JK: Kita Dukung kalau Cawe-cawe untuk Jaga Demokrasi dan Pemilu Jurdil
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menyatakan mendukung kalau cawe-cawe seperti disebutkan Presiden Jokowi dimaksudkan untuk menjaga demokrasi berjalan baik serta pemilu berlangsung jujur dan adil.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO, NINA SUSILO
·2 menit baca
KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla di aula Krida Bhakti, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla menyatakan, jika penjelasan Presiden Joko Widodo cawe-cawe untuk menjaga demokrasi dan menjalankan pemilu yang jujur dan adil, hal itu dinilainya akan sangat bagus. Karena itu, pihaknya akan mendukung penuh cawe-cawe Presiden.
”Kalau penjelasan dari pers itu cawe-cawe untuk, agar, menjaga demokrasi, menjalankan pemilu yang jurdil (jujur dan adil), sangat bagus. Jadi, kita harap itu tentu dapat dilaksanakan dengan baik. Kalau ingin apa, yang dijelaskan terakhir, untuk demokrasi berjalan dengan baik, agar pemilu jujur dan adil, itu tentu kita dukung,” kata Jusuf Kalla saat menjawab pertanyaan awak media di Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Presiden Jokowi dalam pertemuannya dengan para pemimpin redaksi pada Senin (29/5/2023) menyebutkan, dirinya akan cawe-cawe dalam pemilu demi kepentingan negara. Pasalnya, kesempatan Indonesia untuk melompat menjadi negara maju tidak datang berkali-kali. Karena itu, pemilu mendatang sangat menentukan.
Kalau penjelasan dari pers itu cawe-cawe untuk, agar, menjaga demokrasi, menjalankan pemilu yang jurdil (jujur dan adil), sangat bagus. Jadi, kita harap itu tentu dapat dilaksanakan dengan baik. Kalau ingin apa, yang dijelaskan terakhir, untuk demokrasi berjalan dengan baik, agar pemilu jujur dan adil, itu tentu kita dukung.
Terkait batasan cawe-cawe, Kalla menuturkan bahwa tentu masing-masing mengerti batasannya untuk melaksanakan sistem demokrasi yang baik dan pemilu yang jujur dan adil tersebut. ”Itu kita harapkan. Itu kita dukung,” katanya.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla saat berada dalam mobil yang akan membawanya meninggalkan aula Krida Bhakti, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Sehubungan isu keberlanjutan pemerintahan yang dikaitkan dengan konteks 13 tahun ke depan ada potensi Indonesia dapat melompat maju, Kalla berpendapat bahwa hal ini tergantung pemerintah dan bangsa untuk bersama menjalankan dengan baik prinsip-prinsip penyelenggaraan pembangunan yang baik dan efisien.
Dia pun menanggapi ketika ditanya terkait keberlanjutan kebijakan strategis. ”Ya, yang disetujui bersama, strategis, tentu harus berjalan. Seperti membangun infrastruktur, tentu pertanyaannya pilihan infrastruktur yang mana? (Tentu) yang dibutuhkan dan efisien serta mempunyai kontinuitas,” ujarnya.
Menurut Kalla, pembangunan tetap dibutuhkan, dengan tujuan sama, tetapi cara yang berbeda di tiap-tiap pemerintahan. ”Kebutuhannya tetap. Pembangunan jalan tetap. Pembangunan pemerintah yang baik tetap. Industri harus berjalan. Itu semua jalan. Cuma caranya tentu berbeda-beda (antara) masing-masing pemimpin, masing-masing pemerintahan. Tujuannya sama, tidak perbedaan (di) negeri ini, tidak ada perbedaan tujuan. Tidak ada. Yang berbeda cara. Cara masing-masing pemimpin itu pilihan masing-masing pemimpin. Itulah pemerintahan yang ada. Kondisi yang ada,” ujarnya.
SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo saat bertemu para pemimpin redaksi di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/5/2023).
Presiden ingin memastikan pemilu berlangsung
Terkait penjelasan tentang cawe-cawe untuk negara dalam pemilu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin melalui keterangan tertulis menuturkan, konteksnya adalah Presiden Jokowi ingin memastikan pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil. ”Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat,” katanya.
Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair. Karena itu, Presiden akan menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN.
Presiden Jokowi juga ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis, seperti pembangunan Ibu Kota Negara, hilirisasi, transisi energi bersih, dan lain-lain. ”Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair. Karena itu, Presiden akan menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN,” ujarnya. (CAS/INA)
