Selain mendorong ASN berdaya saing, unggul, lincah, dan melayani, diperlukan juga pembenahan organisasi birokrasi termasuk proses manajemennya.
Oleh
NINA SUSILO
·3 menit baca
BPMI SEKRETARIAT WAPRES
Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian, di Bandung, Selasa (30/5/2023).
JAKARTA, KOMPAS — Cita-cita memiliki aparatur sipil negara atau ASN yang berdaya saing, unggul, andal, lincah, cerdas, dan memiliki empati perlu diwujudkan. Untuk itu, perlu dilakukan secara terukur dari waktu ke waktu supaya keberadaannya berkesinambungan.
Pesan ini disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam rekaman sambutannya yang disiarkan pada Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian, di Bandung, Selasa (30/5/2023). Acara itu dihadiri sekitar 600 orang, dari perwakilan kementerian/lembaga, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten, dan diselenggarakan pula secara daring.
Wapres mengingatkan, berbagai organisasi internasional saat ini mengukur tingkat tata kelola pemerintahan setiap negara untuk menunjukkan tingkat kemapanan penyelenggaraan pemerintahan, baik dari sisi pelayanan publik maupun iklim regulasi yang mampu mendorong investasi. Hasil pengukuran tersebut menjadi krusial karena dapat memengaruhi pengambilan keputusan berbagai agenda strategis global.
”Karena itu, dibutuhkan perhatian serius terhadap upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN), utamanya kualitas kepemimpinan ASN di berbagai level sebagai salah satu faktor penentu kinerja organisasi pemerintahan,” ujar Wapres.
KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA
Sejumlah pegawai negeri sipil mengikuti HUT Ke-45 Korpri Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya, Selasa (29/11/2016).
Untuk itu, manajemen talenta menjadi penting. Kebijakan manajemen talenta ini juga dapat menjadi instrumen efektif untuk memilih calon-calon pemimpin di berbagai tingkatan organisasi.
Untuk mendorong kebijakan manajemen talenta, Wapres meminta supaya kolaborasi guna mewujudkan peta jalan kebijakan manajemen talenta nasional diperkuat. ”Petakan kendala yang dihadapi dalam empat tahun terakhir ini, baik di level nasional maupun daerah, serta di setiap instansi yang beragam ekosistemnya,” kata Wapres.
Wapres juga meminta supaya dirumuskan langkah-langkah konkret yang bersifat terobosan, terutama di aspek regulasi yang belum selaras dengan penerapan manajemen talenta di semua tingkatan.
Selain itu, para talenta birokrat yang telah dipetakan dan dibina secara khusus agar dibekali dengan visi dan semangat mencegah dan memberantas korupsi, menghindari penyalahgunaan kewenangan, serta menerapkan pola hidup sederhana.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat diajak berfoto bersama seusai memberikan Pengarahan (Presidential Lecture) kepada Peserta Piloting Program Magang bagi ASN Provinsi Papua, di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (16/11/2022),
Selain meminta ASN tetap sebagai perekat dan pemersatu bangsa, Wapres Amin juga menambahkan, semua harus senantiasa menjunjung sikap netralitas dan profesional dalam menunaikan tugas-tugas birokrasi sesuai peran dan tanggung jawabnya. Hal ini menjadi penting menjelang pemilu dan Pilkada 2024.
Usang
Dalam pengantarnya, Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana menyebutkan, kondisi global saat ini memerlukan birokrasi yang memiliki visi, pemahaman, kejernihan, dan lincah. Kondisi ini ada dalam suatu birokrasi yang dinamis dan ada dalam tiga strata. Pertama, kelembagaan atau organisasinya harus lincah.
”Bukan hanya orangnya yang agile, tapi kelembagaan atau organisasinya juga harus agile. Kelembagaan atau organisasi birokrasi kita saat ini masih rational close hyrarchy system, sistem (tahun) 1904 dari Max Weber dan setelah 120 tahun kita masih menggunakan organisasi yang sama. Ini tentu tidak relevan,” tuturnya.
Di level kedua, proses bisnis manajemen birokrasi perlu menyesuaikan dengan masalah-masalah yang dihadapi. Adapun di level ketiga, barulah pembenahan sumber daya manusia.
KOMPAS/PRADIPTA PANDU
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.
Masalahnya, kata Bima, kendati bicara banyak hal seperti artificial intelligence dan big data, SDM yang ada tetap sama, tak ada satu pun formasi untuk big data analyst atau data science expert.
”Jadi antara yang dibicarakan dan yang diminta dua hal yang berbeda karena organisasi masih sama. Jadi pendekatan kelembagaan dan bisnis proses harus berubah bersama pendekatan SDM,” ujarnya.
Ditambahkan, smart ASN bukan hanya terkait kecerdasan berpikir, melainkan juga kecerdasan dalam aksi dan menerapkan kebijakan serta menyelesaikan masalah. Lincah yang diharapkan pun bukan sekadar SDM lincah, melainkan juga organisasinya. Bekerja lintas organisasi secara cepat menjadi penting supaya semua hal bisa terintegrasi.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memaparkan perkembangan implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar hingga ke tingkat kota dan desa. Selain melalui manajemen talenta, Provinsi Jabar juga telah menggunakan artificial intelligence untuk mengisi beberapa pos dalam penerapan reformasi birokrasi.
”Kami melakukan yang namanya reformasi birokrasi terus-menerus. Kami beradaptasi dengan revolusi disrupsi digital. Disrupsi jangan ditakuti, jangan dihindari, jangan dilawan, tapi disahabati, direspons,” ujarnya.
