Wapres Ma’ruf Amin: Banyak Kader NU Bisa Dipilih Jadi Cawapres
Belum adanya capres dengan elektabilitas dominan membuat sosok cawapres menjadi penentu. Figur NU diperkirakan menjadi rebutan untuk mendorong elektabilitas.
Oleh
NINA SUSILO
·3 menit baca
BADUNG, KOMPAS — Sosok calon wakil presiden dinilai penting dalam menentukan elektabilitas calon presiden dalam Pemilu Presiden 2024. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mempersilakan para elite partai politik untuk memilih kader-kader Nahdlatul Ulama atau NU sebagai calon wakil presiden.
”Saya kira kader NU yang bisa dipilih banyak. Karena itu, saya persilakan untuk dipilih saja,” ujarnya menjawab pertanyaan wartawan di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (23/5/2023).
Wapres Amin menolak menyebutkan nama-nama sosok yang dinilai pas untuk menjadi cawapres. ”Saya tidak menyodorkan satu-dua (nama), A, B, C, tetapi mana yang merasa cocok, merasa layak dari tokoh-tokoh yang ada, insya Allah mereka semua baik dan bisa. Ya, buktinya, kan, saya jadi wakil presiden, kan baik juga,” tutur mantan Rais Aam Pengurus Besar NU itu.
Ia menambahkan, kriteria utamanya tentu NU dan baik. Kriteria lain, lanjutnya, pasti sudah dimiliki masing-masing elite partai politik. ”Saya tidak bilang A, B, C, D supaya saya tidak memengaruhi. Kriterianya kan sudah, NU yang baik, kan mereka (parpol) sudah punya kriteria ABCD-nya, silakan pilih,” katanya menambahkan.
Wapres Amin mengatakan akan mendukung semua yang dipilih untuk bertarung dalam Pemilu Presiden 2024. Sejauh ini, posisi cawapres dinilai akan sangat berpengaruh dalam pemenangan Pemilu Presiden 2024. Sebab, tidak satu pun calon yang memiliki elektabilitas dominan.
Bakal calon presiden yang tampak mulai siap bertarung antara lain Ganjar Pranowo yang sudah didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan, Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa dalam Koalisi Indonesia Raya, serta Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera.
Airlangga Pribadi Kusman, pengajar ilmu politik Universitas Airlangga Surabaya, menyebutkan kenyataan bahwa belum adanya capres dengan tingkat elektabilitas di atas 50 persen, misalnya, menunjukkan semua memerlukan sosok cawapres yang mampu memperluas dukungan suara. Salah satu dukungan signifikan adalah dari Nahdlatul Ulama.
Pengaruh NU signifikan terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, sebagian Jawa Barat, dan Kalimantan. ”Dari ketiga capres yang ada, belum ada yang merepresentasikan NU karenanya cawapres yang bisa merepresentasikan NU akan sangat signifikan pengaruhnya,” tuturnya.
Dia juga memperkirakan, ke depan, perebutan figur strategis dan representasi NU akan semakin menguat. Dua di antara tokoh NU yang dinilai memiliki basis massa riil dan populer adalah Khofifah Indar Parawansa yang saat ini menjabat Gubernur Jawa Timur dan Said Aqil Siroj, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Khofifah memiliki kekuatan di kalangan perempuan NU karena dia memimpin organisasi Muslimat NU selama sekitar 20 tahun. Kekuatan ini, menurut Airlangga, terbukti dalam pemenangan di Pilkada Jatim. Dalam Pemilu Presiden 2019, Jatim juga menjadi salah satu kunci kemenangan sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pemilih terbesar.
Adapun Said Aqil Siroj dinilai berpengaruh pada pondok-pondok pesantren salaf atau tradisional serta pada para kyai alim ulama yang dihormati para nahdliyin. Sejauh ini, beberapa nama lain juga ikut muncul sebagai cawapres, seperti Mahfud MD yang saat ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
”Muhaimin memang patut dipertimbangkan, tetapi dia melekat pada partai sehingga tidak terlihat sebagai tokoh NU,” ujar Airlangga.
Wapres Amin juga mengingatkan masyarakat untuk tak mudah percaya dengan berbagai informasi di media sosial. Sebab, di tahun politik, biasanya banyak kabar bohong disebarkan melalui media sosial.
Wapres juga mengharapkan penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu mewaspadai dan mengantisipasi berita-berita bohong. Ketegasan aparat dan antisipasi ini diyakini akan mengurangi kekacauan informasi.
Di sisi lain, Wapres juga kembali mengingatkan para menteri yang akan maju sebagai calon legislatif. ”Saya kira saya sudah beberapa kali sudah membuat seruan jangan sampai mereka mengabaikan tugasnya,” tuturnya.
Presiden Jokowi juga sudah meminta para menteri tetap menjalankan tugas sebagai menteri. Apabila tidak mampu menjalankan tugas, penggantian personel masih bisa dilakukan. ”Kalau nanti sampai tugasnya tidak dijalankan dengan baik, akan di-reshuffle,” ujar Wapres.
Sejauh ini, ada sejumlah nama menteri dan wakil menteri menjadi caleg di Pemilu 2024. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan maju melalui PKB, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor juga akan menjadi caleg Partai Bulan Bintang, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Abdul Halim Iskandar caleg PKB, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo caleg Partai Nasdem, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly caleg PDI-P, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo caleg Partai Perindo.