Tahun Politik, Cendekiawan Katolik Serukan Pentingnya Ruang Diskursus

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Suasana pemotongan tumpeng dalam rangka Dies Natalis Iska ke-65 bertema "Menjunjung Martabat Kemanusiaan dan Kesetaraan", Minggu (28/5/2023) di Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Ikatan Sarjana Katolik Indonesia mengajak segenap elemen bangsa untuk mengisi ruang publik di tahun politik ini dengan diskursus yang menjunjung tinggi rasionalitas. Dengan demikian, proses yang terjadi merupakan bentuk demokratisasi dalam berbangsa dan bernegara demi kebaikan bersama.

”Kami ingin mengajak seluruh cendekiawan, politisi dan praktisi politik untuk mengisi ruang publik dalam tahun politik ini dengan rasionalitas, mengisi dengan diskusi dalam ruang yang sehat untuk memastikan kepentingan publik menjadi langkah paling depan,” kata Ketua Presidium Pusat Ikatan Sarjana Katolik (Iska) Luky A Yusgiantoro dalam acara puncak Dies Natalis ISKA ke-65 bertema ”Menjunjung Martabat Kemanusiaan dan Kesetaraan” di Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, Minggu (28/5/2023),

Ia menekankan bahwa proses kebangsaan dan demokratisasi terjadi tanpa akhir yang mengandaikan adanya diskursus yang terjadi terus-menerus. Untuk itu, ruang diskursus harus dibuka agar terbentuk relasi baru yang dinamis antarindividu dalam konteks berbangsa dan bernegara.

Sejalan dengan itu, kata Luky, Iska memegang teguh Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sementara proses pemaknaan dan kontekstualisasi Pancasila terus terjadi, demokratisasi memastikan diskursus di ruang publik dilakukan dalam kesetaraan dan menjunjung tinggi martabat manusia. Karena itu, ruang publik di tahun politik harus diisi dengan rasionalitas serta memastikan terjadi dalam ruang yang sehat.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Ketua Presidium Pusat Ikatan Sarjana Katolik (Iska) Luky A Yusgiantoro dalam acara puncak Dies Natalis ISKA ke-65 bertema "Menjunjung Martabat Kemanusiaan dan Kesetaraan", Minggu (28/5/2023) di Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta.

Untuk itu, Luky memastikan cendekiawan Katolik yang berhimpun di Iska akan hadir dan mengawal diskursus di ruang publik agar berjalan tanpa ada sekat berbasis etnis maupun religi. Sebab, sekat semacam itu akan mengancam proses dekontekstualisasi kebangsaan dan diskursus di ruang publik yang setara dan menjunjung tinggi rasionalitas.

Dalam orasinya, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto menyampaikan pentingnya Pancasila dalam konteks geopolitik dan menuju Indonesia 2045. Untuk bisa mengukur hal itu, Pancasila diturunkan ke dalam nilai-nilai yang bisa diukur secara kuantitatif berupa indeks yang pada akhirnya dapat melihat posisi Indonesia.

Secara keseluruhan, kata Andi, posisi Indonesia ada pada posisi sedang. Jika dirinci, dari lima sila dalam Pancasila, yang membuat posisi Indonesia buruk adalah sila pertama yang ditunjukkan salah satunya dengan indeks kebebasan beragama yang berada di bawah rerata global.

Sila dalam Pancasila yang juga membuat skor Indonesia tidak begitu baik adalah sila kelima, yakni tentang keadilan sosial. Adapun sila keempat, yakni terkait demokrasi, ternyata memberikan indeks yang paling baik.

Baca juga: Keadilan Sosial Jadi Muara dalam Ber-Pancasila

KOMPAS/NINA SUSILO

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Andi Widjajanto saat memberikan keterangan kepada media seusai acara pengarahan Presiden Joko Widodo kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan LXIII dan LXIV Tahun 2022 Lemhannas di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/10/2022).

”Kita berhasil melaksanakan lima kali pemilu secara demokratis dan jika nanti bisa menyelenggarakan pemilu secara demokratis pada pemilu keenam dan ketujuh, yakni pada 2024 dan 2029, maka kita akan masuk sebagai negara matang,” kata Andi.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan, kata Andi, adalah tentang tingginya indeks kebencian sosial yang menjadi hambatan untuk penerapan Pancasila sila pertama. Berikutnya adalah indeks tentang negara rentan yang memperlihatkan bahwa kerentanan Indonesia masih ada.

Demikian pula terkait sila kelima, yang paling menjadi tantangan adalah indeks gini atau kesenjangan yang mencolok. Hal itu sejalan dengan indeks mobilitas sosial yang juga memperlihatkan hal serupa, meski di sisi lain, pembangunan berkelanjutan yang dilakukan Indonesia dinilai baik oleh negara lain. Hal itu sejalan dengan optimisme dunia terhadap Indonesia yang ekonominya terus membesar.

”Kekhawatiran kami di Lemhannas adalah pertarungan hegemoni dan perang besar. Pancasila yang menjadi benteng kita. Tapi setelah Pancasila dibedah, ada titik lemah yang bisa kita perbaiki dan ada titik kuat seperti demokrasi dan kemanusiaan yang bisa kita jaga dan kembangkan,” Andi.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Lambang Garuda Pancasila dibawa saat Kirab Pancasila 2023 di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (28/5/2023). Kirab untuk menyambut Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni ini digelar oleh Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP).

Pada kesempatan itu, Asisten Teritorial Panglima TNI Mayor Jenderal Mochamad Syafei Kasno yang mewakili Panglima TNI menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beragam, yakni multikultur dan multietnis. Oleh karena itu, perbedaan mesti diterima sebagai keniscayaan.

Dengan realitas tersebut, kata Syafei, diperlukan semangat kerukunan dan toleransi dalam menanggapi setiap perbedaan. Demikian pula persatuan dan kesatuan sangat penting untuk menangkal paham intoleran.

”Kita (bangsa Indonesia) merdeka dalam keberagaman, dalam suku, agama, ras, dan antargolongan. Itu yang menjadi dasar serta mengingat bangsa Indonesia berdiri dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika,” ujar Syafei.

Sementara itu, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Viktor Theodorus Sihombing, yang mewakili Kapolri, menyampaikan, untuk menjaga martabat dan kesetaraan manusia, diciptakanlah hukum. Demikian pula di Indonesia, demokrasi dilaksanakan selalui hukum.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA (BAH)

Warga antre untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilihan Wali Kota Surabaya di TPS14 yang dibangun di kawasan pemakaman Rangkah, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Simokerto, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (9/12/2020).

Berkaca dari pengalaman pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sebelumnya, kata Viktor, terjadi pengotak-kotakan di antara masyarakat yang dampaknya masih terasa hingga saat ini. Bukan tidak mungkin, hal serupa akan kembali terjadi pada Pemilu 2024.

Untuk mencegah hal itu, Viktor menegaskan, Polri akan menekan dampak terjadinya polarisasi, antara lain dengan melakukan deteksi dini di dunia maya serta memastikan bahwa Polri akan bersikap netral terhadap politik praktis. Iska pun diharapkan turut membantu memberikan penyuluhan dan pendidikan politik agar polarisasi di masyarakat tidak terulang kembali.

”Iska dapat berperan aktif memberikan pendidikan politik yang sehat,” ujar Viktor.