPP menyatakan bekerja sama dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) untuk mengusung bakal capres dari PDI-P, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Doli mengatakan, dengan modal perolehan kursi di Pemilu 2019 dan sifat partai yang terbuka, Golkar bisa berkoalisi dengan parpol mana pun. Hingga saat ini, berbagai komunikasi politik yang dilakukan para elite pun belum ada yang ditindaklanjuti dengan deklarasi resmi koalisi. Artinya, kondisi masih terus dinamis.

KURNIA YUNITA RAHAYU

Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung di sela-sela Rakernas Golkar 2023 di Jakarta, Minggu (4/6/2023).

”Ketua umum kami sadar bahwa dalam situasi yang dinamis itu, semakin diperlukan komunikasi yang intensif. Oleh karena itu, ketua umum sekarang makin banyak bertemu dengan elite parpol lain berulang-ulang,” kata Doli.

Koalisi lain

Tak hanya Golkar yang konsisten untuk mengusung Airlangga, PAN juga terus mendorong Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir untuk menjadi bakal cawapres. Meski belum resmi menjadi kader, PAN dan Erick disebut memiliki keterikatan tersendiri. Untuk itu, PAN juga terus berkomunikasi dengan parpol lain. Setelah bertemu dengan elite PDI-P pekan lalu, menurut rencana, jajaran DPP PAN juga akan menerima kunjungan dari elite Gerindra di Jakarta, Senin (5/6/2023) sore.

Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo mengatakan, menurut rencana, Gerindra akan melakukan kunjungan balasan ke Kantor DPP PAN. Diakui, akan ada peningkatan komunikasi dan lobi antarparpol, apalagi hingga saat ini PAN belum menentukan arah dukugan pada Pilpres 2024.

”Wajar kalau Gerindra berusaha agar PAN mengusung Prabowo Subianto (Ketua Umum Gerindra) sebagai capres), karena PAN belum mengambil keputusan final. Sebaliknya, wajar juga jika PAN terus mendorong agar Erick Thohir diusung parpol lain sebagai cawapres, termasuk oleh Gerindra,” ujarnya.

Wajar kalau Gerindra berusaha agar PAN mengusung Prabowo Subianto (Ketua Umum Gerindra). Wajar juga jika PAN terus mendorong agar Erick Thohir diusung parpol lain sebagai cawapres, termasuk oleh Gerindra.

Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pun membenarkan rencana pertemuan tersebut. Lebih dari penjajakan, ia menyebut kunjungan tersebut sudah dalam tahap yang lebih serius. ”Peluang kerja sama sudah ada, tetapi akan mematangkan kerja sama di Pemilu 2024,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan, KPP masih tetap solid. Ketiga parpol, yakni Demokrat, Nasdem, dan PKS, tetap berkomitmen pada Piagam Perubahan yang telah ditandatangani. Meskipun narasi yang menyebutkan KPP tidak solid terus berembus, tiga parpol tidak akan mencederai komitmen koalisi.

Bahkan, KPP semakin solid setelah bakal capres Anies Rasyid Baswedan telah mengantongi satu nama cawapres. Sosok cawapres tersebut juga mampu memperkuat soliditas dan komitmen tiga parpol KPP untuk terus berjuang bersama mewujudkan perubahan. ”Sampai saat ini, kami tidak melihat ada parpol di KPP yang melanggar komitmen,” ujar Herzaky.

Baca juga: Golkar Tempuh Langkah Sistematis untuk Dongkrak Elektabilitas Airlangga

Pragmatis

Pengajar politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Haryadi melihat, sejumlah parpol yang konsisten untuk mengusung kader atau calon yang terasosiasi dengannya di pilpres meski tak sejalan dengan keinginan publik memang didorong oleh motif pragmatis. Pragmatis yang dimaksud terkait dengan kepentingan untuk menopang perolehan suara partai di pileg. Apalagi dalam konteks Golkar dan PAN, keduanya tak memiliki tokoh kuat untuk bisa dipasarkan dalam bursa Pemilu 2024.

Jadi, langkah politiknya semata pragmatis (untuk kepentingan pileg) saja.

”Apakah berharap efek ekor jas, tentu ada. Tetapi kecil efeknya, Golkar dan PAN pun memahami itu. Jadi langkah politiknya semata pragmatis (untuk kepentingan pileg) saja,” kata Peneliti Senior di Lab 45 itu.

Menurut Haryadi, saat ini Golkar terbelenggu oleh keputusan Munas 2019 yang mengharuskan ketua umumnya maju di Pilpres 2024. Untuk mengubahnya pun harus ada pengambilan keputusan pada forum setingkat Munas atau pergantian kepemimpinan. ”Tampaknya Golkar sedang mengalami problem politik internal sehingga belum jelas arah koalisinya,” katanya.

Sementara itu, Haryadi melihat, manuver yang dilakukan PAN melalui pengajuan Erick Thohir menunjukkan upaya partai tersebut untuk meningkatkan posisi tawarnya. Keberhasilan pencalonannya pun cenderung menjadi urusan terakhir yang diperhitungkan. Yang terpenting adalah upaya untuk menyuarakan Erick agar bisa dipasangkan dengan pihak mana pun yang dinilai berpeluang paling besar untuk menang.